Agama di Persimpangan Politik | Makassar Today
Connect with us

Opini

Agama di Persimpangan Politik

Published

on

Oleh
Saifuddin Al Mughniy

Saat ini kita tidak sedang mengacak-acak teori demokrasi lalu kemudian mengkambing hitamkan politik. Tetapi kita sedang mencoba membincangkan maslaha politik dalam ruang Agama dan Demokrasi.

Sebagian orang sudah memposisikan dirinya dalam skema politik yang disebut kaum liberalis dan kapitalis yang mencoba memposisikan agama diluar nalar politik dan negara. Dan tidak sedikit kalangan intelektual maupun kelompok agama membenarkan hal demikian, dengan satuasumsi bahwa agama hanya berurusan dengan akhirat sementara politik berurusan dengan dunia.

Pemisahan konsep tersebut kemudian yang disebutdengan sekulerisme. Sebuah catatan kecil sejarah dimasa lalu di tahun 1924 jatuhnya khilafah Islamiyah di Turki dengan pemerintahan sekuler Kemal Mustafa Attaturk, negara Turki berubah secara drastis mengikuti perkembangan Eropa yang serba sekuler, liberalis dan kapitalis. Agama kemudian mengalami alienasi (terpinggirkan), sebab mereka memandang agama tak lebih dari sebuah “mitologi” dimana manusia beragama karena hanya daya takut terhadap masa depan, sehingga menjadikan agama sebagai pelarian.

Kapitalisme, liberalisme dan sekulerisme merambah kehidupan masyarakat Islam saat itu. Walau memnag kalau kita mengkaji secara mendalam, Karl Marx (sosiolog), dengan adagiumnya yang sangat populer the religion of ovium, yaitu agama tak lebih sebuah candu atau sampah ditengah masyarakat.

Statement ini kemudian menimbulkan reaksi yang cukup keras dari kalangan dewan gereja. Namun sebenarnya bahwa pernyataan ini secara kontekstualisasi ada benarnya, sebab saat itu kelompok agama hanya sibuk beribadah tanpa harus merespon kondisi masyarakat yang penuh dengan penindasan, kezaliman, dimana para pekerja burudiperlakukan sebagai mesin produksi tanpa kemerdekaan.

Inilah kemudian membuat Marx berontak, tentu pesan moralnya yang dapat kita tangkap adalah bahwa ingin mengembalikan posisi agama yang sesungguhnya. Islam tentunya sangat mengajarkan yang disebut dengan Hablum minallah wahablum minannas yang artinya agama itu berdimensi ada hbungan kepada Tuhnnya dan hubungan kepada manusia lainnya. Itu artinya agama tidak lalu berdiri sendiri sebagaimana kaum sekulerpahami. Agama adalah sebuah ajaran universal yang berisikan semua hal tentang kehidupan manusia baik itu perkara politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pertahanan keamanan, semua tergambar secara jelas dalam paham agama-agama.

Namun kondisi sekarang tentu berbeda dengan sejarah masa lalu, agama hari kalau kita bisa sepakat jauh terpinggirkan dalam semua segmentasi kehidupan politik. Sepertinya agama hanya sebatas di “mimbar” padahal tujuan agama dilahirkan adalah untuk kemaslahatan ummat manusia tanpa terkecuali. Walau perkara ideologi seringkali menjadi selimut tebal untuk diangkat dari permukaan lalu kemudian meluruskan pemahaman politik dalam dimensi agama.

Agama tidak boleh lartu dalam kerangka dakwah saja, tetapi agama juga diwajibkan untuk melakukan upaya transformasi ajaran ditengah masyarakat. Agama yang tak mengenal waktu untuk itu, sementara politik mengenal waktu untuk itu. Maksudnya agama yang tidak terbatasi untuk melakukan transformasi sementara politik hanya hadir disaat kepentingan. Walau tidak sedikit juga menjual agama demi kepentingan politik.

Faktapolitik mislanya yang terjadi di Jawa Tengah di Pemilu Legislatif ahun 2009 yang silam, seorang calon pada proses kampanye menyumbangkan gendang rabbana,karpet dan memasang paving blok menuju mesjid, namun setelah diketahui calon tersebut kalah dan tidak masuk anggota DPRD, maka secara langsung meminta kembali apa yang pernah disumbangkannya. Ini adalah contoh ecil lemahnya kesadaran berpolitik dan beragama, sehingga tindakannya keluar dari frame agama maupun politik itu sendiri.

Oleh sebab itu, agama harus mampu menjadi kontrol dalam kehidupan berdemokrasi, sekalipun fakta hari ini tidak sedikit anggotadewan yang korupsi dari kalangan ang paham agama dan paham politik. Tetapi bukan berarti seseorang beragama juga korupsi, hanya saja secara individualmereka adalah orang-orang yang paham akan agama.

