"Koalisi Yang Memaksa" | Makassar Today
Connect with us

Opini

“Koalisi Yang Memaksa”

Published

on

Oleh : Saifuddin Mughniy

Benar politik itu adalah ketidakpastian, bahkan Hilkary Clinton pernah berucap bahwa dalam politik itu dikenal dengan “teori kemungkinan”, tidak ada yang tidak mungkin terjadi sepanjang politik itu dipahami sebagai “art” atau seni. Yakni seni memainkan peran. Seni memainkan perang, merebut kekuasaan.

Dalam pemahaman David Easton dalam pemikiran politiknya, menyebutkan bahwa “oposisi” sangat dibutuhkan untuk memberi kontrol politik. Dalam demokrasi modern sebutan “koalisi” begitu menjadi magnet sekaligus atmosfer politik.

Koalisi muncul karena adanya the political will untuk memberi kontrol yang kuat bagi pemerintah. Walau di beberapa negara koalisi mengalami pelemahan karena transaksional politik yang kuat dari rivalitas tertentu. Bahkan koalisi kadang dibentuk untuk memagari “penguasa” yang menang dari yang kalah, bahkan koalisi dibentuk karena “egosentrisme partai politik”.

Di negara dunia ketiga termasuk Indonesia, tidak ada koalisi permanen, terbukti koalisi pecah karena bargaining position, dan inilah yang kemudian disebut distribution of power (bagi-bagi kekuasaan).

Indonesia di Pemilu 2014 nyaris koalisi terbelah menjadi dua yajni, koalisi Indonesia hebat (koalisi pemerintah), serta koalisi merah putih yang di back up oleh Prabowo Subiyanto. Awalnya koalisi ini bergesekan, namun seiring perjalanan pemerintahan koalisi mengalami “kegelisahan” sehingga terpecah. Bisa dikatakan Gerindra, PKS masih bertahan di koalisi ini (KMP).


Satu frase yang perlu di diskusikan makna “koalisi memaksa” dengan “memaksa koalisi”. Koalisi memaksa lebih pada consensus politik partai-partai yang ada dalam koalisi. Senentara memaksa koalisi adalah karena kekuatan tertentu yang menginginkan kekuatan koalisi, misalnya kekuatan presiden untuk menekan koalisi untuk alasan tertentu.

Dan memaksa koalisi itu begitu terasa dalam proses politik di daerah, ada yang secara tiba-tiba ketua partai diwikayah tertentu rekomendasinya ditarik untuk menentukan calonnya didaerah.

Ada juga fenomena seseorang tak punya partai tapi dapat sokongan dari pimpinan koalisi, yang berakibat pada “bongkar pasang” dalam penetapan pasangan. Nyaris kemudian karena hegemoni koalisi ada juga calon atau kandidat tersandera, bahkan nyaris tak bisa dapat partai.

Sebuah realitas empirik yang sulit dibantah, koalisi pemerintah begitu kust kontrol politik diparlemen nyaris tak berfungsi karena terjebak pada kepentingan kekuasaan yang dominan. Kalau begitu adanya maka koalisi dibentuk bukan kepentingan rakyat namun untuk mempertegas keinginan penguasa.

Politik kehilangan trahnya sebagai medium perjuangan, sebab ini bukti “partycracy” dalam demokrasi dan itu sudah dianggap gagal dinegara skandinavia termasuk Spanyol ditahun 1950-an. Karenanya, koalisi ada sisi baiknya dan ada sisi tidak baiknya, tetapi yang pasti demokrasi butuh kontrol politik yang kuat tanpa harus menafikkan kekuatan civil society. (*)

Penulis adalah pendiri OGIE Institute Research and Political Development

Advertisement
Comments

Opini

Selamat Milad HMI ke-71

Published

on

By

Oleh: Henny Handayani

HMI itu sekolah alternatif, kampus kedua mahasiswa Islam. Mereka yang pernah mengecap dengan sungguh-sungguh ruang kaderisasi di HMI, hari ini pasti merasakan dampaknya.

Militansi dan nilai kejuangan senantiasa menjadi spirit bagi kadernya kapan dan dimanapun ia berperan. Ibarat ikan yang berenang di lautan bebas, ia tak ikut asin. Idealnya, HMI berdiri di kakinya sendiri, punya prinsip.

71 tahun tentu bukan usia yang muda lagi, sama tuanya dengan negara kita. Hal ini menjadi penanda bahwa perjalanan panjang HMI turut memberi warna pada jejak-jejak perlawanan bangsa mengahadapi gejolak dan tantangan zaman. Setidaknya, konstribusi HMI selalu dinantikan oleh bangsa dan negara ini. HMI sebagai kontrol sosial, sebagai kontrol moral mestinya masih menggema di setiap waktu.

Ribuan bahkan jutaan kader telah dilahirkan oleh organisasi ini. Dari lintas profesi mulai dari pengusaha, pedagang, dokter, guru, dosen, politisi, hingga pejabat bupati, gubernur atau walikota dulunya pernah sekolah di HMI.

Namun kita tidak bisa menafikkan, kuantitas kader dan kebesaran nama HMI mulai tergerus. Kadang hal itu tak berbanding lurus dengan kenyataan. Bukan tanpa cacat, toh beberapa kader HMI juga sempat tekena kasus korupsi, kasus moral dan lainnya. Dan kita rasakan hari ini kader tak lagi lantang bersuara soal rakyat, tak lagi keras melawan tirani kekuasaan dan tegas menolak penindasan.


HMI zaman now justru sebagian mulai sangat labil dan manja. Tak ada lagi ruang ruang otokritik sesama kader. Jangan-jangan kadernya tengah asyik beronani dengan pikirannya masing-masing. Cukup buat status di sosmednya, upload lalu komen dikiranya sudah revolusi, hehehe. Temannya kini adalah gadget. Gerakannya sangat mekanik. Rang-ruang kultural, kelompok-kelompok diskusi yang kini mulai berkurang.

Sungguh, tantangan HMI hari ini adalah gelombang modernisasi yang kian tak terbendung. Akses informasi yang begitu cepat seharusnya mampu difilter dan dikanalisasi secara cerdas oleh kader HMI. Tidak mudah terlena. Jangan mudah diprovokasi oleh isu sempalan. Bergeraklah karena nalar bukan karena emosi yang dibakar oleh hoax.

Indonesia kedepan membutuhkan generasi pelanjut yang kokoh. Yang mampu mengawal dan menjaga perjalanan bangsa agar tetap “on the track”. Indonesia yang bhinneka. Tidak tercerai berai. Dan itu menjadi tugas geberasi muda. HMI sebagai kawah candradimuka mestinya menyiapkan mesin yang baik buat itu.

71 tahun, HMI harus berani menarik garis tegas pro terhadap rakyat kecil. Kembali ke jalan menyuarakan misi keummatan kebangsaan. Ayo bangun dari tidur. Angkat benderamu anak muda! Panjang umur perjuangan. Dirgahayu HMI!

(Penulis adalah Eks Ketua Umum Badko HMI SulSelBar dan Jubir IYL-Cakka)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler