KPK: Nama Legislator Kasus e-KTP Akan Dibacakan dalam Sidang | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Nasional

KPK: Nama Legislator Kasus e-KTP Akan Dibacakan dalam Sidang

Published

on

JAKARTA – Juru bicara KPK Febri Diansyah memastikan sejumlah nama, baik anggota, birokrat dan pihak lain, yang terlibat suap proyek e-KTP akan dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis mendatang.

“Dakwaan nanti akan dibacakan sesuai dengan jadwal di Pengadilan Tipikor 2 hari lagi. Selengkapnya bisa dilihat di sana,” kata di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/3/2017).

Sidang perdana perkara korupsi e-KTP, Kamis mendatang, adalah sidang dengan terdakwa bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Dalam berita acara pemeriksaan Irman dan Sugiharto yang beredar di kalangan wartawan, tadi malam, disebut sejumlah anggota dan mantan anggota Komisi II DPR yang diduga menerima suap dengan jumlah beragam.

Dikutip dari rilis.id, nama-nama yang disebut dalam BAP tersebut antaralain, Teguh Juwarno, Agun Gunanjar, Ignatius Haryono, Taufik Effendi dan Arief Wibowo. Ketua Badan Anggaran DPR saat itu Melchias Marcus Mekeng, wakil Ketua Banggar DPR Mirwan Amir dan Olly Dondokambe, serta Tamzil Linrung, juga ikut disebut menerima suap e-KTP.

Febri menjelaskan, selain nama-nama besar yang terlibat dalam megaproyek tersebut yang akan dibacakan dalam dakwaan, KPK juga menitik beratkan pada konstruksi hukum, mulai dari proses perencanaan, pembahasan hingga ke pengadaan proyek bernilai Rp 6 triliun ini.

“Pertama sebelum proses perencanaan jadi ada indikasi pertemuan-pertemuan informal yang kita dalami. Pertemuan informal di sini yakni pertemuan-pertemuan di luar kantor antara sejumlah pihak yang membicarakan soal proyek e-KTP,” jelasnya.

Kemudian dalam proses pembahasan anggaran yang melibatkan beberapa pihak, mulai dari legislatif dan eksekutif dan pihak lainnya. KPK, kata dia, juga mendalami proses pengadaan.

“Karena kami menggunakan pasal 2 dan 3 secara alternatif. Maka kita harus buktikan dalam proses pengadaan tersebut apa yang melanggar prosedur atau ketentuan dan indikasi aliran dana pada siapa saja,” tambahnya.

Febri menegaskan, ada salah satu unsur yang harus KPK buktikan dalam persidangan yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

“Untuk saksi-saksi yang lain kami berharap apa saja yg diketahuinya buka saja seluas-luasnya. Karena hal tersebut nanti akan menjadi faktor yang meringankan juga,” ucapnya. (*)

BAGIKAN:
Advertisement
alterntif text
Comments

Trending