Mirisnya lagi kalau kemudian disaat kampanye, balutan calon penuh dengan simbol-simbol agama, tetapi setelah terpilih terkadang simbol-simbol itu hilang ditelan alur kekuasaan. Sehingga paling tidak tulisan ini dapat memberikan perenungan bagi kita dimana posisi agama yang sesungguhnya dalam politik, begitu pula sebaliknya posisi politik dalam agama. Kalau keduanya sudah jelas dalam terminnya maka politisi bukan lagi membangun imperium kekuasaan tetapi mereka harus membangun imperium peradaban. (*)

Penulis adalah pendiri OGIE Institute Research and Political Development

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Opini

Jaga Makassaar, Jangan Terprovokasi

Published

on

By

Oleh : Syamsul Bahri Sirajuddin

Sejatinya, kita semua warga Makassar harus menjaga persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara, NKRI harga mati..!

Terlebih lagi sebagai suku Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar yang telah lama menjadi tuan rumah di Kota Makassar, kita semua harus tampil menjaga persaudaraan dan kerukunan serta kebersamaan yang telah lama Kita bina.

Saudarakau…, jangan oleh karena kepentingan pribadi seseorang, terlebih lagi orang tersebut terbelit banyak masalah, malah kita semua yang diadu domba dengan alasan dizalimi oleh Si Ini dan Si Itu.

Ingatki…, Negara Kita adalah negara hukum. Panglima tertingginya juga hukum.

Jangan hanya karena kalah dalam proses hukum, penegak hukum dan orang besar dari tanah Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar ikut disalahkan, bahkan dihina melalui celoteh murahan, baik yang dilakukan langsung maupun dengan memperalat orang-orang dengan dalih juru bicara dan lain-lain.

Saudaraku…, yang bermasalah itu si DIA, kalau bukan DIA kenapa harus mencari perlindungan ke sana ke mari.

Kalau DIA benar, seharusnya patuh terhadap hukum yang berlaku, bukan menghindari proses hukum dengan berbagai dalih dan alasan.

Bukan sebaliknya, berujung kucing-kucingan, ibarat pemadam kebakaran menyiram disaat ada kebakaran, selebihnya tidur, bermimpi dan berkhayal.

Setelah bangun, DIA berkoar seolah tidak memiliki kesalahan, pada hal DIA lah lebih banyak kesalahannya, termasuk ingin mengadudomba.

Selanjutnya, tentu akan merusak kebersamaan, kerukunan dan persaudaraan Kita semua.

Jaga Makassar,
Jangan terprovokasi….!

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah salah satu bagian dari pesta rakyat dalam berdemokrasi. Untuk itu, sejatinya seluruh warga Makassar yang memiliki hak pilih bersiap ke TPS untuk memilih pemimpin. Bukan kotak kosong atau kolom kosong.

Selanjutnya, tentu Kita semua harus bergembira menyambut pemimpin baru. Bukan saling gontok-gontokan, yang pada akhirnya merusak silaturrahmi diantara warga kota Makassar yang kita cintai dan banggakan sepanjang masa.

Bersatu, berprestasi, berkesinambungan…, itulah harapan Kita semua kepada siapa pun yang akan menjadi pemimpin pembangunan dan pemerintahan di kota Makassar. 

(Penulis adalah politisi NasDsm dan Presiden Batu Putih Sindicate)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya

Opini

Munaslub Golkar, Jangan Aklamasi

Published

on

By

Oleh: Notrida Mandica

Perlehatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Partai Golkar (PG) tak terhindarkan. Meski masih ada tarik menarik soal jadwal apakah dilakukan sebelum atau sesudah praperadilan kedua Setya Novanto.

Ketum DPP PG, yang saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlepas dari jadwal, nama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (AH) mencuat sebagai salah satu calon kuat.

Bahkan beredar kabar akan diambil langkah aklamasi menetapkan AH pada Munaslub nanti. Langkah aklamasi ini dianggap sebagai cara yang cepat dalam masa sulit.

Selain alasan pragmatis lainnya bahwa mekanisme ini baik untuk mengeliminasi proses pemilihan yang bersifat transaksional.

Dalam pandangan saya, metode aklamasi bukan pilihan yang tepat. Alasan waktu dan kekhawatiran tentang proses transaksional terlalu berlebihan.
Sebaiknya praktek penunjukan langsung atau aklamasi tidak diterapkan lagi dalam sistem demokrasi.

Oleh karena mekanisme ini cenderung bersifat otoritarian dan subyektif, serta elitis. Selain itu, cara aklamasi ini sarat kepentingan dan menutup peluang bagi kader lain yang punya kualitas sama atau lebih baik utk bersaing terbuka.

Seharusnya DPP PG membuka ruang kontestasi yang egaliter, terbuka untuk semua kader yang berkualitas dan berintegritas.

Sebagaimana diketahui DPP PG memiliki sejumlah nama kuat untuk bertarung untuk kursi Ketum DPP PG. Antara lain Idrus Marham, Titiek Suharto, Azis Syamsudin, Bambang Soesatyo, Indra Bambang Oetoyo, Agus Gumiwang, dan tokoh Daerah Syahrul Yasin Limpo.

Karena itu, menuju Munaslub DPP PG, pilihan kontestasi harus dikedepankan. Para kader yang kompeten diberi ruang untuk bersaing secara terbuka dan transparan.

Dan bagi kader dan tokoh PG seharusnya pada Munaslub nanti tidak mengakomodir praktek barter suara dengan uang. Sehingga Ketum yang terpilih nanti bersih dari proses transaksional.

Ini berarti pula para kader dan tokoh membantu membersihkan PG dari hulu yang nanti berpengaruh kuat ke hilir. Karena proses transaksional terbukti telah menghancurkan PG. (*)

(Penulis adalah Anggota Dewan Pakar DPP PG)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya

Opini

Utak Atik Peta Pilgub

Published

on

By

Oleh: Nurmal Idrus

Setelah sekian lama dalam polemik, dinamisasi dukungan partai politik di Pilgub Sulsel 2018, mulai mencair.

Koalisi terlihat sudah terbangun dengan NH Aziz yang dipastikan merengkuh Partai Golkar, PPP Djan Faridz, NasDem, PKPI dan kemungkinan besar Hanura. Koalisi PAN, Gerindra, PKS dan PDIP yang menjagokan pasangan NA-Ass.

Pasangan IYL Cakka untuk sementara didukung Demokrat dan PPP. Pasangan AAN AM sementara memburu kekurangan parpol karena baru didukung PKB dan PBB.

Dengan komposisi seperti itu, sebenarnya tak mudah untuk menebak bagaimana pemetaan basis dukungan mereka. Dengan memperhitungkan data terakhir dari beberapa survey yang saya analisa dan kedekatan geopolitik serta memperhitungkan infrastruktur politik dan birokrasi di daerah itu.

Pasangan IYL-Cakka diprediksi akan menang telak di Gowa, Luwu dan Takalar. Keunggulannya bisa mencapai lebih dari 50 persen. Itu merujuk pada kedekatan geopolitik keduanya.

Di Gowa dan Takalar IYL-Cakka bakal mendulang lebih dari 250 ribu suara dengan tingkat partisipasi rata-rata 65 persen. IYL-Cakka juga diprediksi mendulang suara di Luwu, Toraja, Toraja Utara, Jeneponto, dan Makassar.

Pasangan NA-Ass bakal berkuasa di Bantaeng, Makassar, sebagian Soppeng, sebagian Bone, Bulukumba dan kemungkinan bisa mengimbangi IYL di Jeneponto. Suara Toraja juga akan terbagi ke NA begitupula sebagian Sidrap dan Pinrang.

Kemenangan besar NA-Ass kemungkinan akan terjadi di Bantaeng dan Makassar plus Soppeng. Dengan partisipasi hingga rata-rata 65 persen maka potensi raihan NA di tiga daerah itu mencapai 450 ribu.

Pasangan NH-Aziz bakal mendulang suara di wilayah Bone, Wajo dan sebagian Soppeng. Sebagian besar wilayah Luwu Raya akan berada di genggaman NH Aziz. Kecuali Luwu, keduanya bakal mendulang suara besar di Lutim, Lutra dan Palopo.

Dengan partisipasi pemilih rata-rata 70 persen, wilayah Luwu Raya bakal menyumbang 350 ribu suara. Sokongan Bone, Wajo dan Soppeng juga akan menyumbang besar bagi NH Aziz. Dengan rata-rata partisipasi pemilih di atas 70 persen diperkirakan pasangan ini akan menarik suara tak kurang dari 450 ribu.

Pasangan AAN-AM meski masih terlihat keteteran dalam perburuan parpol jika akhirnya maju akan mendulang suara di Sidrap, Makassar dan Luwu Raya plus Toraja.

Potensi dukungan keduanya mencapai 230 ribu di Makassar dan akan bertembah besar jika mampu memaksimalkan dukungan dibeberapa basis.

Jika keduanya tak jadi maju kemungkinan limpahan suara akan tersebar merata keseluruh calon.

Bagaimanapun pemetaan di atas hanyalah prediksi dengan berbagai pertimbangan. Faktor figuritas, penguasaan infrastruktur politik dan birokrasi serta kemampuan finansial akan menjadi kuncinya. Siapa yang akan menjadi pemenang?

Penulis adalah Direktur Nurani Strategic

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya