alterntif text
Opini

Kembalikan Pers Sebagai Pilar Demokrasi

Oleh: Ferdinand Hutahaean

Masih terngiang dalam pemikiran tentang pidato Presiden RI ke-6, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menerima anugerah Prapanca Agung sebagai “Bapak Demokrasi” dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jawa Timur, 29 Maret 2017 lalu. Ada penggalan-penggalan kalimat penuh penekanan makna, baik penekanan sikap maupun penekanan pertanyaan.

SBY tampak sangat risau dengan situasi demokrasi kita saat ini, yang semakin kehilangan ruh demokrasi. SBY terlihat sangat resah dengan posisi serta keberadaan pers sebagai pilar demokrasi. Meninggalkan posisinya serta menjadi lebih partisan dalam politik dan demokrasi.

Ada beberapa potong kalimat dari rangkaian pidato SBY yang menjadi fokus pemikiran dan analisis saya.

Pertama, “Tidak baik saya disebut penakut dan tidak boleh bicara di negeri sendiri, maka saya terima bicara tentang demokrasi dan pers.”

Begitulah sepenggal kalimat pertama yang menarik untuk saya, dan mungkin juga bagi banyak orang. Mengapa SBY menyelipkan kalimat “tidak baik saya disebut penakut”?

Pengamatan saya kemudian tertuju kepada Pilkada Jakarta putaran kedua, dimana SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Demokrat memutuskan sikap tidak mendukung salah satu pasangan calon. Sikap itu kemudian menumbuhkan perdebatan di tengah publik, hingga ada yang menyebut SBY takut dalam bersikap.

Jika merunut peristiwa, tentu sikap itu muncul bukan karena SBY takut. Andai SBY takut, sebagaimana digambarkan sekelompok pihak dengan menganalogikan SBY takut kepada penguasa, tentu SBY atas ketakutan tadi pasti mendukung calon yang didukung kekuasaan. Tidak mendukung salah satu pasangan itu juga bukan karena SBY berani.

Ini bukan masalah berani atau takut, tapi masalah menjaga demokrasi. Logis bukan?

Ternyata SBY memang bukan takut, tapi SBY sebagai negarawan melihat dan membaca peta politik Jakarta sudah tidak sehat. Demokrasi hilang dari Jakarta. Demokrasi menjadi unjuk kekuatan menang-menangan bahkan menghalalkan segala cara. Ini mendasari sikap SBY, yang ingin selalu menjaga demokrasi supaya benar-benar beretika, beradab, dan menjunjung tinggi hak demokrasi rakyat sebagai tuan atas demokrasi.

Kata tidak takut ini juga kemudian diselipkan oleh SBY karena hampir tidak ada yang berani bicara mengkritik situasi saat ini secara tepat dan proporsional. Meski publik sudah banyak mempersoalkan ketidaknetralan media.

SBY secara resmi, di forum besar, memberikan kritik untuk kebaikan demokrasi ke depan. SBY tidak takut kalaupun karena kritiknya kemudian dijauhi media. SBY mengambil risiko demi masa depan demokrasi dan masa depan negara.

Kedua, “Demokrasi yang rakyatnya sungguh berdaulat, suaranya didengar dan aktif ikut berpartisipasi”.

Pernyataan ini juga menarik untuk dicerminkan kepada era kekinian.

Pertanyaannya, Apakah pemerintah, penguasa sebagai hasil dari demokrasi yang kita lakoni masih menempatkan rakyat sebagai subjek yang berdaulat dalam negara? Apakah suara rakyat masih didengar? Apakah rakyat masih berperan aktif dalam negara?

Pertanyaan itu semua tentu bisa kita jawab bersama-sama. Namun kali ini saya ingin menjawabnya dengan pemikiran saya sendiri, bukan mencoba menerjemahkan maksud dan pemikiran SBY.

Saya tidak lagi melihat bahwa rakyat masih berdaulat dalam negara saat ini, tapi rakyat telah hanya menjadi objek demokrasi untuk diambil suaranya, diambil kedaulatannya hingga kedaulatan itu berpindah ke tangan penguasa.

Lihatlah bagaimana rakyat hanya boleh mengeluh tapi tak punya kesempatan untuk ikut menentukan arah bangsa. Kejadian wafatnya Ibu Patmi di depan Istana, saat demo menolak pabrik semen di Kendeng, adalah fakta sahih betapa rakyat kehilangan kedaulatannya.

Ketiga, “Demokrasi memerlukan pemberitaan pers yang objektif dan faktual, tidak memberitakan hoax dan jangan terlalu partisan”.

Pernyataan ini sungguh dapat kita maklumi dan mengerti dengan mudah. Kondisi saat ini demokrasi kita justru teracuni oleh posisi pers yang partisan bahkan terlalu partisan. Yang paling menyedihkan tidak sedikit pers yang bahkan memberitakan hoax demi kepentingan politik kelompok tertentu.Inilah bahayanya dan dampak negatif dari media yang dimiliki oleh tokoh politik atau dimiliki pemodal yang menjadi partisan politik.

Media sebagai pilar demokrasi seharusnya memberikan kebenaran faktual dan tidak memberitakan rekayasa opini. Publik kemudian teracuni oleh rekayasa opini sehingga publik menjadi tidak mendapat kebenaran faktual yang seharusnya menjadi urat nadi kehidupan demokrasi. Dampak jangka panjang dari itu semua, tentu suatu saat publik akan sampai pada titik dimana kebohongan menjadi kebenaran, maka hancurlah demokrasi secara permanen.

Keempat, “Adakah media (televisi, radio, koran, majalah, media online, media sosial) yang tidak berpihak menjadi corong pihak-pihak tertentu? Ada tidak pengaruh pemilik modal terhadap pemberitaan medianya? Ada tidak pengaruh kekuasaan yang juga membuat media jauh dari independen sebaliknya sangat berpihak dan menjadi corong kekuasaan?”

Menjadi sangat wajar pertanyaan-pertanyaan tersebut meluncur deras dari SBY. Sebagai negarawan yang paham betul tentang Demokrasi dan hakekatnya, tentu ketiga pertanyaan itu timbul bukan tanpa sebab. Media-media saat ini, terutama media mainstream, adalah media yang dimiliki tokoh politik, pemodal terafiliasi kelompok politik, dan pemodal terafiliasi kekuasaan.

Semua indikator itu menyebabkan pemberitaan tidak berimbang di lapangan, pemberitaan tidak proporsional, pemberitaan penuh rekayasa opini serta pemberitaan yang menjadi racun bagi demokrasi.

Korbannya adalah rakyat. Publik berhak mendapat pemberitaan faktual sehingga paham harus menentukan sikap pilihan dalam kontestasi politik sebagai praktek demokrasi hakiki.

Kelima, “Rakyatlah sesungguhnya pemilik media publik.”

Pernyataan pendek ini juga sangat menarik untuk dicermati dan dianalisis.

Mengapa SBY menyatakan bahwa rakyatlah sesungguhnya pemilik media? Saya mencoba merenungi kalimat pendek ini dan menemukan jawaban dalam diri saya. Media adalah seharusnya corong publik. Media seharusnya menjadi jembatan antara publik dengan penguasa. Media seharusnya menuntun publik melaksanakan demokrasi secara benar. Publik adalah subjek dan objek utama bagi media. Tanpa publik, maka media tak berguna. Tanpa media, publik kesulitan mengakses informasi.

Inilah seharusnya simbiosis mutualisma antara media dengan publik. Bukan seperti sekarang, media lebih bersimbiosis dengan kekuasaan dan kepentingan politik.

Kembalikan media sebagai pilar demokrasi yang memberitakan kebenaran faktual, yang menuntun rakyat berdemokrasi secara benar, yang mendidik rakyat tentang kebenaran dan demokrasi, yang mengawal demokrasi di tengah rakyat. Bukan yang meracuni publik /rakyat dengan racun rekayasa opini, apalagi sebuah kebohongan atau hoax.

Itulah inti pokok seruan SBY, pasca-menerima anugerah Prapanca Agung sebagai “Bapak Demokrasi” yang saya pahami dan coba tuliskan dalam sebuah analisis dan opini.

Semoga…!

Makassar, 31 Maret 2017

*Penulis Adalah Pimpinan Rumah Amanah Rakyat dan Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia

alterntif text

BAGIKAN:
alterntif text
loading...
Loading...
Comments

Terpopuler

loading...
To Top