Dinasti Politik Jadi Biang Keladi Korupsi | Makassar Today
Connect with us

Politik

Dinasti Politik Jadi Biang Keladi Korupsi

Published

on

Ilustrasi

JAKARTA – Tertangkapnya Bupati Klaten dalam operasi tangkap tangan menguak kotak Pandora politik dinasti di daerah. Selama 20 tahun kekuasaan di Klaten dikuasai oleh suami dan istri selama 20 tahun secara bergantian.

Urusan dinasti politik menjadi sorotan publik ketika revisi UU Pilkada tengah dibahas di DPR. Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarief Alkadrie menyebutkan, praktik dinasti politik harus diakhiri. Menurutnya ekses kesempatan untuk warga Negara Indonesia lainnya dalam meraih kursi jabatan politik yang harus dibuka dan dikedepankan. Politik dinasti faktanya menutup kesempatan individu lain untuk meraih kursi pimpinan daerah.

Apa yang terjadi di Klaten menurut Syarief merupakan contoh riil dari politik dinasti. Praktik politik semacam ini terbukti telah menjadi biang keladi korupsi di daerah. Dalam kasus Bupati Klaten, Sri Hartini menjual pengaruhnya untuk mengeruk keuntungan. Penempatan aparatur negara dimainkan oleh Sri Hartini dengan mematok tarif tertentu bagi PNS yang ingin mendapatkan promosi jabatan. Dalam operasi tangkap tangannya KPK menyita uang tunai sekitar Rp 2 miliar dan pecahan valuta asing US$ 5.700 dan Sin$ 2.035.

Syarief menyatakan, Fraksi NasDem pernah berupaya untuk memotong menjamurnya dinasti politik melalui upaya konstitusional pada tahun 2015 lalu. Fraksi NasDem memasukan aturan yang tegas dalam UU Pilkada Serentak bahwa keluarga dari pimpinan daerah dilarang maju sebagai calon kepala daerah (Cakada) dalam periode waktu tertentu.


“Ya kita mau ngomong apa sekarang. MK sudah membatalkan itu. Harusnya MK melihat aspek lain, karena pengaturan dinasti politik bukan membatasi hak politik seseorang. Ekses memberikan kesempatan untuk orang lain sebenarnya yang harus dilihan MK,” ungkapnya dalam sebuah wawancara singkat, Rabu (04/01).

Pada Juli 2015 Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. MK membatalkan Pasal 7 Huruf r UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur kerabat dari petahana di dalam sebuah daerah tidak boleh mencalonkan diri di Pilkada.

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang saat itu memimpin sidang Judicial review menyebutkan Pasal 7 huruf r bertentangan dengan Pasal 28 j ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tampak nyata pembedaan dengan maksud untuk mencegah kelompok, atau orang tertentu untuk menggunakan hak konstitusi, hak untuk dipilih.

Alasan ini dianggap konyol oleh Syarief, sebab dengan membangun hak konstitusi dalam Pilkada bukan seperti yang diutarakan oleh MK. Dinasti politik dinilainya berbahaya karena pengusaan sumberdaya dilakukan secara sporadis untuk kepentingan pribadi bukan untuk publik.

“Harusnya MK melihat gejala yang ada, pengaturan terhadap keluarga petahana bukan untuk membendung hak politik tapi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atas nama publik padahal untuk pribadi,” tandasnya. (rls)

Advertisement
Comments

Politik

Maqbul Halim Bikin Surat Terbuka untuk Aparat, Begini Isinya!

Published

on

By

Makassartoday.com – Panglima Skuadron (Ketua Tim Media) pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar nomkr urut 2, Danny Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi), Maqbul Halim tiba-tiba merilis surat terbuka untuk aparat hukum, terutama pihak Polri.

Dia menulis surat terbuka itu dengan judul “Wahai Aparat, Bersahabatlah dengan Kandidat DIAmi” karena khawatir aparat tak netral menjelang putusan kasasi KPU di Mahkamah Agung (MA).

“Hal ini kami anggap penting agar aparat tidak berlebihan terhadap massa dan simpatisan Kandidat DIAmi yang juga tidak ingin Danny Pomanto diperlakukan tidak adil oleh mafia hukum dan oknum-oknum penegak hukum dalam Pilkada Makassar 2018 ini,” tulis Maqbul dalam surat terbuka, Sabtu (21/4/2018).

Berikut surat terbuka Maqbul Halim yang ditujukan kepada aparat hukum, baik Polri maupun hakim MA:

“Wahai Aparat, Bersahabatlah dengan Kandidat DIAmi


Jelang putusan MA yang kemungkinan keluar pekan ini, kami dari tim DIAmi mengingatkan kepada aparat agar bersikap netral. Hal ini kami anggap penting agar aparat tidak berlebihan terhadap massa dan simpatisan Kandidat DIAmi yang juga tidak ingin Danny Pomanto diperlakukan tidak adil oleh mafia hukum dan oknum-oknum penegak hukum dalam Pilkada Makassar 2018 ini.

Perlakuan kasar dan berlebihan oleh aparat terhadap massa dan simpatisan DIAmi, hanya bisa dilakukan oleh aparat yang berat sebelah dalam Pilkada Makassar 2018 ini. Ingat, perlakuan yang kasar dan berlebihan terhadap massa dan simpatisan DIAmi, hanya akan merugikan oknum aparat itu sendiri.

Kami juga sekaligus mengingatkan bahwa terhadap aparat yang bertindak berlebihan dan kasar itu, kami tuding sebagai agen dari pihak-pihak yang ingin Kota Makassar berdarah-darah. Harap aparat jangan keseringan mengancam dan mengecam aksi-aksi Massa Simpatisan dan Pendukung DIAmi, karena itu menandakan aparat tersebut kami nilai tidak netral dan berat sebelah.

Oleh karena itu, kami meminta kepada aparat agar tidak menjadi biang keladi atas rusaknya Kota Makassar ini sebagai akibat dari putusan Mahkamah Agung nanti. Malulah kita kalau aparat yang memicu kerusakan kota ini.” (*)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler