Politik

Dinasti Politik Jadi Biang Keladi Korupsi

korupsi-politik-dinasti
Ilustrasi

JAKARTA – Tertangkapnya Bupati Klaten dalam operasi tangkap tangan menguak kotak Pandora politik dinasti di daerah. Selama 20 tahun kekuasaan di Klaten dikuasai oleh suami dan istri selama 20 tahun secara bergantian.

Urusan dinasti politik menjadi sorotan publik ketika revisi UU Pilkada tengah dibahas di DPR. Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarief Alkadrie menyebutkan, praktik dinasti politik harus diakhiri. Menurutnya ekses kesempatan untuk warga Negara Indonesia lainnya dalam meraih kursi jabatan politik yang harus dibuka dan dikedepankan. Politik dinasti faktanya menutup kesempatan individu lain untuk meraih kursi pimpinan daerah.

Apa yang terjadi di Klaten menurut Syarief merupakan contoh riil dari politik dinasti. Praktik politik semacam ini terbukti telah menjadi biang keladi korupsi di daerah. Dalam kasus Bupati Klaten, Sri Hartini menjual pengaruhnya untuk mengeruk keuntungan. Penempatan aparatur negara dimainkan oleh Sri Hartini dengan mematok tarif tertentu bagi PNS yang ingin mendapatkan promosi jabatan. Dalam operasi tangkap tangannya KPK menyita uang tunai sekitar Rp 2 miliar dan pecahan valuta asing US$ 5.700 dan Sin$ 2.035.

Syarief menyatakan, Fraksi NasDem pernah berupaya untuk memotong menjamurnya dinasti politik melalui upaya konstitusional pada tahun 2015 lalu. Fraksi NasDem memasukan aturan yang tegas dalam UU Pilkada Serentak bahwa keluarga dari pimpinan daerah dilarang maju sebagai calon kepala daerah (Cakada) dalam periode waktu tertentu.

“Ya kita mau ngomong apa sekarang. MK sudah membatalkan itu. Harusnya MK melihat aspek lain, karena pengaturan dinasti politik bukan membatasi hak politik seseorang. Ekses memberikan kesempatan untuk orang lain sebenarnya yang harus dilihan MK,” ungkapnya dalam sebuah wawancara singkat, Rabu (04/01).

Pada Juli 2015 Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. MK membatalkan Pasal 7 Huruf r UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur kerabat dari petahana di dalam sebuah daerah tidak boleh mencalonkan diri di Pilkada.

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang saat itu memimpin sidang Judicial review menyebutkan Pasal 7 huruf r bertentangan dengan Pasal 28 j ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tampak nyata pembedaan dengan maksud untuk mencegah kelompok, atau orang tertentu untuk menggunakan hak konstitusi, hak untuk dipilih.

Alasan ini dianggap konyol oleh Syarief, sebab dengan membangun hak konstitusi dalam Pilkada bukan seperti yang diutarakan oleh MK. Dinasti politik dinilainya berbahaya karena pengusaan sumberdaya dilakukan secara sporadis untuk kepentingan pribadi bukan untuk publik.

“Harusnya MK melihat gejala yang ada, pengaturan terhadap keluarga petahana bukan untuk membendung hak politik tapi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atas nama publik padahal untuk pribadi,” tandasnya. (rls)

BAGIKAN:
loading...
alterntif text
Comments

Terpopuler

To Top