Agama di Persimpangan Politik | Makassar Today
Connect with us

Opini

Agama di Persimpangan Politik

Published

on

Oleh
Saifuddin Al Mughniy

Saat ini kita tidak sedang mengacak-acak teori demokrasi lalu kemudian mengkambing hitamkan politik. Tetapi kita sedang mencoba membincangkan maslaha politik dalam ruang Agama dan Demokrasi.

Sebagian orang sudah memposisikan dirinya dalam skema politik yang disebut kaum liberalis dan kapitalis yang mencoba memposisikan agama diluar nalar politik dan negara. Dan tidak sedikit kalangan intelektual maupun kelompok agama membenarkan hal demikian, dengan satuasumsi bahwa agama hanya berurusan dengan akhirat sementara politik berurusan dengan dunia.

Pemisahan konsep tersebut kemudian yang disebutdengan sekulerisme. Sebuah catatan kecil sejarah dimasa lalu di tahun 1924 jatuhnya khilafah Islamiyah di Turki dengan pemerintahan sekuler Kemal Mustafa Attaturk, negara Turki berubah secara drastis mengikuti perkembangan Eropa yang serba sekuler, liberalis dan kapitalis. Agama kemudian mengalami alienasi (terpinggirkan), sebab mereka memandang agama tak lebih dari sebuah “mitologi” dimana manusia beragama karena hanya daya takut terhadap masa depan, sehingga menjadikan agama sebagai pelarian.

Kapitalisme, liberalisme dan sekulerisme merambah kehidupan masyarakat Islam saat itu. Walau memnag kalau kita mengkaji secara mendalam, Karl Marx (sosiolog), dengan adagiumnya yang sangat populer the religion of ovium, yaitu agama tak lebih sebuah candu atau sampah ditengah masyarakat.

Statement ini kemudian menimbulkan reaksi yang cukup keras dari kalangan dewan gereja. Namun sebenarnya bahwa pernyataan ini secara kontekstualisasi ada benarnya, sebab saat itu kelompok agama hanya sibuk beribadah tanpa harus merespon kondisi masyarakat yang penuh dengan penindasan, kezaliman, dimana para pekerja burudiperlakukan sebagai mesin produksi tanpa kemerdekaan.

Inilah kemudian membuat Marx berontak, tentu pesan moralnya yang dapat kita tangkap adalah bahwa ingin mengembalikan posisi agama yang sesungguhnya. Islam tentunya sangat mengajarkan yang disebut dengan Hablum minallah wahablum minannas yang artinya agama itu berdimensi ada hbungan kepada Tuhnnya dan hubungan kepada manusia lainnya. Itu artinya agama tidak lalu berdiri sendiri sebagaimana kaum sekulerpahami. Agama adalah sebuah ajaran universal yang berisikan semua hal tentang kehidupan manusia baik itu perkara politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pertahanan keamanan, semua tergambar secara jelas dalam paham agama-agama.


Namun kondisi sekarang tentu berbeda dengan sejarah masa lalu, agama hari kalau kita bisa sepakat jauh terpinggirkan dalam semua segmentasi kehidupan politik. Sepertinya agama hanya sebatas di “mimbar” padahal tujuan agama dilahirkan adalah untuk kemaslahatan ummat manusia tanpa terkecuali. Walau perkara ideologi seringkali menjadi selimut tebal untuk diangkat dari permukaan lalu kemudian meluruskan pemahaman politik dalam dimensi agama.

Agama tidak boleh lartu dalam kerangka dakwah saja, tetapi agama juga diwajibkan untuk melakukan upaya transformasi ajaran ditengah masyarakat. Agama yang tak mengenal waktu untuk itu, sementara politik mengenal waktu untuk itu. Maksudnya agama yang tidak terbatasi untuk melakukan transformasi sementara politik hanya hadir disaat kepentingan. Walau tidak sedikit juga menjual agama demi kepentingan politik.

Faktapolitik mislanya yang terjadi di Jawa Tengah di Pemilu Legislatif ahun 2009 yang silam, seorang calon pada proses kampanye menyumbangkan gendang rabbana,karpet dan memasang paving blok menuju mesjid, namun setelah diketahui calon tersebut kalah dan tidak masuk anggota DPRD, maka secara langsung meminta kembali apa yang pernah disumbangkannya. Ini adalah contoh ecil lemahnya kesadaran berpolitik dan beragama, sehingga tindakannya keluar dari frame agama maupun politik itu sendiri.

Oleh sebab itu, agama harus mampu menjadi kontrol dalam kehidupan berdemokrasi, sekalipun fakta hari ini tidak sedikit anggotadewan yang korupsi dari kalangan ang paham agama dan paham politik. Tetapi bukan berarti seseorang beragama juga korupsi, hanya saja secara individualmereka adalah orang-orang yang paham akan agama.

Mirisnya lagi kalau kemudian disaat kampanye, balutan calon penuh dengan simbol-simbol agama, tetapi setelah terpilih terkadang simbol-simbol itu hilang ditelan alur kekuasaan. Sehingga paling tidak tulisan ini dapat memberikan perenungan bagi kita dimana posisi agama yang sesungguhnya dalam politik, begitu pula sebaliknya posisi politik dalam agama. Kalau keduanya sudah jelas dalam terminnya maka politisi bukan lagi membangun imperium kekuasaan tetapi mereka harus membangun imperium peradaban. (*)

Penulis adalah pendiri OGIE Institute Research and Political Development

Advertisement
Comments

Opini

Selamat Milad HMI ke-71

Published

on

By

Oleh: Henny Handayani

HMI itu sekolah alternatif, kampus kedua mahasiswa Islam. Mereka yang pernah mengecap dengan sungguh-sungguh ruang kaderisasi di HMI, hari ini pasti merasakan dampaknya.

Militansi dan nilai kejuangan senantiasa menjadi spirit bagi kadernya kapan dan dimanapun ia berperan. Ibarat ikan yang berenang di lautan bebas, ia tak ikut asin. Idealnya, HMI berdiri di kakinya sendiri, punya prinsip.

71 tahun tentu bukan usia yang muda lagi, sama tuanya dengan negara kita. Hal ini menjadi penanda bahwa perjalanan panjang HMI turut memberi warna pada jejak-jejak perlawanan bangsa mengahadapi gejolak dan tantangan zaman. Setidaknya, konstribusi HMI selalu dinantikan oleh bangsa dan negara ini. HMI sebagai kontrol sosial, sebagai kontrol moral mestinya masih menggema di setiap waktu.

Ribuan bahkan jutaan kader telah dilahirkan oleh organisasi ini. Dari lintas profesi mulai dari pengusaha, pedagang, dokter, guru, dosen, politisi, hingga pejabat bupati, gubernur atau walikota dulunya pernah sekolah di HMI.

Namun kita tidak bisa menafikkan, kuantitas kader dan kebesaran nama HMI mulai tergerus. Kadang hal itu tak berbanding lurus dengan kenyataan. Bukan tanpa cacat, toh beberapa kader HMI juga sempat tekena kasus korupsi, kasus moral dan lainnya. Dan kita rasakan hari ini kader tak lagi lantang bersuara soal rakyat, tak lagi keras melawan tirani kekuasaan dan tegas menolak penindasan.


HMI zaman now justru sebagian mulai sangat labil dan manja. Tak ada lagi ruang ruang otokritik sesama kader. Jangan-jangan kadernya tengah asyik beronani dengan pikirannya masing-masing. Cukup buat status di sosmednya, upload lalu komen dikiranya sudah revolusi, hehehe. Temannya kini adalah gadget. Gerakannya sangat mekanik. Rang-ruang kultural, kelompok-kelompok diskusi yang kini mulai berkurang.

Sungguh, tantangan HMI hari ini adalah gelombang modernisasi yang kian tak terbendung. Akses informasi yang begitu cepat seharusnya mampu difilter dan dikanalisasi secara cerdas oleh kader HMI. Tidak mudah terlena. Jangan mudah diprovokasi oleh isu sempalan. Bergeraklah karena nalar bukan karena emosi yang dibakar oleh hoax.

Indonesia kedepan membutuhkan generasi pelanjut yang kokoh. Yang mampu mengawal dan menjaga perjalanan bangsa agar tetap “on the track”. Indonesia yang bhinneka. Tidak tercerai berai. Dan itu menjadi tugas geberasi muda. HMI sebagai kawah candradimuka mestinya menyiapkan mesin yang baik buat itu.

71 tahun, HMI harus berani menarik garis tegas pro terhadap rakyat kecil. Kembali ke jalan menyuarakan misi keummatan kebangsaan. Ayo bangun dari tidur. Angkat benderamu anak muda! Panjang umur perjuangan. Dirgahayu HMI!

(Penulis adalah Eks Ketua Umum Badko HMI SulSelBar dan Jubir IYL-Cakka)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler