Dana TKI Belum Kembali, Tunjangan Dewan Malah Diusul Naik? - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Dana TKI Belum Kembali, Tunjangan Dewan Malah Diusul Naik?

Published

on

MAKASSAR – Kebijakan pemerintah untuk menaikan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Sulsel menuai protes dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Komite Legislatif (Kopel) Indonesia.

Wakil Direktur Kopel Indonesia, Herman menyebutkan, usulan kenaikan tunjangan dewan sedianya tak diambil di tengah derasnya sorotan publik terkait utang negara.

“Di tengah sorotan publik soal utang negara, bahkan Menteri Keuangan membuat pernyataan utang atau potong gaji PNS’ malah pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPRD, ini miris,” kata Herman.

Selain itu, kata Herman, langkah pemerintah tersebut tak sejalan dengan sikap Dewan Sulsel yang hingga kini belum mengembalikan anggaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) senilai Rp209.403.862 dari total TKI yang digelontorkan 2006 lalu sebesar Rp87 miliar.

“Masih ada sisa anggran TKI yang belum dikembalikan, malah tunjangan mereka diusul naik. Sekwan harus pro aktif menagih, harusnya malasah ini sudah masuk ke ranah hukum jika tidak mau mengembalikan,” tegas Herman, Selasa (1/8/2017).

Herman menyebutkan, berdasarkan PP No 21 tahun 2007 perubahan kedua PP No 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD maka dana TKI wajib dikembalikan ke kas daerah.

Seperti dilansir, kenaikan tunjangan DPRD Sulsel akan dibahas dalam pansus yang selanjutnya menghasilkan peraturan daerah (perda) sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

TKI tersebut sebelumnya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporan APBD Sulsel 2008 dan 2009. Meski BPK berkewenangan mendorong kasus ini ke ranah hukum, namun pengembalian TKI masih diserahkan kepada Sekretariat DPRD Sulsel, tanpa batas waktu yang jelas. (Rusdi)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending