Gaya Nyentrik Satpol PP Makassar, Kenakan Loreng Dan Rompi Anti Peluru | Makassar Today
Connect with us
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text

Sulsel

Gaya Nyentrik Satpol PP Makassar, Kenakan Loreng Dan Rompi Anti Peluru

Published

on

Ada yang berbeda jika melihat penampilan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Makassar, Iman Hud. Iman dalam sejumlah kegiatan terlihat nyentrik. Bak seorang seorang perwira tinggi TNI, Iman membuat pakaian dinas bermotif loreng gurun, kombinasi warna coklat muda dan tua.

Iman juga membawa tongkat komando sebagai simbol pemimpin tertinggi di satuannya. Bahkan beberapa anggotanya juga terlihat mengenakan rompi yang menyerupai rompi anti peluru milik Polri.

Beberapa kegiatan yang dihadiri Iman dengan mengenakan seragam loreng diantaranya saat membuka acara pendidikan dan pelatihan (Diklat) calon anggota Satpol PP Makassar di Lantamal IV Makassar beberapa waktu lalu.

Seragam yang sama juga dikenakan Iman Hud saat memimpin penertiban PK5 di Jl. Abd Dg Sirua, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Jumat (4/3).

Ternyata bukan hanya Iman Hud yang pertama kali mengenakan dinas bermotif loreng. Sebelumnya, Kasatpol PP Bolmong, Linda Lahamesang juga pernah mengenakan pakaian dinas bermotif loreng.

Namun aksi Linda mendapat sorotan sejumlah elemen, karena dianggap menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Peremndagari) nomor 19 tahun 2013.

Pedoman pakaian dinas dalam Permendagri tersebut mengatur salah satunya spesifikasi motif pakaian dinas yang berwarna keki tua kehijau-hijauan.

Sementara dari pantauan, pakaian dinas yang dikenakan Kasatpol-PP bermotif loreng gurun, bermotif mirip seragam salah satu organisasi kemasyarakatan.

Tak hanya itu, di sejumlah daerah ada staf Satpol PP yang juga mengenakan pakaian dinas warna biru gelap menyerupai pakaian Brigadir Mobil (Brimob).

BAGIKAN:
Comments

Sulsel

Pemkot dan KIIAT Bahas Target Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi

Published

on

By

Makassartoday.com – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menerima kunjungan The Australian Indonesia Infrastructure Giant Sanitation atau yang biasa disebut KIIAT. Mereka diterima di Balaikota Makassar, Senin (16/7/2018).

KIIAT menyamapikan dukungannya kepada pihak Indonesia, khususnya Pemerintah Kota Makassar untuk mempercepat investasi publik dalam infrastruktur penting dengan menyediakan keahlian teknis dalam perencanaan, desain, pemeliharaan, dan penilaian dampak lingkungan untuk mempermudah dalam memberikan proyek infrastruktur dan meningkatkan keberlanjutan jangka panjang.

Tujuan dari KIIAT sendiri untuk membantu Pemerintah Kota Makassar dalam mencapai target air bersih dan sanitasi untuk masyarakat, dengan meningkatkan investasi infrastruktur air dan sanitasi oleh pemerintah daerah setempat.

Danny menyambut kunjungan ini dengan sangat baik, dimana, kata dia, program sanitasi kota Makassar itu sendiri telah berjalan lama .

“Hal itu dikarenakan upaya yang terus menggenjot perbaikan perilaku masyarakat untuk tetap hidup sehat dengan dimulai dari pembenahan lorong,” ujarnya.

Danny menerangkan bahwa walaupun Makassar sudah cukup maju dalam hal sanitasi, namun menurutnya soal sanitasi tetap menjadi tantangan ke depan, karena belum mencapai 100 persen.

Salah satu upaya pemerintah mendorong pencapaian sanitasi yang baik yaitu melalui berbagai pendekatan seperti penyediaan infrastruktur utama dalam pengelolaan sanitasi. (hms)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya

Sulsel

Insentif Guru Mengaji Lambat Karena Alasan Ini!

Published

on

By

Makassartoday.com – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto tak menampik jika proses pencarian anggaran insentif bagi gugur mengaji, imam masjid dan pemandi jenazah tahun 2018 mengalami keterlambatan.

Hal itu disampaikan Wali Kota Makassaar saat memberikan jawaban atas tanggapan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna empat ranperda di gedung DPRD Makassar, Senin (16/7/2018).

Pertanyaan atas keterlambatan pencairan insentif disampaikan Fraksi PKS melalui juru bicara mereka, Yeni Rahman pada paripurna sebelumnya.

Danny dihadapan para wakil rakyat tersebut menyampaikan, jika keterlambatan pemberian insentif untum 1400, guru mengaji, imam masjid dan pemandi jenazah disebabkan persoalan administrasi.

“Terhadap pertanyaan Fraksi PKS, Yeni Rahman, pemerintah kota telah membayarkan insentif 1400 imam mesjid, guru mengaji, pemandi jenazah menjelang idul Fitri tahun 2017, namun pada tahun 2018 dijelaskan adanya kendala administrasi yang dinyatakan belum lengkap, sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran insentif mereka,” jelas Danny Pomanto.

Meski demikian,, pihaknya akan mengupayakan akan memberikan insentif tepat waktu.

“Kedepannya pemerintah kota akan melakukan upaya penyempurnaan sehingga pembayaran insentif kepada imam mesjid, guru mengaji dan pemandi jenazah dapat diterima tepat waktu sesuai harapan Anggota dewan,” ucap Danny. (*)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya

Sulsel

Perjanjian Internasional Antar Lembaga Harus Libatkan Pemerintah

Published

on

By

Makassartoday.com – Bagian Perekonomian dan Kerjasama pada Sekretariat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar kajian Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Luar Negeri Dan Kerja sama Lembaga Donor Internasional yang dilaksanakan di Hotel Amalia, Jl Andi Mappanyukki, Makassar, Senin (16/7/2018).

“Tujuan kegiatan ini adalah agar dalam pembuatan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan bentuk perjanjian dilingkup kewenangan masing-masing. Sehingga lembaga lain tidak bisa melakukan perjanjian Internasional secara langsung dan harus melalui pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang mewakili negara sebagai subjek hukum Internasional,” ucap Najiran Syamsudin, Kasubag Kerjasama antar Daerah/Lembaga Kota Makassar.

Dalam sambutannya PLH Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Naisyah Asikin menjelaskan, pentingnya kajian ini dilaksanakan agar pemerintah mampu mengindentifikasi isu-isu strategis, dan menelah bentuk atau model kerjasama yang tepat dengan pihak luar negeri, sehingga dalam melakukan perjanjian, pemerintah memperhatikan prinsip-prinsip dari segi politis keamanan dan yuridis.

“Kajian ini diharapkan mampu mengidentifikasi model kerjasama yang tepat, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam melakukan kerjasama dan perjanjian dengan pihak luar negeri mampu memberikan manfaat yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat,” jelas Naisyah.

Sebagai Narasumber pada Kegiatan ini, Muhammad Iqbal Djawad selaku Direktur Kerja sama Luar Negeri Unhas dan Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri RI Bapak Nelson Simanjuntak.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 25 Dinas, 9 Badan, 12 Bagian dan 15 Kecamatan dan 6 Perusda dilingkup Sekretariat Pemerintah Kota Makassar, serta rekanan Pemkot Makassar yang berjumlah kurang lebih 100 orang.(hms)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya