Kejari Belum Temukan Pelanggaran Kasus TPU Sudiang | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Hukum & Kriminal

Kejari Belum Temukan Pelanggaran Kasus TPU Sudiang

Published

on

MAKASSAR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar hingga kini mengaku belum menemukan adanya indikasi melawan hukum dalam kasus pembebasan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sudiang, Kota Makassar.

Pihak Kejari hingga kini mengaku masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut melalui tim penyelidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus).

“Jika nantinya tidak ada indikasi melawan hukum dalam kasus ini, maka bisa jadi akan kita hentikan. Tapi, nantilah dilihat bagaimana perkembangannya,” ujar Kepala Kejari Makassar,

Deddy Suwardy Surachman, Kamis (31/3). Kata Deddy, tim penyelidik sejauh ini terus berupaya mencari alat dan barang bukti untuk meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Deddy menjelaskan, sebelumnya luas lahan yang mulanya diduga bermasalah sudah dianggap sesuai. Hal tersebut, mengacu pada hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Makassar pada Maret ini.

“Kami sudah turun bersama BPN dan ternyata sudah sesuai,” ujar Deddy.

alterntif text

Sementara untuk anggaran pembebasan lahan, lanjut Deddy, juga dinilai sudah sesuai presedur. Dugaan adanya penyimpangan anggaran, tegasnya, tidak ditemukan.

Deddy menyebut sejauh ini semua item dalam pembebasan lahan pekuburan itu telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur.”Yang diterima (warga) sudah sesuai. Tidak ada juga pemotongan. Kalau ada, maka itu bisa langsung diproses,” ucapnya.

Kendati mengisyaratkan akan menghentikan kasus tersebut, Deddy menyebut terlebih dulu akan mendalami kembali kasus itu.

Menurut Deddy, kelanjutan pengusutan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan pekuburan akan bergantung pada hasil gelar perkara nantinya menunggu proses penyelidikan rampung. “Nanti disitu diputuskan saat gelar perkara,” tukas Deddy.

Sekedar diketahui, proyek pembebasan TPU Sudiang seluas 2,5 hektar. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menganggarkan proyek ini pada 2014 dengan nominal dana mencapai Rp10 miliar melalui APBD.

Harga lahan yang telah dibayarkan kepada ahli waris sebesar Rp700 ribu per meter. Sebelumnya, ada duhaan kalau harga yang diusulkan dalam APBD tidak sesuai dengan yang dibayarkan, yakni Rp800 ribu per meter.

alterntif text
BAGIKAN:
Comments

Trending