PKS Sebut Arah Kebijakan APBN 2018 pada Kesejahteraan Hanya Jangka Pendek | Makassar Today
Connect with us
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text

Nasional

PKS Sebut Arah Kebijakan APBN 2018 pada Kesejahteraan Hanya Jangka Pendek

Published

on

JAKARTA – Pemerintah diingatkan oleh anggota Badan Anggaran DPR yang berada di Komisi IV bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan dan pangan, Andi Akmal Pasluddin untuk tidak terjebak pada kesia-siaan implementasi APBN 2018 pada bidang kesejahteraan.

Paparan APBN sangat rentan pada implementasi penyelesaian masalah negara jangka pendek yang mengakibatkan tidak ada perubahannya pada wajah perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Program Keluarga Harapan (PKH) Rp17,3 triliun, Program Indonesia Pintar Rp10,5 triliun, Jaminan Nasional Kesehatan (JKN) bagi warga miskin Rp25,5 triliun, bantuan pangan Rp20,8 triliun, Bidik Misi Rp4,1 triliun, dan dana desa Rp60 triliun merupakan program sosial kesejahteraan yang termuat pada APBN 2018. Program sosial untuk kesejahteraan ini harus terbebas dari stigma tahun politik menjelang pilkada serentak 2018 dan Pileg dan Pilpres 2019.

“Pemerintah punya tantangan besar, bahwa kenaikan secara signifikan anggaran sosial dan kesejahteraan dan menurunnya kenaikan anggaran infrastruktur terbebas dari stigma politisasi APBN. Untuk menghalau stigma tersebut, pemerintah harus mampu merealisasikan APBN bidang sosial kesejahteraan ini tidak hanya bagi-bagi dana, namun lebih pada peningkatan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat,” sebut Akmal, Kamis (26/10/2017).

Sehingga, lanjut Akmal, jargon pengentasan kemiskinan pada APBN 2018 bukan sekedar pencitraan, sehingga memang terbukti akan menaikkan pertumbuhan ekonomi 2018 yang sebelumnya hanya berkisar 5,4% sekaligus mengurangi angka kemiskinan berdasar standar internasional.

Legislator PKS asal Sulawesi Selatan daerah pemilihan II ini memberi peringatan itu, lantaran sebelumnya pemerintah sudah mendeklarasi bahwa Pemerintah akan memfokuskan belanja untuk mengatasi kemiskinan dengan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 10 juta kepala keluarga, peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 92,4 juta jiwa, dan peningkatan program Indonesia Pintar dan beasiswa Bidik Misi. Ini program bagus namun bila terjadi penyelewengan dilapangan akibat kontrol yang lemah, maka akan terjadi stagnasi kualitas pembangunan manusia Indonesia.

Akmal menambahkan, bahwa penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah tahun 2018, perlu diprioritaskan pada petani dan nelayan. Sebab sebaran angka kemiskinan masih didominasi kelompok masyarakat ini.

Angka program penanggulangan kemiskinan sebesar Rp283,7 triliun, naik 3,65% dibanding anggaran dalam APBN-P tahun ini juga harus terbebas dari stigma politisasi APBN dengan membuktikan bahwa program tepat sasaran dan berdampak pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya beli.

“Saya berharap, implementasi APBN 2018 bukan sekedar bertujuan jangka pendek apalagi hanya kepentingan tahun politik semata. Secara esensi bahwa APBN untuk kesejahteraan rakyat harus dibuktikan dan merupakan tantangan terbesar bagi pemerintah untuk membuktikannya,” pungkas Andi Akmal Pasluddin. (*)

BAGIKAN:
Comments

Nasional

Mulai 1 Oktober, Cairan Vape Dikenakan Cukai 57 Persen

Published

on

By

Makassartoday.com – Mulai 1 Oktober 2018, produk likuid vape atau cairan rokok elektrik kena cukai 57 persen. Hal ini tentu berdampak terhadap kenaikan harga likuid. 

Namun, untuk menyiasati itu, pengusaha vape harus memangkas pengeluaran hingga keuntungan.

Ketua Asosiasi Pengusaha e-Liquid Mikro (APeM) Deni S menyampaikan, menekan pengeluaran diperlukan agar harga produk di konsumen tidak naik tinggi akibat dikenakannya cukai 57 persen.

“Nah soal kenaikan 57 persen itu, ya kita produsen mensiasatinya dengan mengurangi beberapa cost-costpengeluaran,” katanya ditemui di Kantor Ditjen Bea Dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Jakarta Timur, Rabu (18/7/2018).

Selain itu margin juga dipangkas, mulai dari produsen, hingga ke pengecer. Kalau tidak dilakukan maka kenaikan harga likuid akan signifikan.

“(Pengurangan margin) dari mulai marginnya produsen, margin distributor, dan margin retailer atau toko,” sebut dia.

Dengan demikian, harapannya harga likuid di konsumen bisa ditekan, dan naiknya hanya berkisar 5-10 persen.

“Sehingga nanti di konsumen itu naiknya hanya sekitar 5-10 persen,” tambahnya. (sumber: detik.com)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya

Nasional

Mensos Idrus Marham Diperiksa Kasus Suap PLTU Riau-1

Published

on

By

Makassartoday.com – Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dipanggil KPK terkait kasus suap pembangunan PLTU Riau-1. Perkara itu menjerat anggota DPR Eni Maulani Saragih.

“Direncanakan pemeriksaan saksi Idrus Marham pada Kamis (19/7),” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (18/7/2018).

Dalam perkara ini, Eni selaku Wakil Komisi Komisi VII diduga menerima suap total Rp 4,5 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1. Johannes merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Sedangkan keterkaitan Idrus berawal dari undangannya kepada Eni untuk datang ke kediamannya dalam acara ulang tahun anaknya. Saat itulah, Eni ditangkap KPK pada Jumat, 13 Juli, lalu. (sumber: detik.com)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya

Nasional

Danny Paparkan Kondisi Layanan Publik Makassar ke Juri IAI

Published

on

By

Makassartoday.com – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto berkesempatan memaparkan kondisi infrastruktur dan pelayanan publik dihadapan Juri Indonesia Attractiveness Index (IAI) di Gedung Tempo, Jl Palmerah, Jakarta, Rabu (18/7/2018).  

Pemaparan itu disaksikan langsung Juri IAI yang  beranggotakan Bambang Harimurti (Tempo), Handi (Frontier), Faisal Basri (Pengamat Ekonomi), dan Aviliani (Pengamat Ekonomi).

Sekedar diketahui, IAI adalah penghargaan yang diberikan kepada daerah yang memiliki daya tarik di sektor investasi, infrastruktur, layanan publik, dan pariwisata.

“Saya hadir bersama Kepala Inspektorat Zainal Ibrahim. Dihadapan juri, saya sampaikan soal Kota Makassar yang terus tumbuh progresif di berbagai sektor. Salah satunya adalah terkait inovasi kebijakan publik, seperti Pasikola (mobil antar jemput untuk anak sekolah di Kota Makassar), Makassar Home Care, Makassar Smart Card, dan beberapa kebijakan lainnya,” urai Danny.

Danny menegaskan, Pemerintah Kota Makassar berupaya terus memaksimalkan program pembangunan. “Semoga yang saya sampaikan mampu meyakinkan juri. Bagi Danny Pomanto, prestasi adalah bonus dari apa yang telah dilakukan,” ucapnya.  

Menurut Danny, hal terpenting adalah bagaimana program Pemerintah Kota Makassar mampu bermanfaat bagi masyarakat.

“Mohon doanya agar Kota Makassar semakin sejahtera dan mendapatkan pengakuan sebagai kota yang jaya,” imbuh Danny.
(hms)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya