Golkar Cari Pengganti Setya Novanto, Perlukah? | Makassar Today
Connect with us

Nasional

Golkar Cari Pengganti Setya Novanto, Perlukah?

Published

on

JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan, hingga saat ini belum ada pembicaraan terkait pemilihan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar untuk menggantikan Setya Novanto yang karib disapa Setnov.

Menurut Nurdin, dirinyalah sementara ini yang menggantikan Setnov. Seperti diketahui, Setnov menjadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP dan sedang terbaring sakit.

“Kalau sesuai hierarki organisasi ya ketua harian, tapi saya tidak ambisi. Jadi nanti kita lihat,” ujar Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Kamis (28/9/2017).

Dia mengatakan, seharusnya Plt itu ditunjuk langsung oleh Setnov sebagai Ketua Umum. Wacana Plt pengganti Setnov muncul dari hasil Tim Kajian Elektabilitas yang menyebut elektabilitas Partai Golkar turun drastis usai Sang Ketua Umum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Harusnya yang nunjuk ketua umum, makanya hasil kajian itu memberi kewenangan kepada Ketua Umum Golkar. Tapi kalau ketua umum tidak menggunakan haknya, kemudian DPP sudah memandang perlu ada Plt, DPP juga bisa mengambil keputusan,” jelas Nurdin.

Hal senada juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Adies Kadir. Menurut dia, wacana untuk mengganti Setnov tidak tepat dibicarakan saat ini.

“Benar disampaikan kepada ketum, tapi segala keputusan melalui pleno. Tapi kalau kita berbicara saat ini kan tidak elok,” ujar Adies di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 27 September 2017.

Apalagi, lanjutnya, saat ini Setnov tengah mengajukan proses praperadilan sehingga tidak etis didesak untuk segera menunjuk Plt menggantikan dirinya.

“Ketua Umum masih sakit, kemudian praperadilan dalam waktu dekat baru akan diputuskan, sangatlah bijak kalau kita tunggulah sedikit. Jangan sampai Ketua Umum yang lagi sakit, terus kemudian seakan-akan sudah jatuh tertimpa tangga,” tegas Adies.

Alasan Setnov Nonaktif

Berbeda dengan Nurdin, Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Partai Golkar Yorrys Raweyai meminta Setnov dinonaktifkan sementara. Yorrys juga merupakan Ketua Tim Kajian Elektabilitas.

“Rekomendasi politik kita meminta kepada Ketua Umum untuk dinonaktifkan dengan alasan dua. Pertama, Beliau mesti fokus untuk menyelesaikan kasus hukum, kedua karena kesehatan Beliau,” kata Yorrys.

Meskipun, lanjutnya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar menyebut kepemipinan Partai Golkar itu kolektif kolegial.

“Karena ini kan roda organisasi harus berjalan terus walaupun Pasal 19 AD/ART kita mengatakan bahwa kepemimpinan itu kan kolektif kolegial, tetapi harus ada yang menjadi juru kunci, nah ini tidak bisa kita biarkan,” tegas Yorrys. (bs)

Jika Pemilihan Gubernur Sulsel digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Jika Pilwalkot Makassar digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Advertisement

Comments

Nasional

Deng Ical Sindir Gambar Petahana Tiba-tiba Ramai di Posyandu

Published

on

By

Makassartoday.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengumpulkan seluruh Kepala Daerah se-Indonesia, di hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Pertemuan yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam), Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, membahas terkait pelaksanaan Pilkada Serentak di 171 daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan itu hadir Plt Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal MI bersama seluruh kepala Daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak di daerahnya masing-masing.

Sesudah dibuka Menko Polhukam, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab tersebut, Deng Ical sapaan akrabnya menjadi penanya kedua dalam diskusi yang dihadiri Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Abhan, dan Ketua Komisioner KPU RI, Arief Budiman.

Dihadapan Mendagri, Ketua Komisioner KPU dan Bawaslu RI, Deng mempertanyakan sanksi apa yang akan diberikan kepada ASN jika terlibat politik.

Kedua, aturan-aturan pada saat masa kampanye nanti terkait dengan gambar-gambar petahana yang sudah terlanjur ada dan tertempel di setiap puskesmas, seperti kampanye kebersihan, kesadaran berlalu lintas.

“Celakanya lagi karena di daerah tetangga kita itu di reproduksi, yang tadinya cuman ada di puskesmas tiba-tiba semua posyandu ditempelin gambar petahana, sehingga banyak keluhan dari tim pasangan lainnya, namun itu belum bisa ditindak lanjuti. Olehnya itu kami memohon petunjuk,” kata Deng Ical

Politisi Golkar ini juga mempertanyakan terkait jabatan yang lowong dan sifatnya sangat dibutuhkan di Pemerintahan. “Jika kita ingin mengisi kepala kelurahan dan sekolah yang sudah pensiun, apakah itu juga butuh persetujuan tertulis Pak Menteri,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan akan memberikan sanksi yang tegas kepada ASN yang tidak taat aturan. Bukan hanya yang ikut mensosialisasikan langsung ke masyarakat tetapi juga yang ikut mengkampanyekan kandidat melalui sosial media.

“Dalam waktu dekat ini kami akan mengelurkan surat edaran terkait sanksi ASN yang tidak netral di Pilkada serentak ini,” tegas Tjahjo Kumolo.

Sementara Ketua Bawaslu RI, Arif Budiman mengatakan, semua program pemerintah yang di dalamnya ada gambar petahana harus tetap dijalankan hingga memasuki masa kampanye.

“Karena KPU sudah punya regulasinya sehingga semua program pemerintah harus tetap berjalan. Hanya saja, pada saat masa kampanye sudah masuk maka tidak boleh lagi ada foto kandidat terpasang di dalamnya,” tegas Arif Budiman.(*)

Jika Pemilihan Gubernur Sulsel digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Jika Pilwalkot Makassar digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler