Opini: Ahok dan Persepsi Komunikasi Politik | Makassar Today
Connect with us

Opini

Opini: Ahok dan Persepsi Komunikasi Politik

Published

on

Suharto, M. Si.

Oleh: Suharto, M. Si.

Basuki Tjahaya Purnama atau yang lebih populer disapa Ahok, secara sepintas dapat diberikan nilai terbaik kepadanya sebagai komunikator politik yang ‘sukses’. Konsistensi akan gaya dan model komunikasi yang tampak dalam desain komunikasi politiknya meneguhkannya sebagai salah satu newsmaker politik yang telah menempati posisi teratas sebagai figur komunikator politik pemimpin opini.

Sikap istiqomah dalam berkomunikasi gubernur DKI Jakarta tersebut, sejak mulai tampil sebagai wakil gubernur terpilih pendamping gubernur terpilih Joko Widodo pada pemilihan gubernur 2012 lalu, hingga kini sikap dan perilaku komunikasi Ahok nyaris tidak pernah berubah. Adalah gaya bahasa yang kerap dinilai tidak santun, tidak sopan dan tidak etis membuat bekas Bupati Belitung Timur itu menuai kritikan, kecaman baik langsung maupun melalui media massa dan media sosial. Berbagai macam kritikan dan beribu macam komentar miring acapkali mengiringi prilaku politik dan gaya kepemimpinannya.

Ahok kemudian perlahan-lahan menjelma sebagai aktor politik yang dinilai di satu sisi sebagai perambah jalan demokrasi dan reformasi birokrasi. Akibat dari akting-akting politik yang diperagakan selama memimpin Jakarta sebagai Gubernur dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pembangunannya menimbulkan efek signifikan terhadap perubahan pola sikap dan prilaku pemerintahan dan layanan birokrasi yang berani memutus mata rantai budaya birokratis yang seremonial belaka, perilaku korup dan bahkan mengamputasi model pemerintahan kongkalikong dengan lembaga legislatif.

Namun, di sisi lainnya, perjalanan Ahok memimpin ibukota oleh sebagian lainnya mempersepsikan gaya kepemimpinan Ahok sedikit Bar-barian, diktator ataupun tidak berprikemanusiaan. Golongan orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Ahokphobia, musuh Ahok ataupun penantang dan atau politicall inters group yang doyan berposisi sebagai oposisi dalam dan di luar pemerintahan Ahok beranggapan bahwa alumni sekolah politik partai golkar tersebut sangat kasar, tidak beretika dan bahkan kerjanya menggusur warga DKI tanpa ampun dan tanpa berprikemanusiaan.

Pertanyaannya menyusul kemudian, adalah jika ditimbang-timbang baik sepintas maupun secara mendalam, maka ada konklusi sementara yang dapat kita tarik benang merahnya. Yakni, jika Ahok dianggap sebagai pemimpin yang tak ‘manusiawi’, tidak sopan dan sangat reaktif, lalu kenapa warga Jakarta tidak merapatkan barisan untuk menurunkan Ahok sebelum masa tugasnya berakhir?

Dan jika Ahok dinilai sebagai tokoh politik yang tidak layak untuk dijadikan pemimpin, lalu kenapa warga Jakarta malah berlomba-lomba menjadi relawan Ahok untuk mendukung Ahok kembali menjadi gubernur? Kenapa sebagian besar ‘raksasa-raksasa’ partai politik seperti PDI Perjuangan dan Partai Golkar kukuh menjadi garda depan mengusung Ahok bersama dengan partai-partai politik lain seperti parta Nasdem dan Hanura?

Persepsi Komunikasi

Menghadapi, mengamati dan ataupun melawan Ahok baik mediumnya Ahok sebagai gubernur maupun kontennya Ahok sebagai kandidat gubernur, yang dalam hal ini baik perkataan maupun tindakan-tindakan politik Ahok dinilai ‘membahayakan’, meresahkan dan bahkan menghina kaum tertentu adalah sebuah gerak dinamik yang (kemungkinan) di bawah alam sadar kita kemudian bereaksi, berteriak dan bahkan ‘menghukumnya’ sebagai sebuah tindakan yang semakin mengasosiasikan dan mempersonifikasikan Ahok sebagai pemimpin hebat, politisi kawakan dan birokrat terbaik.

Asumsinya sangat sederhana, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang atau sekelompok orang yang senantiasa menjadi lawan (bicara dan tanding) Ahok di ranah politik adalah sebuah pertanda kesuksesan Ahok dalam melakukan strategi komunikasi politik. Bahwa sebenarnya tindak-tindakan yang berlawanan Ahok merupakan umpan balik dalam istilah komunikasi politik yang lahir akibat adanya efek komunikasi yang telah dilakoni Ahok.

Proses kerja bentuk komunikasi politik Ahok itulah yang melahirkan persepsi-persepsi komunikasi. Werner dan Jamer dalam bukunya tentang Teori Komunikasi (2009) setidaknya mengamini perilaku komunikasi Ahok. Werner dan James mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian ilmiah pada persepsilah seseorang bisa memahami kata-kata, suara dan gambar yang mereka tangkap dalam pesan yang terjadi di setiap proses informasi.

Persepsi merupakan salah satu inti dalam kerangka komunikasi politik, dimana komunikator massa lanjut Werner dan James mengharapkan audiensnya untuk memperhatikan pesan-pesan (politik) mereka, mempelajari isi pesan tersebut, dan membuat perubahan pada perilaku atau keyakinan atau menghasilkan respon-respon tingkah laku yang diinginkan.

Sebagai komunikator politik, Ahok saat bertindak sebagai sumber informasi dan atau pengirim pesan dengan gaya dan prilakunya, entah mediumnya media massa ataupun mediumnya di internal pemerintahannya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak mesti ada orang keranjingan, kesurupan dan bahkan ingin berprilaku kalap untuk menghantam balik Ahok. Sebab, yang perlu disadari bahwa dinamika proses politik apapun yang dilakukan Ahok adalah sesuatu yang secara subyektif adalah “benar” dan atau dapat di”benar”kan. Dan semua prilaku dan gaya komunikasinya tidak semestinya harus reaktif dan membabi buta karena itu adalah bagian dari strategi dan taktik dalam berpolitik yang sudah terdesain secara matang dan sudah tentu terikut bilangan-bilangan atau hitung-hitungan resikonya. Jelasnya, semua desain komunikasi politik yang diimplementasikan dalam momentum dan proses politik selalu berbarengan dengan pengharapan si pelaksana dan pelaku politik untuk memperoleh dampak politik yang sebesar-besarnya dan sehebat-hebatnya. Meskipun harus gaduh, meskipun harus berskalasi tinggi dan ataupun terpaksa harus berkonflik, maka spektasi politisi dan komunikator politik akan adanya respon atau feedback senantiasa menjiwai dan menafasi setiap gerak langkahnya.

Komunikasi politik yang berdampak itulah yang dapat menguasai medan tempur politik dan dapat menyita perhatian publik. Singkatnya, semakin banyak orang atau kelompok orang yang tergoda untuk menanggapi, berasumsi dan merespons setiap tindakan dari komunikasi politik tersebut, maka akan semakin besar peluang komunikator politik tersebut untuk mewujudkan tujuan-tujuan politiknya. Tidak tertutup kemungkinan, salah satu faktor utama dalam kemenangan Ahok (misalnya jika Ahok terpilih kembali menjadi gubernur mengungguli dua pasangan rivalnya yakni Anies Baswedan – Sandiaga S Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana) adalah akumulasi dari kepiawaian Ahok dan timnya dalam mensiasati setiap dinamika yang menyerang secara personifikasi Ahok.

Bukan pula hal yang muskil terjadi, bahwa persepsi berlebihan terhadap Ahok secara pribadi akan berdampak buruk bagi lawan politiknya (keuntungan politiknya malah ke Ahok). Karena asumsi dan persepsi berlebihan itu bisa menjadi amunisi politik bagi Ahok untuk melakukan redesain komunikasi politik dengan membangun opini publik yang seolah-olah serangan-serangan yang dialamatkan kepadanya adalah bagian dari politicking yang bersumber dari lawan-lawan politiknya, dengan memanfaatkan politicall presseure/inters group dan golongan-golongan yang secara terbuka anti-Ahok, seperti FPI.

Belajar Politik Pada Ahok

Dengan tidak berada di salah satu bagian manapun pada konteks politik dan kepentingan dalam membincang Ahok. Juga dengan tidak bermaksud ingin membela ataupun membelakangi Ahok, tulisan ini pada gilirannya ikut tergoda dengan asumsi-asumsi sebagian kecil dari elemen masyarakat untuk turut mempersepsikan Ahok sebagai tokoh politik yang patut terus memperoleh ruang berimprovisasi secara politik. Lantaran kehadirannya telah membawa dampak perubahan pola sikap dan perilaku kita di dalam berpolitik.

Eksistensi Ahok kemudian menjadi sangat penting untuk tetap di bukakan jalan untuk mewujudkan nawacita politiknya. Sebab, tanpa Ahok dunia politik kita (terkhusus di DKI Jakarta) tidak akan pernah sedinamis ini, baik sebelumnya maupun sesudah Ahok habis masanya di arena politik.

Belajar pada Ahok, saya yakin bukanlah sebuah ungkapan dan pengharapan (apalagi jalan pemaksaan) yang keliru, gila atau tidak waras. Melainkan adalah sebuah jalan intropeksi dan sekaligus mawas diri bagi sebagian orang atau kelompok (mayoritas) yang merasa lebih layak dari Ahok yang notabene berasal dari golongan-golongan minoritas.

Menjadikan Ahok sebagai sekolah demokrasi dan atau sebagai kampus politik adalah sebuah solusi jika ingin Ahok segera mengakhiri “masa berlakunya” di langit politik Indonesia. Bukan sebaliknya, dengan mengambil jalan berbeda apalagi berlawanan, maka yakinlah akan semakin memperpanjang nafas dan gerak langkah Ahok, semakin membiarkan Ahok menggurita dan bermetamorfosis sebagai golongan yang menjadi besar dan kuat.

Akhirnya, menghadapi Ahok tidak diperlukan asumsi metafisis, cukup dengan asumsi matematis saja, agar tidak menjadi bias bagi masa depan demokrasi dan politik nasional.

Harapan kita, persepsi politik yang dominan lahir dari asumsi terhadap Ahok, bukanlah diibaratkan sebagai langkah mundur untuk meninggalkan budaya dan hegemoni mayorits. Jangan sampai persepsi berlebihan, berikut reaksinya yang berdampak untuk semakin mengikis hegemoni itu dan melempangkan jalan bagi tumbuhnya komunitas mayoritas baru. Sehingga dibutuhkan kesadaran individu dan kesolehan sosial kita untuk melewati desas-desus berdemokrasi dan berpolitik yang tidak gamang dan tetap memperlihatkan sikap dan aksi politik yang mencerminkan seseorang dan ataupun segolongan orang layak dihormati sebagai pemilik sah republik ini. []wallahu a’lam bissawwab

Palu, 22 Oktober 2016

*Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi IAIN Palu dan Penggiat Komunikasi Politik

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Opini

Jaga Makassaar, Jangan Terprovokasi

Published

on

By

Oleh : Syamsul Bahri Sirajuddin

Sejatinya, kita semua warga Makassar harus menjaga persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara, NKRI harga mati..!

Terlebih lagi sebagai suku Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar yang telah lama menjadi tuan rumah di Kota Makassar, kita semua harus tampil menjaga persaudaraan dan kerukunan serta kebersamaan yang telah lama Kita bina.

Saudarakau…, jangan oleh karena kepentingan pribadi seseorang, terlebih lagi orang tersebut terbelit banyak masalah, malah kita semua yang diadu domba dengan alasan dizalimi oleh Si Ini dan Si Itu.

Ingatki…, Negara Kita adalah negara hukum. Panglima tertingginya juga hukum.

Jangan hanya karena kalah dalam proses hukum, penegak hukum dan orang besar dari tanah Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar ikut disalahkan, bahkan dihina melalui celoteh murahan, baik yang dilakukan langsung maupun dengan memperalat orang-orang dengan dalih juru bicara dan lain-lain.

Saudaraku…, yang bermasalah itu si DIA, kalau bukan DIA kenapa harus mencari perlindungan ke sana ke mari.

Kalau DIA benar, seharusnya patuh terhadap hukum yang berlaku, bukan menghindari proses hukum dengan berbagai dalih dan alasan.

Bukan sebaliknya, berujung kucing-kucingan, ibarat pemadam kebakaran menyiram disaat ada kebakaran, selebihnya tidur, bermimpi dan berkhayal.

Setelah bangun, DIA berkoar seolah tidak memiliki kesalahan, pada hal DIA lah lebih banyak kesalahannya, termasuk ingin mengadudomba.

Selanjutnya, tentu akan merusak kebersamaan, kerukunan dan persaudaraan Kita semua.

Jaga Makassar,
Jangan terprovokasi….!

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah salah satu bagian dari pesta rakyat dalam berdemokrasi. Untuk itu, sejatinya seluruh warga Makassar yang memiliki hak pilih bersiap ke TPS untuk memilih pemimpin. Bukan kotak kosong atau kolom kosong.

Selanjutnya, tentu Kita semua harus bergembira menyambut pemimpin baru. Bukan saling gontok-gontokan, yang pada akhirnya merusak silaturrahmi diantara warga kota Makassar yang kita cintai dan banggakan sepanjang masa.

Bersatu, berprestasi, berkesinambungan…, itulah harapan Kita semua kepada siapa pun yang akan menjadi pemimpin pembangunan dan pemerintahan di kota Makassar. 

(Penulis adalah politisi NasDsm dan Presiden Batu Putih Sindicate)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya

Opini

Munaslub Golkar, Jangan Aklamasi

Published

on

By

Oleh: Notrida Mandica

Perlehatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Partai Golkar (PG) tak terhindarkan. Meski masih ada tarik menarik soal jadwal apakah dilakukan sebelum atau sesudah praperadilan kedua Setya Novanto.

Ketum DPP PG, yang saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlepas dari jadwal, nama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (AH) mencuat sebagai salah satu calon kuat.

Bahkan beredar kabar akan diambil langkah aklamasi menetapkan AH pada Munaslub nanti. Langkah aklamasi ini dianggap sebagai cara yang cepat dalam masa sulit.

Selain alasan pragmatis lainnya bahwa mekanisme ini baik untuk mengeliminasi proses pemilihan yang bersifat transaksional.

Dalam pandangan saya, metode aklamasi bukan pilihan yang tepat. Alasan waktu dan kekhawatiran tentang proses transaksional terlalu berlebihan.
Sebaiknya praktek penunjukan langsung atau aklamasi tidak diterapkan lagi dalam sistem demokrasi.

Oleh karena mekanisme ini cenderung bersifat otoritarian dan subyektif, serta elitis. Selain itu, cara aklamasi ini sarat kepentingan dan menutup peluang bagi kader lain yang punya kualitas sama atau lebih baik utk bersaing terbuka.

Seharusnya DPP PG membuka ruang kontestasi yang egaliter, terbuka untuk semua kader yang berkualitas dan berintegritas.

Sebagaimana diketahui DPP PG memiliki sejumlah nama kuat untuk bertarung untuk kursi Ketum DPP PG. Antara lain Idrus Marham, Titiek Suharto, Azis Syamsudin, Bambang Soesatyo, Indra Bambang Oetoyo, Agus Gumiwang, dan tokoh Daerah Syahrul Yasin Limpo.

Karena itu, menuju Munaslub DPP PG, pilihan kontestasi harus dikedepankan. Para kader yang kompeten diberi ruang untuk bersaing secara terbuka dan transparan.

Dan bagi kader dan tokoh PG seharusnya pada Munaslub nanti tidak mengakomodir praktek barter suara dengan uang. Sehingga Ketum yang terpilih nanti bersih dari proses transaksional.

Ini berarti pula para kader dan tokoh membantu membersihkan PG dari hulu yang nanti berpengaruh kuat ke hilir. Karena proses transaksional terbukti telah menghancurkan PG. (*)

(Penulis adalah Anggota Dewan Pakar DPP PG)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya

Opini

Utak Atik Peta Pilgub

Published

on

By

Oleh: Nurmal Idrus

Setelah sekian lama dalam polemik, dinamisasi dukungan partai politik di Pilgub Sulsel 2018, mulai mencair.

Koalisi terlihat sudah terbangun dengan NH Aziz yang dipastikan merengkuh Partai Golkar, PPP Djan Faridz, NasDem, PKPI dan kemungkinan besar Hanura. Koalisi PAN, Gerindra, PKS dan PDIP yang menjagokan pasangan NA-Ass.

Pasangan IYL Cakka untuk sementara didukung Demokrat dan PPP. Pasangan AAN AM sementara memburu kekurangan parpol karena baru didukung PKB dan PBB.

Dengan komposisi seperti itu, sebenarnya tak mudah untuk menebak bagaimana pemetaan basis dukungan mereka. Dengan memperhitungkan data terakhir dari beberapa survey yang saya analisa dan kedekatan geopolitik serta memperhitungkan infrastruktur politik dan birokrasi di daerah itu.

Pasangan IYL-Cakka diprediksi akan menang telak di Gowa, Luwu dan Takalar. Keunggulannya bisa mencapai lebih dari 50 persen. Itu merujuk pada kedekatan geopolitik keduanya.

Di Gowa dan Takalar IYL-Cakka bakal mendulang lebih dari 250 ribu suara dengan tingkat partisipasi rata-rata 65 persen. IYL-Cakka juga diprediksi mendulang suara di Luwu, Toraja, Toraja Utara, Jeneponto, dan Makassar.

Pasangan NA-Ass bakal berkuasa di Bantaeng, Makassar, sebagian Soppeng, sebagian Bone, Bulukumba dan kemungkinan bisa mengimbangi IYL di Jeneponto. Suara Toraja juga akan terbagi ke NA begitupula sebagian Sidrap dan Pinrang.

Kemenangan besar NA-Ass kemungkinan akan terjadi di Bantaeng dan Makassar plus Soppeng. Dengan partisipasi hingga rata-rata 65 persen maka potensi raihan NA di tiga daerah itu mencapai 450 ribu.

Pasangan NH-Aziz bakal mendulang suara di wilayah Bone, Wajo dan sebagian Soppeng. Sebagian besar wilayah Luwu Raya akan berada di genggaman NH Aziz. Kecuali Luwu, keduanya bakal mendulang suara besar di Lutim, Lutra dan Palopo.

Dengan partisipasi pemilih rata-rata 70 persen, wilayah Luwu Raya bakal menyumbang 350 ribu suara. Sokongan Bone, Wajo dan Soppeng juga akan menyumbang besar bagi NH Aziz. Dengan rata-rata partisipasi pemilih di atas 70 persen diperkirakan pasangan ini akan menarik suara tak kurang dari 450 ribu.

Pasangan AAN-AM meski masih terlihat keteteran dalam perburuan parpol jika akhirnya maju akan mendulang suara di Sidrap, Makassar dan Luwu Raya plus Toraja.

Potensi dukungan keduanya mencapai 230 ribu di Makassar dan akan bertembah besar jika mampu memaksimalkan dukungan dibeberapa basis.

Jika keduanya tak jadi maju kemungkinan limpahan suara akan tersebar merata keseluruh calon.

Bagaimanapun pemetaan di atas hanyalah prediksi dengan berbagai pertimbangan. Faktor figuritas, penguasaan infrastruktur politik dan birokrasi serta kemampuan finansial akan menjadi kuncinya. Siapa yang akan menjadi pemenang?

Penulis adalah Direktur Nurani Strategic

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya