Ibadah atau Politik | Makassar Today
Connect with us

Opini

Ibadah atau Politik

Published

on

Oleh: Saifuddin Almughniy

Kalimat tersebut diatas tentu bukanlah kalimat perintah, tetapi lebih pada kalimat pernyataan sekaligus pertanyaan. Bahasa begitu penting dalam interaksi terhadap sesama manusia, bahasa pun sejatinya menjadi saluran berkomunikasi antar sesama. Karenanya, bahasa demikian pentingnya sebagai medium transformasi sekaligus sarana edukasi.

Bisa dibayangkan, sekiranya ulama berdakwah tanpa bahasa, tentu ummat akan kekeringan, demikian pula para pendeta tanpa bahasa bisa ummat juga mengalami kekeringan. Ulama dan para tokoh agama pun adalah simbol kemasan bahasanya bernuansa ajakan moral yang berisi seruan, ajakan dan larangan.

Yah, mungkin ada fakta yang sedikit berbeda, dibeberapa moment tertentu seperti bulan puasa ramadhan sebagai bulan kebaikan, ada banyak cara seseorang berbuat kebaikan, riuhnya kebaikan demikian kita temukan, baik itu dengan cara berbuka puasa bersama, membagikan takjil, menyumbang di mesjid, menyantuni anak yatim dan panti asuhan, tentu semua itu adalah dorongan kebaikan.

Karenanya, kebaikan tentu motifnya adalah keikhlasan, sementara keikhlasan adalah perbuatan tanpa pamrih. Perbuatan tanpa dasar keikhlasan pada prinsipnya mengandung makna apa yang diberikan tentu mengharapkan sesuatu untuk diberikan pula sebagaimana apa yang diberikannya. Kalau begitu, ini namanya keikhlasan dengan motif kepentingan.

Ramadhan sesungguhnya mengisyaratkan kepada kita bahwa segala perbuatan lepas dari pengaruh “thumos” yakni hasrat kekuasaan, yah,, hasrat politik sejatinya diketakkan diatas ketulusan dan keikhlasan. Oleh sebab, tidak sedikit orang yang menjadikan ramadhan sebagai arena “kampanye gratis”, tapi itu.tidak bersoal sepanjang muatan niatnya adalah ibadah bukan semata karena mengejar popularitas dalam fragmentasi politik.

Sebab, politik juga ibadah bila politik dan kebijakannya berpihak kepada kepentingan rakyat, sehingga perlu dipahami secara konfrehensip sehingga keduanya tidak melebur menjadi warna “abu-abu”. Hitam putih adalah narasi akhir untuk melihat ibadah atau politik, ataukah politik atau ibadah.

*Penulis adalah Dosen di UPRI Makassar


Advertisement
loading...
Comments

Opini

Munaslub Golkar, Jangan Aklamasi

Published

on

By

Oleh: Notrida Mandica

Perlehatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Partai Golkar (PG) tak terhindarkan. Meski masih ada tarik menarik soal jadwal apakah dilakukan sebelum atau sesudah praperadilan kedua Setya Novanto.

Ketum DPP PG, yang saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlepas dari jadwal, nama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (AH) mencuat sebagai salah satu calon kuat.

Bahkan beredar kabar akan diambil langkah aklamasi menetapkan AH pada Munaslub nanti. Langkah aklamasi ini dianggap sebagai cara yang cepat dalam masa sulit.

Selain alasan pragmatis lainnya bahwa mekanisme ini baik untuk mengeliminasi proses pemilihan yang bersifat transaksional.

Dalam pandangan saya, metode aklamasi bukan pilihan yang tepat. Alasan waktu dan kekhawatiran tentang proses transaksional terlalu berlebihan.
Sebaiknya praktek penunjukan langsung atau aklamasi tidak diterapkan lagi dalam sistem demokrasi.

Oleh karena mekanisme ini cenderung bersifat otoritarian dan subyektif, serta elitis. Selain itu, cara aklamasi ini sarat kepentingan dan menutup peluang bagi kader lain yang punya kualitas sama atau lebih baik utk bersaing terbuka.

Seharusnya DPP PG membuka ruang kontestasi yang egaliter, terbuka untuk semua kader yang berkualitas dan berintegritas.

Sebagaimana diketahui DPP PG memiliki sejumlah nama kuat untuk bertarung untuk kursi Ketum DPP PG. Antara lain Idrus Marham, Titiek Suharto, Azis Syamsudin, Bambang Soesatyo, Indra Bambang Oetoyo, Agus Gumiwang, dan tokoh Daerah Syahrul Yasin Limpo.

Karena itu, menuju Munaslub DPP PG, pilihan kontestasi harus dikedepankan. Para kader yang kompeten diberi ruang untuk bersaing secara terbuka dan transparan.

Dan bagi kader dan tokoh PG seharusnya pada Munaslub nanti tidak mengakomodir praktek barter suara dengan uang. Sehingga Ketum yang terpilih nanti bersih dari proses transaksional.

Ini berarti pula para kader dan tokoh membantu membersihkan PG dari hulu yang nanti berpengaruh kuat ke hilir. Karena proses transaksional terbukti telah menghancurkan PG. (*)

(Penulis adalah Anggota Dewan Pakar DPP PG)


Baca Selengkapnya
Advertisement

Trending

Terpopuler

loading...