Jelang Aksi 212, Polda Sulsel Keluarkan Maklumat | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Hukum & Kriminal

Jelang Aksi 212, Polda Sulsel Keluarkan Maklumat

Published

on

MAKASSAR – Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan maklumat terkait penerapan aturan dalam menghadapi aksi unjuk rasa di wilayah hukumnya.

Meski belum ada penjelasan resemi terkait alasan maklumat tersebut dikeluarkan, namun banyak kalangan yang mengaitkan maklumat itu dengan adanya rencana aksi unjuk rasa Bela Islam III yang akan digelar pada 2 Desember 2016, atau yang dikenal dengan istilah 212.

Maklumat tersebut diedarkan melalui ponsel ke sejumlah awak media, Rabu (23/11/2016). Adapun isi maklumat tersebut sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka menyakapi maraknya penyampaian pendapat di muka umum di wilayah Hukum Polda Sulsel, maka kepolisian daerah Sulsel mengeluarkan maklumatbkeoafa pwnaggungjawab peserta penyampaian di muka umum serta diwajibkan mematuhi ketentuan sebagai berikut.

a. Agar mematuhi ketentuan ketentuan sebagimana diatur dalam UU Ri No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Peryampaian pendapat di muka umum, khususnya tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum Apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar hukum akan dilakukan tindakan kepolisian secara tegas mulai dari pembubaran kegiatan sampai dengan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

alterntif text

b. Penyampaian pendapat di muka umum baik berupa unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas dilarang membawa senjata tajam, senjata pemukul, atau benda-benda yang membahayakan dan telah memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Polda Sulsel

c. Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dilarang menganggu ketertiban umum. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan Raya/arus lalu lintas. Melakukan provokasi yang bersifat anarkis maupun tang mengarah kepada Sara dan pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum di tempat terbuka dibatasi mulai pukul 06.00 wita sud pukul 18.00 wita.

d. Dalam melakukan penyampaian pendapat di umum dilarang melakukan kejahatan terhadap keamanan Negara berupa Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden RI. Makar hendak memisahkan terhadap Negara Kesatuan Repubuk dan Makar dengan menggulingkan Pemerintah Indonesia, terhadap perbuatan tersebut dapat dihukum mati atau seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan/atau melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan/atau dalam Undang-Undang tertentu yang berlaku.

(askay khan)

BAGIKAN:
Comments

Trending