Riset JP Morgan Dinilai Punya Misi Politik AS | Makassar Today
Connect with us

Politik

Riset JP Morgan Dinilai Punya Misi Politik AS

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI Donny Priambodo

JAKARTA – Langkah pemerintah memutuskan kerja sama dengan JP Morgan patut diapresiasi. Riset yang tidak kredibel yang dikeluarkan oleh JP Morgan akhir tahun 2016 nyatanya telah berdampak buruk terhadap iklim investasi di Indonesia. JP Morgan telah menurunkan rekomendasi atas Indonesia dua peringkat dari overwight menjadi underweight. Alhasil dalam kurun waktu yang berbarengan dengan dikeluarkan riset tersebut terjadi capital flight atau penarikan dana dalam jumlah besar dari para spekulan.

Anggota Komisi XI Donny Priambodo menyatakan keputusan pemerintah menghentikan kerja sama dengan JP Morgan sebagai bank persepsi per 1 Januari 2017, cukup tepat. Ia menyebutkan, jika pemerintah sudah beritikad baik mengonfirmasi hasil riset tersebut namun penjelasan yang didapat tidak kredibel maka buat apa diteruskan kerjasama yang telah dibangun.

Donny menuding JP Morgan bisa jadi mempunyai tujuan tertentu terhadap industri keuangan dalam negeri ketika mengeluarkan riset tersebut, karena institusi yang lain tidak menyatakan hal yang sama.

“Kalau dikatakan misi, bisa ya bisa tidak. Tetapi jika punya tujuan tertentu sepertinya dengan melihat modusnya, bisa dikatakan unsur tersebut menjadi terpenuhi” ucap politisi Partai NasDem tersebut.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah kenapa berbarengan dengan terpilihnya Donald Trump pada Pemilu Amerika?

Donny menjelaskan bisa jadi riset yang dikeluarkan oleh JP Morgan adalah untuk memuluskan kembalinya uang ke Amerika. Hal ini menurutnya sebagai misi geopolitik Amerika atas Asia khususnya Indonesia.


Pasca terpilihnya Trump pada Pemilu Amerika, industri keuangan dunia mengalami gejolak yang tidak biasa. Bahkan secara langsung telah berdampak negatif secara jangka pendek terhadap Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat, dana asing yang keluar dari Indonesia mencapai Rp 16 triliun dalam tempo sepekan perdagangan, yaitu 9 sampai 14 November lalu pasca terpilihnya Trump. Rupiah di bulan November Anjlok menjadi Rp. 13.800, untuk menstabilkan itu cadangan devisa menyusut 3.5 miliar USD dibanding bulan sebelumnya.

Hal ini menurut Donny setali tiga uang dengan prediksi BI yang menyebutkan setidaknya tahun 2017 diperkirakan akan terjadi kenaikan Fed Fund Rate sebanyak dua kali. Kenaikan tersebut disebut-sebut akan mendorong baliknya dana asing ke Amerika Serikat.

Meski Trump belum menjabat, kebijakan ekonomi Amerika Serikat sudah bisa diterka melalui pernyataan-pernyataan Trump dan gejala ekonomi global. Trump dengan lantang mengeluarkan pernyataan kontroversialnya yang bisa memperburuk hubungan diplomatis dengan China. Bukan hanya pertahanan dan keamanan yang menjadi isu setral, tapi juga penguasaan pengaruh ekonomi bagi regional asia-pasifik.

Menurut Donny, Indonesia berada di antara dua kutub ekonomi besar dunia tersebut, dan sulit menghindarinya. Untuk itu Donny menyarankan pemerintah untuk lebih jeli dan menyiapkan segala sesuatunya supaya target-target makro ekonomi di tahun 2017 bisa tercapai dan stabil.

Advertisement
Comments

Politik

Kasus Netralitas ASN Dominasi Laporan Panwaslu Makassar

Published

on

By

Makassartoday.com – Dugaan pelanggaran oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) masih mendominasi laporan di meja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar.

Terhitung sejak masa kampanye Pilkada Makassar hingga hari ini, Panwaslu Makassar mencatat adanya 20 laporan dan 6 temuan dugaan pelanggaran.

“Yah, dari semua laporan yang masuk rata-rata soal netralitas ASN,” jelas Ketua Panwaslu Makassar, Nursari, Minggu (22/4/2018).

Nursari menambahkan, laporan kasus netralitas ASN diantaranya dugaan mobilisasi massa ke lokasi kampanye salah satu paslon serta secara visual mengunakan simbol kandidat.

“Ada yang foto bersama paslon dengan menggunakan simbol. Ada juga yang diduga ikut memobilisasi massa ke lokasi kampanye,” sambungnya.

Kendati demikian, laporan yang masuk tersebut juga sebagaian belum ditindaklanjuti lantaran belum memenuhi unsur pelanggaran sesuai yang diatur dalam Undang-undang Pilkada.

“Minimal dua alat bukti. Foto pelaku belum bisa dijadikan dasar tanpa ada kesaksian,” ucapnya.


Sekedar diketahui, proses pemberian sanksi terkait pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2018 berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP tersebut, seorang ASN yang diduga melakukan pelanggaran lebih dulu dipanggil secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk pemeriksaan.

Apabila pemanggilan tersebut, tidak dipenuhi akan dilakukan pemanggilan kedua. Jika pada tanggal pemeriksaan kedua ASN yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Sementara, berdasarkan imbauan Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, proses tersebut dipersingkat. ASN akan langsung diberhentikan sementara setelah sidang selesai digelar.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Bawaslu/Panwaslu memiliki kewenangan untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemenpan RB dan Kemendagri. (*)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler