"Koalisi Yang Memaksa" | Makassar Today
Connect with us

Opini

“Koalisi Yang Memaksa”

Published

on

Oleh : Saifuddin Mughniy

Benar politik itu adalah ketidakpastian, bahkan Hilkary Clinton pernah berucap bahwa dalam politik itu dikenal dengan “teori kemungkinan”, tidak ada yang tidak mungkin terjadi sepanjang politik itu dipahami sebagai “art” atau seni. Yakni seni memainkan peran. Seni memainkan perang, merebut kekuasaan.

Dalam pemahaman David Easton dalam pemikiran politiknya, menyebutkan bahwa “oposisi” sangat dibutuhkan untuk memberi kontrol politik. Dalam demokrasi modern sebutan “koalisi” begitu menjadi magnet sekaligus atmosfer politik.

Koalisi muncul karena adanya the political will untuk memberi kontrol yang kuat bagi pemerintah. Walau di beberapa negara koalisi mengalami pelemahan karena transaksional politik yang kuat dari rivalitas tertentu. Bahkan koalisi kadang dibentuk untuk memagari “penguasa” yang menang dari yang kalah, bahkan koalisi dibentuk karena “egosentrisme partai politik”.

Di negara dunia ketiga termasuk Indonesia, tidak ada koalisi permanen, terbukti koalisi pecah karena bargaining position, dan inilah yang kemudian disebut distribution of power (bagi-bagi kekuasaan).

Indonesia di Pemilu 2014 nyaris koalisi terbelah menjadi dua yajni, koalisi Indonesia hebat (koalisi pemerintah), serta koalisi merah putih yang di back up oleh Prabowo Subiyanto. Awalnya koalisi ini bergesekan, namun seiring perjalanan pemerintahan koalisi mengalami “kegelisahan” sehingga terpecah. Bisa dikatakan Gerindra, PKS masih bertahan di koalisi ini (KMP).

Satu frase yang perlu di diskusikan makna “koalisi memaksa” dengan “memaksa koalisi”. Koalisi memaksa lebih pada consensus politik partai-partai yang ada dalam koalisi. Senentara memaksa koalisi adalah karena kekuatan tertentu yang menginginkan kekuatan koalisi, misalnya kekuatan presiden untuk menekan koalisi untuk alasan tertentu.

Dan memaksa koalisi itu begitu terasa dalam proses politik di daerah, ada yang secara tiba-tiba ketua partai diwikayah tertentu rekomendasinya ditarik untuk menentukan calonnya didaerah.

Ada juga fenomena seseorang tak punya partai tapi dapat sokongan dari pimpinan koalisi, yang berakibat pada “bongkar pasang” dalam penetapan pasangan. Nyaris kemudian karena hegemoni koalisi ada juga calon atau kandidat tersandera, bahkan nyaris tak bisa dapat partai.

Sebuah realitas empirik yang sulit dibantah, koalisi pemerintah begitu kust kontrol politik diparlemen nyaris tak berfungsi karena terjebak pada kepentingan kekuasaan yang dominan. Kalau begitu adanya maka koalisi dibentuk bukan kepentingan rakyat namun untuk mempertegas keinginan penguasa.

Politik kehilangan trahnya sebagai medium perjuangan, sebab ini bukti “partycracy” dalam demokrasi dan itu sudah dianggap gagal dinegara skandinavia termasuk Spanyol ditahun 1950-an. Karenanya, koalisi ada sisi baiknya dan ada sisi tidak baiknya, tetapi yang pasti demokrasi butuh kontrol politik yang kuat tanpa harus menafikkan kekuatan civil society. (*)

Penulis adalah pendiri OGIE Institute Research and Political Development


Advertisement
loading...
Comments

Opini

Munaslub Golkar, Jangan Aklamasi

Published

on

By

Oleh: Notrida Mandica

Perlehatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Partai Golkar (PG) tak terhindarkan. Meski masih ada tarik menarik soal jadwal apakah dilakukan sebelum atau sesudah praperadilan kedua Setya Novanto.

Ketum DPP PG, yang saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlepas dari jadwal, nama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (AH) mencuat sebagai salah satu calon kuat.

Bahkan beredar kabar akan diambil langkah aklamasi menetapkan AH pada Munaslub nanti. Langkah aklamasi ini dianggap sebagai cara yang cepat dalam masa sulit.

Selain alasan pragmatis lainnya bahwa mekanisme ini baik untuk mengeliminasi proses pemilihan yang bersifat transaksional.

Dalam pandangan saya, metode aklamasi bukan pilihan yang tepat. Alasan waktu dan kekhawatiran tentang proses transaksional terlalu berlebihan.
Sebaiknya praktek penunjukan langsung atau aklamasi tidak diterapkan lagi dalam sistem demokrasi.

Oleh karena mekanisme ini cenderung bersifat otoritarian dan subyektif, serta elitis. Selain itu, cara aklamasi ini sarat kepentingan dan menutup peluang bagi kader lain yang punya kualitas sama atau lebih baik utk bersaing terbuka.

Seharusnya DPP PG membuka ruang kontestasi yang egaliter, terbuka untuk semua kader yang berkualitas dan berintegritas.

Sebagaimana diketahui DPP PG memiliki sejumlah nama kuat untuk bertarung untuk kursi Ketum DPP PG. Antara lain Idrus Marham, Titiek Suharto, Azis Syamsudin, Bambang Soesatyo, Indra Bambang Oetoyo, Agus Gumiwang, dan tokoh Daerah Syahrul Yasin Limpo.

Karena itu, menuju Munaslub DPP PG, pilihan kontestasi harus dikedepankan. Para kader yang kompeten diberi ruang untuk bersaing secara terbuka dan transparan.

Dan bagi kader dan tokoh PG seharusnya pada Munaslub nanti tidak mengakomodir praktek barter suara dengan uang. Sehingga Ketum yang terpilih nanti bersih dari proses transaksional.

Ini berarti pula para kader dan tokoh membantu membersihkan PG dari hulu yang nanti berpengaruh kuat ke hilir. Karena proses transaksional terbukti telah menghancurkan PG. (*)

(Penulis adalah Anggota Dewan Pakar DPP PG)


Baca Selengkapnya
Advertisement

Trending

Terpopuler

loading...