Kejati Ingin Ambil Alih Kasus Korupsi Koperasi | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Hukum & Kriminal

Kejati Ingin Ambil Alih Kasus Korupsi Koperasi

Published

on

alterntif text

MAKASSAR – Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar mengisyaratkan pengambilalihan penanganan kasus dugaan korupsi bantuan pengelolaan dana bergulir, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UKMK) dari Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelabuhan.

“Kasus itu kita akan ambil alih penyidikannya. Tapi kita akan berkoordinasi dengan pihak Cabjari,” ujar Koordinator Pidsus Kejati Sulselbar, Noer Adi, Rabu (13/4/2016).

Noer menuturkan, surat perintah penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Hidayatullah, diakuinya sudah ditandatangi.

“Surat perintah penyidikan dari pimpinan sudah keluar. Sekarang tinggal dilaksanakan,” tandasnya.

Sebelumnya dalam kasus tersebut, pihak Cabang Kejari Pelabuhan sudah menetapkan dua tersangka. Berkas kedua tersangka pun, menurut Noer sudah hampir rampung.

alterntif text

“Berkasnya sudah hampir dirampungkan penyidik dari Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan. Jadi kami tinggal melengkapinya saja,” pungkasnya.

Dalam kasus tersebut, Kementerian Koperasi pada 2014 mencairkan dana bantuan untuk salah satu koperasi di Makassar. Namun, terindikasi pencairan dana itu menyalahi prosedur.

Koperasi tersebut diduga tidak aktif, tapi tetap diberikan bantuan. Kejaksaan menduga ada oknum dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang membantu sehingga koperasi itu memperoleh bantuan, meski tidak memenuhi standar prosedur kelayakan.

Selain itu, diduga terjadi perubahan status koperasi dari tidak aktif menjadi aktif tanpa melalui prosedur seperti rapat pengurus koperasi.

Berdasarkan hasil audit investigasi dari Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan, ditemukan kerugian negara mencapai Rp 916 juta. (rh)

alterntif text
BAGIKAN:
Comments

Trending