Direktur IPI: Nurdin Abdullah Sudah Punya Modal Kuat Untuk Pilgub | Makassar Today
Connect with us

Politik

Direktur IPI: Nurdin Abdullah Sudah Punya Modal Kuat Untuk Pilgub

Published

on

MAKASSAR – Direktur Indeks Politica Indonesia (IPI) Suwadi Idris Amir menganalisa rekam jejak dan citra figur calon gubernur Sulsel, salah satunya Nurdin Abdullah. Suwadi menilai, NA sejauh ini memiliki modal kuat untuk bertarung pada Pilgub.

“Ada dua hal penopang utama untuk bisa memenangkan Pilgub.
Pertama, citra dan prestasi politik yang bagus, kedua mesin politik yang kuat. Prof Nurdin memiliki keduanya,” jelas Suwadi kepada Makassar Today.


Hal tersebut menjadi modal utama bagi NA untuk meyakinkan parpol maupun elite parpol itu sendiri. Pasalnya hingga hari ini NA belum memiliki kendaraan politik yang jelas. “Modal figur NA akan menjadi solusi bagi partai politik yang tak memiliki figur internal yang kuat, namun ingin menang pada Pilgub,” ujarnya. Suwadi juga menilai NA sebagai sosok yang visioner, dan religius.

Sejauh ini, selain nama NA, figur lain yang hampir dipastikan bakal bertarung pada Pilgub Sulsel antara lain Rusdi Masse, Nurdin Halid, Ichsan Yasin Limpo, hingga Burhanuddin Andi. Juga ada nama Aziz Qahhar, Tanribali Lamo, sampai Latinro Latunrung ikut disebut. (M Haris Syah)

Advertisement
Comments

Politik

Kasus Netralitas ASN Dominasi Laporan Panwaslu Makassar

Published

on

By

Makassartoday.com – Dugaan pelanggaran oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) masih mendominasi laporan di meja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar.

Terhitung sejak masa kampanye Pilkada Makassar hingga hari ini, Panwaslu Makassar mencatat adanya 20 laporan dan 6 temuan dugaan pelanggaran.

“Yah, dari semua laporan yang masuk rata-rata soal netralitas ASN,” jelas Ketua Panwaslu Makassar, Nursari, Minggu (22/4/2018).

Nursari menambahkan, laporan kasus netralitas ASN diantaranya dugaan mobilisasi massa ke lokasi kampanye salah satu paslon serta secara visual mengunakan simbol kandidat.

“Ada yang foto bersama paslon dengan menggunakan simbol. Ada juga yang diduga ikut memobilisasi massa ke lokasi kampanye,” sambungnya.

Kendati demikian, laporan yang masuk tersebut juga sebagaian belum ditindaklanjuti lantaran belum memenuhi unsur pelanggaran sesuai yang diatur dalam Undang-undang Pilkada.

“Minimal dua alat bukti. Foto pelaku belum bisa dijadikan dasar tanpa ada kesaksian,” ucapnya.


Sekedar diketahui, proses pemberian sanksi terkait pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2018 berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP tersebut, seorang ASN yang diduga melakukan pelanggaran lebih dulu dipanggil secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk pemeriksaan.

Apabila pemanggilan tersebut, tidak dipenuhi akan dilakukan pemanggilan kedua. Jika pada tanggal pemeriksaan kedua ASN yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Sementara, berdasarkan imbauan Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, proses tersebut dipersingkat. ASN akan langsung diberhentikan sementara setelah sidang selesai digelar.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Bawaslu/Panwaslu memiliki kewenangan untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemenpan RB dan Kemendagri. (*)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler