Sudah 6 Ketua Parpol Berstatus Legislator Makassar | Makassar Today
Connect with us

Politik

Sudah 6 Ketua Parpol Berstatus Legislator Makassar

Published

on

MAKASSAR – Legislator Makassar, DR. Muhammad Said baru saja dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Makassar di hotel Grand Asia Makassar, Kamis (12/1/2017).

Pelantikan Pengurus DPC sekaligus Pimpinan Aanak Cabang (PAC) PBB se Kota Makassar ini dihadiri petinggi partai lain, diantaranya Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Makassar Hamzah Hamid dan Sekretaris DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Makassar, Muzakkir Ali Djamil.

Turut hadir sejumlah legislator Makassar, seperti Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Shinta Masita Molina, Muh Iqbal Jalil, Munir Mangkana dan Ketua Komisi C Syamsuddin Badolahi.

Dengan pelantikan ini, Muhammad Said menambah daftar legislator Makassar yang berstatus ketua parpol. Tercatat ada enam ketua parpol yang berstatus anggota DPRD Kota Makassar, masing-masing yaitu Wakil ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali (Ketua Demokrat Makassar), Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta (Plt Ketua Golkar Makassar), Hamzah Hamid (Ketua PAN Makassar), HM Yunus HJ (Ketua Partai Hanura Makassar), Busranuddin Baso Tika (Ketua Partai PPP Kota Makassar) dan Muhammad Said sendiri selaku Ketua PBB Makassar.


Ketua PAN Makassar, Hamzah Hamid mengatakan dengan dilantiknya Muhammad Said sebagai Ketua PBB Makassar, maka dinamkika politik di DPRD Kota Makassar akan semakin dinamis.

Hamzah meyakini, bahwa kehadiran enam ketua parpol di Parlemen Makassar akan menguatkan pengawasan pada roda pemerintahan.

“Tentu akan semakin dinamis, tapi dengan hadirnya ketua parpol baru di legislatif tentu ikut meningkatkan pengawasan kami dalam roda pemerintahaan ke depan,” kata Hamzah Hamid.

Sementara itu, Ketua PPP Kota Makassar, Busranuddin Baso Tika menambahkan, dengan bertambahnya ketua parpol berstatus legislator Makassar sulit memunculkan adanya intervensi dari luar, karena kebijakan partai dapat bersinergi dengan kebijakan yang ada di DPRD Makassar.

“Karena enam ketua parpol sudah berstatus legislator, maka ini memudahkan lembaga DPRD Makassar mengambil kebijakan yang tentunya bermuara pada kepentingan rakyat,” cetusya. (rangga)

Advertisement
Comments

Politik

Kasus Netralitas ASN Dominasi Laporan Panwaslu Makassar

Published

on

By

Makassartoday.com – Dugaan pelanggaran oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) masih mendominasi laporan di meja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar.

Terhitung sejak masa kampanye Pilkada Makassar hingga hari ini, Panwaslu Makassar mencatat adanya 20 laporan dan 6 temuan dugaan pelanggaran.

“Yah, dari semua laporan yang masuk rata-rata soal netralitas ASN,” jelas Ketua Panwaslu Makassar, Nursari, Minggu (22/4/2018).

Nursari menambahkan, laporan kasus netralitas ASN diantaranya dugaan mobilisasi massa ke lokasi kampanye salah satu paslon serta secara visual mengunakan simbol kandidat.

“Ada yang foto bersama paslon dengan menggunakan simbol. Ada juga yang diduga ikut memobilisasi massa ke lokasi kampanye,” sambungnya.

Kendati demikian, laporan yang masuk tersebut juga sebagaian belum ditindaklanjuti lantaran belum memenuhi unsur pelanggaran sesuai yang diatur dalam Undang-undang Pilkada.

“Minimal dua alat bukti. Foto pelaku belum bisa dijadikan dasar tanpa ada kesaksian,” ucapnya.


Sekedar diketahui, proses pemberian sanksi terkait pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2018 berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP tersebut, seorang ASN yang diduga melakukan pelanggaran lebih dulu dipanggil secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk pemeriksaan.

Apabila pemanggilan tersebut, tidak dipenuhi akan dilakukan pemanggilan kedua. Jika pada tanggal pemeriksaan kedua ASN yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Sementara, berdasarkan imbauan Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, proses tersebut dipersingkat. ASN akan langsung diberhentikan sementara setelah sidang selesai digelar.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Bawaslu/Panwaslu memiliki kewenangan untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemenpan RB dan Kemendagri. (*)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler