Terdakwa Proyek Kampus PNUP Dijebloskan ke Lapas - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Hukum & Kriminal

Terdakwa Proyek Kampus PNUP Dijebloskan ke Lapas

Published

on

MAKASSAR – Terpidana kasus korupsi pembebasan lahan pembangunan gedung kampus PNUP tahun 2010. Mantan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP), Dr Pirman, divonis 1,1 tahun denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Sebelumnya Dr Pirman dituntut 1,8 bulan, denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan kurungan. Pada vonis Majelis Hakim, yang diketuai, Rianto Adam Pontoh menyatakan bahwa terdakwa, tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primair. Namun terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinķan.

Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, secara berlanjut yang dilakukan secara bersama-sama, pada sidang vonis pada kamis 14 April 2016 lalu.

Juru Bicara Pengadilan Tipikor Makassar, Ibrahim Palino membenarkan bila, terdakwa mantan direktur PNUP, Dr Pirman, telah divonis bersalah dalam perkara tersebut. “Dia (Dr Pirman) sudah divonis bulan Juli yang lalu,” Senin (19/9/2016).

Ibrahim menuturkan, vonis tersebut telah dinyatakan inkrah oleh Majelis Hakim, sebab terdakwa tidak mengajukan upaya banding atas vonis hukuman dan menerima putusan tersebut.

Terkait eksekusi terhadap Dr Pirman, dia mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. “Kalau untuk proses eksekusi itu kewenangan jaksa,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Deddy Suwardy Surachman, juga membenarkan hal tersebut. “Terdakwa sudah kita eksekusi, seminggu setelah putusan dinyatakan inkrah,” tandasnya.

Deddy mengatakan pihaknya juga telah menyatakan tidak melakukan upaya kasasi, atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar. Menurut dia vonis hakim dianggap telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam kasus ini.

“Vonisnya kan tidak terlalu jauh dari tuntutan yang kita tuntutkan, terhadap terdakwa. Makanya kita tidak mengajukan upaya banding,” kilahnya.

alterntif text

Saat ini yang bersangkutan kata Deddy telah berstatus narapidana, karena telah menjalani masa hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

Diketahui Dr Pirman yang terjerat dalam kasus korupsi pembebasan lahan pembangunan gedung kampus Politeknik tahun 2010. Dr Pirman memiliki peran selaku kuasa pengguna anggaran.

Ia telah menyetujui pembayaran ganti rugi lahan kepada warga yang tidak memiliki alas hak atas nama Juliar senilai Rp 1,6 miliar yang saat ini masih berstatus buronan.

Pirman dinilai paling bertanggung jawab dengan terjadinya kerugian negara. Sebab dia sebagai pengendali dalam pembebasan lahan tersebut. Peran Pirman sangat jelas disebutkan dalam amar putusan hakim terhadap dua terdakwa sebelumnya.

Para terdakwa yang terlibat dalam kasus ini dinilai, telah bekerjasama untuk menyelewengkan uang negara pada proyek pembebasan lahan tersebut. Mereka diduga merekayasa kepemilikan lahan. sehingga uang negara tersalur tidak sesuai peruntukan.

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan, kerugian negara Rp 1,6 miliar.

Adapun dua terdakwa sebelumnya dalam kasus ini yang telah divonis sebelumnya, yakni dosen PNUP yang menjabat pejabat pembuat komitmen AM Anzarih, dan Kepala Desa Pammanjengan Kabupaten Maros, Abdul Hamid telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor Makassar.

Keduanya divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Lahan pembangunan gedung baru kampus PNUP yang dibebaskan seluas 29 hektar.

Berberlokasi di perbatasan Kota Makassar dengan Kabupaten Maros. Proyek tersebut menggunakan anggaran Kementerian Pendidikan Rp 20 miliar tahun 2009. (maman/ed)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending