Catatan Hukum Mantan Wali Kota Palopo - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Hukum & Kriminal

Catatan Hukum Mantan Wali Kota Palopo

Published

on

MAKASSAR – Terpidana HPA Tenriadjeng berencana akan mengajukan upaya permohonan grasi (pengampunan hukuman) kepada Presiden RI, Joko Widodo atas putusan hakim terkait tiga kasus yang menjerat dirinya.

Mantan Wali Kota Palopo dua priode ini sebelumnya telah dijatuhkan vonis dalam tiga kasus berbeda, dengan total masa hukuman 16,5 tahun penjara.

Kuasa Hukum Terpidana, Yusuf Gunco berencana dalam waktu dekat ini akan mengajukan surat permohonan grasi kepada Presiden RI. “Kita baru mau mengajukan grasi ke presiden sehubungan dengan vonis Tendriajeng tersebut,” ujar Yugo, sapaan akrabnya, Sabtu (17/9/2016).

Grasi yang akan diminta ke Presiden RI, kata Yugo, adalah untuk tiga perkara yang telah divoniskan kepada kliennya tersebut. Dengan dalih bahwa Tenriadjeng sudah berbuat banyak terhadap Kota Palopo selama dua periode menjabat walikota.

Atas dasar itu, menurut Yugo, sangatlah wajar bila Presiden bisa mempertimbangkan grasi kliennya. “Masa Presiden bisa memberikan grasi untuk warga negara asing, sedangkan untuk warga negaranya yang telah memberikan kontribusi besar bagi negara tidak diberikan grasi,” kilahnya.

Pertimbangan kedua, lanjut Yugo, karena hukuman yang akan dijalani Tenriadjeng selama 16,5 tahun, di tiga perkara tersebut dinilai tidak relevan dengan usia kliennya yang kini sudah menginjak 72 tahun.

alterntif text

“Sangat mengharukan sekali, apalagi usia beliau sudah 72 tahun dan harus menjalani hukuman selama 16,5 tahun. Ini masalah kemanusian dan pengabadian beliau kepada negara,” kilahnya lagi.

Sekedar diketahui, tiga kasus yang menjerat Tenriadjeng, masing-masing kasus korupsi Dana Pendidikan Kota Palopo dengan vonis 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Dalam putusan Mahkamah Agung (MA) RI disebutkan, bahwa Tenriadjeng terbukti telah menyalahgunakan dana pendidikan sebesar Rp 7,7 miliar. Tenriadjeng juga dibebankan untuk membayar uang pengganti kerugian negara senilai sama.

Dalam kasus lain, Tenriadjeng kembali dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyaluran dana kredit fiktif di Bank Sulselbar Cabang Palopo. Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana 3 tahun denda Rp 50 juta, subsidaer 1 bulan kurungan terhadap Tenriadjeng.

Selain itu, ia diwajibkan mengembalikan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 4,21 miliar. Kini kasus tersebut masih sementara masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Makassar.

Terkahir, ia divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi Dana Kas Pengelolaan Aset Daerah Kota Palopo dan diwajibkan membayar denda Rp 50 juta, subsidaer 1 bulan kurungan.

Selain itu dia juga, diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 8,4 miliar, dengan waktu pengembalian selama 1 bulan, terhitung sejak pembacaan vonis tersebut. (maman/ed)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending