Setelah Surat Keberatan, Ambo Dalle Kini Siapkan Gugatan | Makassar Today
Connect with us

Politik

Setelah Surat Keberatan, Ambo Dalle Kini Siapkan Gugatan

Published

on

MAKASSAR – Ambo Dalle, tengah menyiapkan gugatan atas penonatifan dirinya sebagai Ketua DPD Hanura Sulsel. Ambo Dalle berdalih jika penonaktifan tersebut tak berdasar dan syarat kepentingan.

“Surat kebaratan saya masih sementara dibahas di dewan kehormatan. Saya juga persiapan upaya gugatan di pengadilan negeri,” tegasnya.

Menurut Ambo Dalle, perlakuan yang ia alami tidak berdasarkan dengan aturan partai. “Karena saya melihat terjadi kesewenang-wenangan dalam hal ini,” tutup mantan Anggota DPRD Sulsel tersebut, Jumat (19/5/2017).

Di sisi lain, Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Hanura Sulsel H Bahar Ngitung tak bergeming dan akan tetap melaksanakan agenda-agenda politik pasca posisi Ketua Hanura Sulsel berganti.


Jelang event politik, Hanura Sulsel di bawah pimpinan bahar Ngitung mulai memanaskan mesin partai, salah satunya dengan menggelar rapat pimpinan daerah (Rapimda), yang akan berlangsung di Kantor DPD Hanura Sulsel, Jl Jendral Sudirman, Makassar, Sabtu(20/5/2017) besok.

Bahar menegaskan, Rapimda digelar guna menentukan arah membicarakan partai dua bulan kedepan mencari ketua definitif sekaligus veripikasi faktual menghadapi pemilu mendatang juga pilkada serentak di daerah ini.

“Kami berharap agar kader Partai Hanura se-Sulsel untuk dapat hadir di rampinda ini, agar kita sama-sama dapat membesarkan partai kedepan dan minimal berada di urutan ke empat,” ucap Anggota DPD RI ini.

Di Rapimda ini akan dihadiri 24 Pengurus DPC Partai Hanura se-Sulsel dan pihaknya fokus mempersiapkan agenda Musayawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk segera menunjuk pengurus baru yang definitif. (Rangga)

Advertisement
Comments

Politik

Kasus Netralitas ASN Dominasi Laporan Panwaslu Makassar

Published

on

By

Makassartoday.com – Dugaan pelanggaran oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) masih mendominasi laporan di meja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar.

Terhitung sejak masa kampanye Pilkada Makassar hingga hari ini, Panwaslu Makassar mencatat adanya 20 laporan dan 6 temuan dugaan pelanggaran.

“Yah, dari semua laporan yang masuk rata-rata soal netralitas ASN,” jelas Ketua Panwaslu Makassar, Nursari, Minggu (22/4/2018).

Nursari menambahkan, laporan kasus netralitas ASN diantaranya dugaan mobilisasi massa ke lokasi kampanye salah satu paslon serta secara visual mengunakan simbol kandidat.

“Ada yang foto bersama paslon dengan menggunakan simbol. Ada juga yang diduga ikut memobilisasi massa ke lokasi kampanye,” sambungnya.

Kendati demikian, laporan yang masuk tersebut juga sebagaian belum ditindaklanjuti lantaran belum memenuhi unsur pelanggaran sesuai yang diatur dalam Undang-undang Pilkada.

“Minimal dua alat bukti. Foto pelaku belum bisa dijadikan dasar tanpa ada kesaksian,” ucapnya.


Sekedar diketahui, proses pemberian sanksi terkait pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2018 berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP tersebut, seorang ASN yang diduga melakukan pelanggaran lebih dulu dipanggil secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk pemeriksaan.

Apabila pemanggilan tersebut, tidak dipenuhi akan dilakukan pemanggilan kedua. Jika pada tanggal pemeriksaan kedua ASN yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Sementara, berdasarkan imbauan Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, proses tersebut dipersingkat. ASN akan langsung diberhentikan sementara setelah sidang selesai digelar.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Bawaslu/Panwaslu memiliki kewenangan untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemenpan RB dan Kemendagri. (*)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler