Kembalikan Pers Sebagai Pilar Demokrasi | Makassar Today
Connect with us

Opini

Kembalikan Pers Sebagai Pilar Demokrasi

Published

on

Oleh: Ferdinand Hutahaean

Masih terngiang dalam pemikiran tentang pidato Presiden RI ke-6, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menerima anugerah Prapanca Agung sebagai “Bapak Demokrasi” dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jawa Timur, 29 Maret 2017 lalu. Ada penggalan-penggalan kalimat penuh penekanan makna, baik penekanan sikap maupun penekanan pertanyaan.

SBY tampak sangat risau dengan situasi demokrasi kita saat ini, yang semakin kehilangan ruh demokrasi. SBY terlihat sangat resah dengan posisi serta keberadaan pers sebagai pilar demokrasi. Meninggalkan posisinya serta menjadi lebih partisan dalam politik dan demokrasi.

Ada beberapa potong kalimat dari rangkaian pidato SBY yang menjadi fokus pemikiran dan analisis saya.

Pertama, “Tidak baik saya disebut penakut dan tidak boleh bicara di negeri sendiri, maka saya terima bicara tentang demokrasi dan pers.”

Begitulah sepenggal kalimat pertama yang menarik untuk saya, dan mungkin juga bagi banyak orang. Mengapa SBY menyelipkan kalimat “tidak baik saya disebut penakut”?

Pengamatan saya kemudian tertuju kepada Pilkada Jakarta putaran kedua, dimana SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Demokrat memutuskan sikap tidak mendukung salah satu pasangan calon. Sikap itu kemudian menumbuhkan perdebatan di tengah publik, hingga ada yang menyebut SBY takut dalam bersikap.

Jika merunut peristiwa, tentu sikap itu muncul bukan karena SBY takut. Andai SBY takut, sebagaimana digambarkan sekelompok pihak dengan menganalogikan SBY takut kepada penguasa, tentu SBY atas ketakutan tadi pasti mendukung calon yang didukung kekuasaan. Tidak mendukung salah satu pasangan itu juga bukan karena SBY berani.

Ini bukan masalah berani atau takut, tapi masalah menjaga demokrasi. Logis bukan?

Ternyata SBY memang bukan takut, tapi SBY sebagai negarawan melihat dan membaca peta politik Jakarta sudah tidak sehat. Demokrasi hilang dari Jakarta. Demokrasi menjadi unjuk kekuatan menang-menangan bahkan menghalalkan segala cara. Ini mendasari sikap SBY, yang ingin selalu menjaga demokrasi supaya benar-benar beretika, beradab, dan menjunjung tinggi hak demokrasi rakyat sebagai tuan atas demokrasi.

Kata tidak takut ini juga kemudian diselipkan oleh SBY karena hampir tidak ada yang berani bicara mengkritik situasi saat ini secara tepat dan proporsional. Meski publik sudah banyak mempersoalkan ketidaknetralan media.

SBY secara resmi, di forum besar, memberikan kritik untuk kebaikan demokrasi ke depan. SBY tidak takut kalaupun karena kritiknya kemudian dijauhi media. SBY mengambil risiko demi masa depan demokrasi dan masa depan negara.

Kedua, “Demokrasi yang rakyatnya sungguh berdaulat, suaranya didengar dan aktif ikut berpartisipasi”.

Pernyataan ini juga menarik untuk dicerminkan kepada era kekinian.

Pertanyaannya, Apakah pemerintah, penguasa sebagai hasil dari demokrasi yang kita lakoni masih menempatkan rakyat sebagai subjek yang berdaulat dalam negara? Apakah suara rakyat masih didengar? Apakah rakyat masih berperan aktif dalam negara?

Pertanyaan itu semua tentu bisa kita jawab bersama-sama. Namun kali ini saya ingin menjawabnya dengan pemikiran saya sendiri, bukan mencoba menerjemahkan maksud dan pemikiran SBY.

Saya tidak lagi melihat bahwa rakyat masih berdaulat dalam negara saat ini, tapi rakyat telah hanya menjadi objek demokrasi untuk diambil suaranya, diambil kedaulatannya hingga kedaulatan itu berpindah ke tangan penguasa.

Lihatlah bagaimana rakyat hanya boleh mengeluh tapi tak punya kesempatan untuk ikut menentukan arah bangsa. Kejadian wafatnya Ibu Patmi di depan Istana, saat demo menolak pabrik semen di Kendeng, adalah fakta sahih betapa rakyat kehilangan kedaulatannya.

Ketiga, “Demokrasi memerlukan pemberitaan pers yang objektif dan faktual, tidak memberitakan hoax dan jangan terlalu partisan”.

Pernyataan ini sungguh dapat kita maklumi dan mengerti dengan mudah. Kondisi saat ini demokrasi kita justru teracuni oleh posisi pers yang partisan bahkan terlalu partisan. Yang paling menyedihkan tidak sedikit pers yang bahkan memberitakan hoax demi kepentingan politik kelompok tertentu.Inilah bahayanya dan dampak negatif dari media yang dimiliki oleh tokoh politik atau dimiliki pemodal yang menjadi partisan politik.

Media sebagai pilar demokrasi seharusnya memberikan kebenaran faktual dan tidak memberitakan rekayasa opini. Publik kemudian teracuni oleh rekayasa opini sehingga publik menjadi tidak mendapat kebenaran faktual yang seharusnya menjadi urat nadi kehidupan demokrasi. Dampak jangka panjang dari itu semua, tentu suatu saat publik akan sampai pada titik dimana kebohongan menjadi kebenaran, maka hancurlah demokrasi secara permanen.

Keempat, “Adakah media (televisi, radio, koran, majalah, media online, media sosial) yang tidak berpihak menjadi corong pihak-pihak tertentu? Ada tidak pengaruh pemilik modal terhadap pemberitaan medianya? Ada tidak pengaruh kekuasaan yang juga membuat media jauh dari independen sebaliknya sangat berpihak dan menjadi corong kekuasaan?”

Menjadi sangat wajar pertanyaan-pertanyaan tersebut meluncur deras dari SBY. Sebagai negarawan yang paham betul tentang Demokrasi dan hakekatnya, tentu ketiga pertanyaan itu timbul bukan tanpa sebab. Media-media saat ini, terutama media mainstream, adalah media yang dimiliki tokoh politik, pemodal terafiliasi kelompok politik, dan pemodal terafiliasi kekuasaan.

Semua indikator itu menyebabkan pemberitaan tidak berimbang di lapangan, pemberitaan tidak proporsional, pemberitaan penuh rekayasa opini serta pemberitaan yang menjadi racun bagi demokrasi.

Korbannya adalah rakyat. Publik berhak mendapat pemberitaan faktual sehingga paham harus menentukan sikap pilihan dalam kontestasi politik sebagai praktek demokrasi hakiki.

Kelima, “Rakyatlah sesungguhnya pemilik media publik.”

Pernyataan pendek ini juga sangat menarik untuk dicermati dan dianalisis.

Mengapa SBY menyatakan bahwa rakyatlah sesungguhnya pemilik media? Saya mencoba merenungi kalimat pendek ini dan menemukan jawaban dalam diri saya. Media adalah seharusnya corong publik. Media seharusnya menjadi jembatan antara publik dengan penguasa. Media seharusnya menuntun publik melaksanakan demokrasi secara benar. Publik adalah subjek dan objek utama bagi media. Tanpa publik, maka media tak berguna. Tanpa media, publik kesulitan mengakses informasi.

Inilah seharusnya simbiosis mutualisma antara media dengan publik. Bukan seperti sekarang, media lebih bersimbiosis dengan kekuasaan dan kepentingan politik.

Kembalikan media sebagai pilar demokrasi yang memberitakan kebenaran faktual, yang menuntun rakyat berdemokrasi secara benar, yang mendidik rakyat tentang kebenaran dan demokrasi, yang mengawal demokrasi di tengah rakyat. Bukan yang meracuni publik /rakyat dengan racun rekayasa opini, apalagi sebuah kebohongan atau hoax.

Itulah inti pokok seruan SBY, pasca-menerima anugerah Prapanca Agung sebagai “Bapak Demokrasi” yang saya pahami dan coba tuliskan dalam sebuah analisis dan opini.

Semoga…!

Makassar, 31 Maret 2017

*Penulis Adalah Pimpinan Rumah Amanah Rakyat dan Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Opini

Jaga Makassaar, Jangan Terprovokasi

Published

on

By

Oleh : Syamsul Bahri Sirajuddin

Sejatinya, kita semua warga Makassar harus menjaga persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara, NKRI harga mati..!

Terlebih lagi sebagai suku Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar yang telah lama menjadi tuan rumah di Kota Makassar, kita semua harus tampil menjaga persaudaraan dan kerukunan serta kebersamaan yang telah lama Kita bina.

Saudarakau…, jangan oleh karena kepentingan pribadi seseorang, terlebih lagi orang tersebut terbelit banyak masalah, malah kita semua yang diadu domba dengan alasan dizalimi oleh Si Ini dan Si Itu.

Ingatki…, Negara Kita adalah negara hukum. Panglima tertingginya juga hukum.

Jangan hanya karena kalah dalam proses hukum, penegak hukum dan orang besar dari tanah Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar ikut disalahkan, bahkan dihina melalui celoteh murahan, baik yang dilakukan langsung maupun dengan memperalat orang-orang dengan dalih juru bicara dan lain-lain.

Saudaraku…, yang bermasalah itu si DIA, kalau bukan DIA kenapa harus mencari perlindungan ke sana ke mari.

Kalau DIA benar, seharusnya patuh terhadap hukum yang berlaku, bukan menghindari proses hukum dengan berbagai dalih dan alasan.

Bukan sebaliknya, berujung kucing-kucingan, ibarat pemadam kebakaran menyiram disaat ada kebakaran, selebihnya tidur, bermimpi dan berkhayal.

Setelah bangun, DIA berkoar seolah tidak memiliki kesalahan, pada hal DIA lah lebih banyak kesalahannya, termasuk ingin mengadudomba.

Selanjutnya, tentu akan merusak kebersamaan, kerukunan dan persaudaraan Kita semua.

Jaga Makassar,
Jangan terprovokasi….!

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah salah satu bagian dari pesta rakyat dalam berdemokrasi. Untuk itu, sejatinya seluruh warga Makassar yang memiliki hak pilih bersiap ke TPS untuk memilih pemimpin. Bukan kotak kosong atau kolom kosong.

Selanjutnya, tentu Kita semua harus bergembira menyambut pemimpin baru. Bukan saling gontok-gontokan, yang pada akhirnya merusak silaturrahmi diantara warga kota Makassar yang kita cintai dan banggakan sepanjang masa.

Bersatu, berprestasi, berkesinambungan…, itulah harapan Kita semua kepada siapa pun yang akan menjadi pemimpin pembangunan dan pemerintahan di kota Makassar. 

(Penulis adalah politisi NasDsm dan Presiden Batu Putih Sindicate)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya

Opini

Munaslub Golkar, Jangan Aklamasi

Published

on

By

Oleh: Notrida Mandica

Perlehatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Partai Golkar (PG) tak terhindarkan. Meski masih ada tarik menarik soal jadwal apakah dilakukan sebelum atau sesudah praperadilan kedua Setya Novanto.

Ketum DPP PG, yang saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlepas dari jadwal, nama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (AH) mencuat sebagai salah satu calon kuat.

Bahkan beredar kabar akan diambil langkah aklamasi menetapkan AH pada Munaslub nanti. Langkah aklamasi ini dianggap sebagai cara yang cepat dalam masa sulit.

Selain alasan pragmatis lainnya bahwa mekanisme ini baik untuk mengeliminasi proses pemilihan yang bersifat transaksional.

Dalam pandangan saya, metode aklamasi bukan pilihan yang tepat. Alasan waktu dan kekhawatiran tentang proses transaksional terlalu berlebihan.
Sebaiknya praktek penunjukan langsung atau aklamasi tidak diterapkan lagi dalam sistem demokrasi.

Oleh karena mekanisme ini cenderung bersifat otoritarian dan subyektif, serta elitis. Selain itu, cara aklamasi ini sarat kepentingan dan menutup peluang bagi kader lain yang punya kualitas sama atau lebih baik utk bersaing terbuka.

Seharusnya DPP PG membuka ruang kontestasi yang egaliter, terbuka untuk semua kader yang berkualitas dan berintegritas.

Sebagaimana diketahui DPP PG memiliki sejumlah nama kuat untuk bertarung untuk kursi Ketum DPP PG. Antara lain Idrus Marham, Titiek Suharto, Azis Syamsudin, Bambang Soesatyo, Indra Bambang Oetoyo, Agus Gumiwang, dan tokoh Daerah Syahrul Yasin Limpo.

Karena itu, menuju Munaslub DPP PG, pilihan kontestasi harus dikedepankan. Para kader yang kompeten diberi ruang untuk bersaing secara terbuka dan transparan.

Dan bagi kader dan tokoh PG seharusnya pada Munaslub nanti tidak mengakomodir praktek barter suara dengan uang. Sehingga Ketum yang terpilih nanti bersih dari proses transaksional.

Ini berarti pula para kader dan tokoh membantu membersihkan PG dari hulu yang nanti berpengaruh kuat ke hilir. Karena proses transaksional terbukti telah menghancurkan PG. (*)

(Penulis adalah Anggota Dewan Pakar DPP PG)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya

Opini

Utak Atik Peta Pilgub

Published

on

By

Oleh: Nurmal Idrus

Setelah sekian lama dalam polemik, dinamisasi dukungan partai politik di Pilgub Sulsel 2018, mulai mencair.

Koalisi terlihat sudah terbangun dengan NH Aziz yang dipastikan merengkuh Partai Golkar, PPP Djan Faridz, NasDem, PKPI dan kemungkinan besar Hanura. Koalisi PAN, Gerindra, PKS dan PDIP yang menjagokan pasangan NA-Ass.

Pasangan IYL Cakka untuk sementara didukung Demokrat dan PPP. Pasangan AAN AM sementara memburu kekurangan parpol karena baru didukung PKB dan PBB.

Dengan komposisi seperti itu, sebenarnya tak mudah untuk menebak bagaimana pemetaan basis dukungan mereka. Dengan memperhitungkan data terakhir dari beberapa survey yang saya analisa dan kedekatan geopolitik serta memperhitungkan infrastruktur politik dan birokrasi di daerah itu.

Pasangan IYL-Cakka diprediksi akan menang telak di Gowa, Luwu dan Takalar. Keunggulannya bisa mencapai lebih dari 50 persen. Itu merujuk pada kedekatan geopolitik keduanya.

Di Gowa dan Takalar IYL-Cakka bakal mendulang lebih dari 250 ribu suara dengan tingkat partisipasi rata-rata 65 persen. IYL-Cakka juga diprediksi mendulang suara di Luwu, Toraja, Toraja Utara, Jeneponto, dan Makassar.

Pasangan NA-Ass bakal berkuasa di Bantaeng, Makassar, sebagian Soppeng, sebagian Bone, Bulukumba dan kemungkinan bisa mengimbangi IYL di Jeneponto. Suara Toraja juga akan terbagi ke NA begitupula sebagian Sidrap dan Pinrang.

Kemenangan besar NA-Ass kemungkinan akan terjadi di Bantaeng dan Makassar plus Soppeng. Dengan partisipasi hingga rata-rata 65 persen maka potensi raihan NA di tiga daerah itu mencapai 450 ribu.

Pasangan NH-Aziz bakal mendulang suara di wilayah Bone, Wajo dan sebagian Soppeng. Sebagian besar wilayah Luwu Raya akan berada di genggaman NH Aziz. Kecuali Luwu, keduanya bakal mendulang suara besar di Lutim, Lutra dan Palopo.

Dengan partisipasi pemilih rata-rata 70 persen, wilayah Luwu Raya bakal menyumbang 350 ribu suara. Sokongan Bone, Wajo dan Soppeng juga akan menyumbang besar bagi NH Aziz. Dengan rata-rata partisipasi pemilih di atas 70 persen diperkirakan pasangan ini akan menarik suara tak kurang dari 450 ribu.

Pasangan AAN-AM meski masih terlihat keteteran dalam perburuan parpol jika akhirnya maju akan mendulang suara di Sidrap, Makassar dan Luwu Raya plus Toraja.

Potensi dukungan keduanya mencapai 230 ribu di Makassar dan akan bertembah besar jika mampu memaksimalkan dukungan dibeberapa basis.

Jika keduanya tak jadi maju kemungkinan limpahan suara akan tersebar merata keseluruh calon.

Bagaimanapun pemetaan di atas hanyalah prediksi dengan berbagai pertimbangan. Faktor figuritas, penguasaan infrastruktur politik dan birokrasi serta kemampuan finansial akan menjadi kuncinya. Siapa yang akan menjadi pemenang?

Penulis adalah Direktur Nurani Strategic

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya