VIDEO: AHY Tanggapi Pilpres 2019 di Temu Kader Demokrat Sulsel | Makassar Today
Connect with us

Politik

VIDEO: AHY Tanggapi Pilpres 2019 di Temu Kader Demokrat Sulsel

Published

on

MAKASSAR – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel menggelar Temu Kader dalam rangka tatap muka dan silaturahim dengan Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Temu Kader berlangsung di Hotel Four Point Makassar, Jumat malam (27/10/2017).

Kedatangan AHY di Temu Kader Demokrat Sulsel guna menyampaikan harapan besar Partai Demokrat kepada seluruh kader Demokrat di Sulsel sekaligus silaturahim langsung dengan seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sulsel.

“Saya menyampaikan harapan besar kepada seluruh kader Demokrat Sulsel, bahwa partai Demokrat itu sejatinya partai yang pro rakyat, yang peduli dan selalu memberi solusi yang baik dengan cara banyak mendengar dan berbicara dengan rakyat,” ujarya saat sesi wawancara dengan media.

Saat disinggung mengenai wacana dirinya maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, Ia mengungkapkan tidak ingin berandai-andai dan berspekulasi terlalu dini terkait wacana tersebut.

“Oh saya tidak ingin berandai-andai dulu dengan wacana itu, saya pikir itu menjadi spekulasi publik saja. Tapi saya juga tidak mematahkan berbagai pendapat. Saya justru bersyukur jika ada harapan seperti itu dari publik,” ugkapnya.

“Saat ini saya hanya ingin berproses dan melengkapi diri saya dengan berbagai pengalaman, pengetahuan, termasuk juga berkunjung ke berbagai daerah di Sulsel karena saya ingin meningkatkan interaksi saya dengan measyarakat Sulsel,” lanjutnya. (Fachri)

Berikut pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono:

BAGIKAN:
Comments

Politik

Punya Survei Sendiri, Jubir Agus-Tanribali: Kita Lihat di 27 Juni Nanti

Published

on

By

Makassartoday.com – Sepakan belakangan, publik disuguhi sejumlah hasil survei dari tim pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulawesi Selatan. Tim beda, kandidat beda, lembaga survei beda, dan tentunya hasil yang berbeda pula.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara (Jubir) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel nomor 2, Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo, Andry Arief Bulu, Minggu (20/5/2018) pun angkat bicara.

Menurutnya, beredarnya hasil survei pemilihan gubernur di Sulsel beberapa hari ini merupakan hal yang sangat biasa. Alasannya, karena hasilnya juga beda-beda.

“Mereka saling klaim, silih berganti. Tiap tim mengklaim kandidatnya memperoleh hasil survei tertinggi. Padahal daerah dan populasi surveinya tetap, ditambah surveiyornya merupakan anggota tim pemenangannya sendiri,” jelas Andry.

Ia pun menilai, jika itu mengindikasikan suatu kepanikan, dan ketidakpercayaan diri lagi. “Mungkin karena sudah stagnan dan hasil survei sebenarnya malah turun,” seru Andry.

Bagi tim Agus-Tanribali, tidak akan terpengaruh pada hasil survei yang dirilis kandidat lain. “Kami punya tim riset sendiri, yang bekerja secara profesional, dan kredibel, serta hasilnya akan kita lihat pada 27 Juni nanti,” pungkas Andry. (*)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya

Politik

Sudah Benarkah Langkah KPU Makassar? Ini Tanggapan Hamdan Zoelva!

Published

on

By

Makassartoday.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015, Dr. Hamdan Zoelva ikut angkat bicara terkait keputusan KPU Kota Makassar yang memutuskan Pilkada Makassar resmi diikuti satu pasangan calon, yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi.

Keputusan KPU mengesampingkan putusan Panwas diakui Hamdan sudah tepat dan benar. Dengan mempedomani atau merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang diterbitkan sebelumnya dan ditindaklanjuti oleh KPU Kota Makassar.

“Sudah sangat tepat KPU mengambil keputusan itu, dimana tetap melaksanakan dan menghormati perintah putusan Mahkamah Agung, karena itu sudah benar dari dua pilihan tersebut,”tegas Hamdan saat ditemui di Makassar, Jumat (18/5/2018)

Menurut dia, keputusan yang ditempuh KPU sudah sesuai koridur hukum yang berlaku dan telah diatur dalam undang-undang.
Keputusan peradilan, diakui Hamdan hanya bisa dibatalkan atau diabaikan dengan peradilan itu sendiri.

“Apapun alasannya, putusan peradilan mesti dijalankan dan dihormati, sehingga sekali lagi saya katakan itu sudah tepat,”katanya.

Terkait putusan panwaslu, Hamdan mengingatkan kembali keputusan Mahkamah Agung yang diatur Undang- Undang tak bisa di review kembali.

“Memang KPU menghadapi masalah, karena ada dua yang harus dilaksanakan, yakni putusan panwaslu dan keputusan MA, namun kita harus melihat sisi tingkat peradilan itu,”tuturnya.

Adapun mengenai rencana Panwaslu untuk melaporkan KPU ke pihak Gakumdu dan DKPP, hal itu lanjut Hamdan dinilai hanya sebatas laporan etika.

“DKPP yang akan menilai, itu adalah hak masing-masing intstitusi, tapi itu tidak mengubah subtansi putusan, hanya sanksi bagi penyelenggara,” tutupnya.

Sebelumnya, KPU telah mengabaikan putusan Panwaslu sehingga dipastikan pilwali Makassar hanya akan diikuti satu kandidat pasangan calon yakni Munafri Arifuddin- Andi Rachmatika Dewi. (*)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya

Politik

Panwaslu Makassar Sudah Terima Surat KPU, Apa Isinya?

Published

on

By

Makassartoday.com – Ketua Panwaslu Makassar, Nursari angkat bicara terkait keputusan KPU Makassar yang menolak menjalankan hasil musyawarah sengketa Pilkada Makassar.

Dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Nursari mengaku telah menerima surat KPU Makassar yang berisi penolakan tersebut.

“Ada surat yang KPU kirimkn ke kami, yang pada pokoknya mereka tidak menjalankan putusan Panwaslu,” jelas Nursari, Jumat (18/5/2018).

Saat ditanya apakah surat tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat pleno KPU Makassar, Rabu lalu, Nursari mengaku tidak tahu menahu.

“Kami tidak tahu itu,” ucapnya.

Ditanya lagi perihal apakah masih ada langkah hukum yang bisa ditempuh pihak yang dirugikan, dalam hal ini pasangan Danny Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi), Nursari menjawab jika hal tersebut bukan lagi menjadi ranah pihaknya.

“Bukan ranahnya kami kometar soal itu,” sambungnya.

Sebelumnya, KPU Makassar mengaku telah menggelar pleno tentang putusan Panwaslu yang meminta KPU Makassar mengakomodir kembali DIAmi sebagai pasangan calon (paslon) di Pilwali Makassar 2018.

Setelah batas tiga hari yang ditetapkan, Komisioner KPU Makassar, Abdullah Mansyur mengeluarkan pernyataan resmi yang intinya mengenyampingkan putusan Panswaslu dan tetap berpedoman pada putusan PTTUN yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA).

Atas dasar itu pula, KPU sebelumnya telah menggelar pleno dan menetapkan satu paslon saja, yakni Munafri Arifuddin dan Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Dengan begitu, KPU juga meligtimasi pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang melalui mekanisme kotak kosong.

Adapun keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dimintakan pembatalan.

Putusan Panwaslu Kota Makassar atas Objek Sengketa Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tersebut, jelas Abdullah Mansyur, dinyatakan tidak berhubungan dengan ketentuan Pasal 144 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dimana ayat tersebut menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Koordinator Divisi Tekhnis ini juga menjelaskan, bahwa berdasarkan pasal 154 ayat 10 UU No.10/2016 secara tegas menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat Final dan Mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembal (PK). (Rusdi)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya