Kembalikan Formulir di PBBm Bro Rivai Bilang Begini | Makassar Today
Connect with us

Politik

Kembalikan Formulir di PBBm Bro Rivai Bilang Begini

Published

on

MAKASSAR – Bakal Calon Gubernur Sulsel, Abdul Rivai Ras (Bro Rivai) mengembalikan formulir pendaftaran sebagai calon gubernur di Partai Bulan Bintang (PBB), Jumat siang (19/5/2017) sekitar pukul 14.00 wita.

Bro Rivai dan rombongan diterima langsung Sekretaris DPW PBB Sulsel, ‎Purnama Irianto Asadih serta sejumlah pengurus teras PBB Sulsel.

“Bagi kami suatu kehormatan untuk menerima Bro Rivai sebagai calon gubernur kedua yang mendaftar di PBB. Hari ini juga adalah hari terakhir batas pendaftaran,” kata Purnama.

‎Kepada pengurus PBB, Bro Rivai yang juga Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia mengungkapkan visinya maju di Pilgub Sulsel mendatang. PBB sebagai partai islam pun ia harapkan bisa bergabung dengan barisan pendukung Bro Rivai untuk mewujudkan visi maritim di Sulsel.

“Apalagi saya ini juga alumni ‘bulan bintang’‎. Saya pernah dididik di pesantren IMMIM yang logonya persis sama, yakni bulan dan bintang,” kata Bro Rivai seraya bercanda.


Dia menjelaskan ada dua masalah utama yang harus dijawab oleh pemimpin Sulsel ke depan, yakni masalah keummatan dan kebangsaan.‎ Dari segi keummatan seorang pemimpin harus menjaga ukhuwah islamiyah di Sulsel. Sementara dari segi kebangsaan, persatuan Indonesia harus dijaga dan dilestarikan termasuk dalam urusan politik yang notabene sifatnya duniawi. Setiap pihak, jelas Bro Rivai, harus menahan diri dari provokasi.

“Dalam urusan kendaraan, saya tidak memandang berapa jumlah kursinya. Saya datang ke PBB untuk menjawab masalah keummatan dan kebangsaan yang melanda bangsa ini, utamanya di Sulsel dan mewujudkan era baru Sulsel,” imbuh Pendiri Universitas Pertahanan ini.

PBB memiliki satu kursi di DPRD Sulsel. Untuk maju di Pilgub Sulsel 2018 mendatang, dibutuhkan minimal sokongan 17 kursi. (Farel)

Advertisement
Comments

Politik

Kasus Netralitas ASN Dominasi Laporan Panwaslu Makassar

Published

on

By

Makassartoday.com – Dugaan pelanggaran oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) masih mendominasi laporan di meja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar.

Terhitung sejak masa kampanye Pilkada Makassar hingga hari ini, Panwaslu Makassar mencatat adanya 20 laporan dan 6 temuan dugaan pelanggaran.

“Yah, dari semua laporan yang masuk rata-rata soal netralitas ASN,” jelas Ketua Panwaslu Makassar, Nursari, Minggu (22/4/2018).

Nursari menambahkan, laporan kasus netralitas ASN diantaranya dugaan mobilisasi massa ke lokasi kampanye salah satu paslon serta secara visual mengunakan simbol kandidat.

“Ada yang foto bersama paslon dengan menggunakan simbol. Ada juga yang diduga ikut memobilisasi massa ke lokasi kampanye,” sambungnya.

Kendati demikian, laporan yang masuk tersebut juga sebagaian belum ditindaklanjuti lantaran belum memenuhi unsur pelanggaran sesuai yang diatur dalam Undang-undang Pilkada.

“Minimal dua alat bukti. Foto pelaku belum bisa dijadikan dasar tanpa ada kesaksian,” ucapnya.


Sekedar diketahui, proses pemberian sanksi terkait pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2018 berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP tersebut, seorang ASN yang diduga melakukan pelanggaran lebih dulu dipanggil secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk pemeriksaan.

Apabila pemanggilan tersebut, tidak dipenuhi akan dilakukan pemanggilan kedua. Jika pada tanggal pemeriksaan kedua ASN yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Sementara, berdasarkan imbauan Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, proses tersebut dipersingkat. ASN akan langsung diberhentikan sementara setelah sidang selesai digelar.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Bawaslu/Panwaslu memiliki kewenangan untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemenpan RB dan Kemendagri. (*)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler