Genjot Pajak Hiburan, Bapenda Gandeng Kejaksaan | Makassar Today
Connect with us

Sulsel

Genjot Pajak Hiburan, Bapenda Gandeng Kejaksaan

Published

on

MAKASSAR – Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (Bapenda) menggandeng pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Makassar dalam rangka Sosialisasi Kepatuhan Pajak Daerah untuk Pajak Hiburan di Hotel Asyira, Jl Maipa, Selasa (12/9/2017).

Dalam kesempatan itu, Kepala Kejari Makassar, Dicky Rachmat Rahardjo menjelaskan porsi dan wilayah kerja pihak kejaksaan dalam mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Derah (PAD) Kota Makassar.

“Berangkat dari MoU yang telah disepakati dengan Pemkot Makassar, kami dapat menjadi pengacara untuk wilayah perdata. Dan kami juga berfungsi melakukan penuntutaan baik pidana khusus dan umum,” kata Dicky.


Namun, Dicky Rachmat Rahardjo memastikan hal tersebut tidak akan terjadi jika wajib pajak memenuhi kewajibannya sebagai posisi terhutang.

“Kami ingin masyarakat taat hukum, khususnya soal pajak daerah. Ini persoalan hak dan kewajiban. Aturannya jelas, tinggal diterapkan sebagaimana mestinya,” lanjut Dicky.

Sosialisasi seperti ini, lanjut Dicky, sangat positif sehingga harus didukung. Menurutnya, semua pihak harus bersinergi sesuai porsi masing-masing sehingga ada kesepahaman antara pemerintah kota dan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut puluhan pengusaha hiburan berkesempatan berdialog dan mencurahkan kendala serta persoalan yang dihadapi seputar pajak hiburan denganintah Kota Makassar, dalam hal ini Bapenda Makassar serta pihak Kejari Makassar. (Rusdi)

Advertisement
Comments

Sulsel

Deng Ical Lantik 116 Pejabat Pemkot Makassar

Published

on

By

Makassartoday.com – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar, Dr Syamsu Rizal MI, melantik 116 pejabat lingkup Pemerintah kota (Pemkot) Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Balaikota Makassar, Jumat (20/4/2018).

Pelantikan didasarkan pada SK Wali Kota Makassar Nomor 821.23.22 – 2018 tertanggal 20 April 2018, dan disaksikan sejumlah pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan camat, diantaranya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah (BKPSDMD) Andi Baso Amiruddin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Andi Hadijah Iriani, Kepala Dinas Perhubungan Mario Said, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Rahman Bando, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Nielma Palamba, dan Kepala Inspektorat Zainal Ibrahim. 

Dari 116 pejabat yang dilantik, 30 diantaranya menempati jabatan eselon IV a, 47 pejabat eselon IV b, 8 menduduki jabatan eselon III, 4 lurah, 13 kepala sekolah, dan 5 Dinas Dukcapil. Mereka mengisi posisi jabatan administrasi, pengawas, dan lurah.

Selain melantik pejabat lingkup pemerintahan, Deng Ical juga melantik pejabat fungsional guru atau pamong belajar sebagai kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang berbentuk satuan pendidikan sebanyak 9 orang.

Pelantikan hari ini dilakukan setelah berkonsultasi dan mengantongi izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengisian jabatan lowong yang tujuannya mengantisipasi potensi terjadinya stagnasi dalam tubuh birokrasi di pemerintahan kota Makassar.


“Pelantikan ini memiliki makna simbolik yang menandakan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar telah diamanahkan kepada pejabat yang dilantik,” kata Deng Ical sapaan Plt Wali Kota Makassar Dr Syamsu Rizal. 

Harapannya, lanjut Deng Ical, pejabat yang dilantik dapat menunjukkan kinerja dan prestasi sebagai pelayan masyarakat. Mereka yang dilantik hari ini telah melalui serangkaian proses panjang dan memenuhi aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak yang baik berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja yang diketuai oleh penjabat sekertaris daerah untuk mengisi jabatan yang lowong. 

Saat pelantikan, Deng Ical menyampaikan apresiasi khusus kepada Kepala BKPSDMD Andi Baso Amiruddin beserta seluruh jajarannya yang telah mempersiapkan pelantikan hari ini hingga berjalan sukses.

Deng Ical juga menekankan pelantikan hari ini lepas dari unsur politik dan semata – mata didasarkan pada pertimbangan profesional.

“Semua proses pelantikan ini tidak ada kaitannya dengan politik, karena tujuan utama pelantikan ini adalah bagaimana agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meskipun dalam proses pelantikan ini pasti ada yang senang dan tidak senang,” tuturnya. (*)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler