Sulsel

Banggar Sepakati Pembayaran Gaji Guru Sukarela di APBD-P Tahun 2017

MAKASSAR – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar kembali menggelar rapat lanjutan tentang Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar (SKPD), Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2017, Kamis (12/10/2017).

Rapat Banggar yang dipimpin Wakil Ketua III DPRD Makassar, Indira Mulyasari Paramastuti didampingi Asisten II kota Makassar, H. Kusaiyyeng dan dihadiri oleh beberapa Anggota Badan Anggaran DPRD Makassar.

Salah satu poin pembahasan rapat, terkait pembayaran gaji guru honor dan tenaga sukarela di lingkup Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar.

Kepala Disdik Makassar, Ismunandar dalam rapat tersebut menyampaikan terdapat 1.800 guru honor yang akan menerima gaji selama tiga bulan dengan kisaran anggaran mencapai Rp3 miliar.

“Kita memang hanya mengajukan anggaran di APBD Peruabahan khusus untuk pembayaran gaji 1.800 guru honor dengan nilai Rp3 miliar lebih. Sebab, aturan yang ada guru honorer itu dibayarkan melalui APBD, sementara untuk gaji guru yang statusnya sukarela tidak dianggarkan dalam APBD, tapi dibayar oleh sekolah dengan menggunakan dana BOS,” terangnya.

Namun, anggota Banggar dari Fraksi Golkar, Rahman Pina meminta agar gaji guru berstatus sukarela yang mencapai 900 orang ikut dialokasikan dalam APBD-P tahun 2017.

Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, Banggar dan Disdik akhirnya menyepakati untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,4 miliar untuk 900 guru sukarela.

“Tidak boleh dibeda-bedakan, antara guru honorer dengan guru sukarela. Jadi guru sukarela juga berhak dibayarkan gaji oleh pemerintah kota. Oleh karena itu, usulan anggaran yang diajukan oleh Disdik harus juga dimasukkan gaji guru sukarela,” ujar Rahman Pina.

Ismunandar juga menjelaskan, jika guru honorer yang telah mengantongi Surat Keputusan (SK) Wali Kota Makassar adalah mereka yang telah menjalani masa kerja 4-5 tahun, sementara yang statusnya sukarela masa kerjanya belum sampai 2 tahun.

“Guru sukarela ini masa kerjanya baru 1-2 tahun. Tapi kalau anggaran kita bertambah, kenapa tidak, kita akan angkat semua, apalagi memang keberadaan mereka itu sesuai kebutuhan pihak sekolah,” kunci Ismunandar.

Banggar meminta agar menerbitkan SK Wali Kota Makasar kepada bagi 900 guru yang berstatus sukarela tersebut, agar gaji mereka juga bisa dibayarkan di APBD-P tahun 2017 ini.

“Untuk pembayaran gaji guru sukarela yang jumlahnya 900 itu, dengan asumsi Rp550 ribu/bulan maka ini harus ditambahkan Rp1,4 miliar, pemerintah kota harus menambahkan ini,” tandas Rahman Pina. (Rita) 

alterntif text

BAGIKAN:
alterntif text
loading...
Comments

Terpopuler

loading...
To Top