MK Kabulkan Penganut Kepercayaan di Luar Agama pada Kolom KTP | Makassar Today
Connect with us
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text

Nasional

MK Kabulkan Penganut Kepercayaan di Luar Agama pada Kolom KTP

Published

on

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan angin segar kepada warga Penghayat Kepercayaan. Mulai saat ini, para Penganut Kepercayaan diakui dan bisa ditulis di kolom agama yang terdapat di KTP.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” putus Ketua MK Arief Hidayat, dikutip dari detik.com, Selasa (7/11/2017).

Arief berpendapat pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 UU Administrasi bertentangan dengan UUD 1945. Pasal tersebut juga dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Menyatakan kata ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk ‘kepercayaan’,” ucap Arief.

Menurut Arief gugatan para pemohon yang terdiri dari para penganut penghayat kepercayaan memiliki landasan hukum.

“Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka kata ‘agama’ sebagaimana dimuat dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk ‘kepercayaan’,” ucapnya.

Gugatan ini diajukan oleh Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dkk. Gugatan ini dilakukan agar para penganut kepercayaan tertentu bisa menulis kepercayaannya di kolom KTP. (Sumber: detik.com)

BAGIKAN:
Comments

Nasional

Mulai 1 Oktober, Cairan Vape Dikenakan Cukai 57 Persen

Published

on

By

Makassartoday.com – Mulai 1 Oktober 2018, produk likuid vape atau cairan rokok elektrik kena cukai 57 persen. Hal ini tentu berdampak terhadap kenaikan harga likuid. 

Namun, untuk menyiasati itu, pengusaha vape harus memangkas pengeluaran hingga keuntungan.

Ketua Asosiasi Pengusaha e-Liquid Mikro (APeM) Deni S menyampaikan, menekan pengeluaran diperlukan agar harga produk di konsumen tidak naik tinggi akibat dikenakannya cukai 57 persen.

“Nah soal kenaikan 57 persen itu, ya kita produsen mensiasatinya dengan mengurangi beberapa cost-costpengeluaran,” katanya ditemui di Kantor Ditjen Bea Dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Jakarta Timur, Rabu (18/7/2018).

Selain itu margin juga dipangkas, mulai dari produsen, hingga ke pengecer. Kalau tidak dilakukan maka kenaikan harga likuid akan signifikan.

“(Pengurangan margin) dari mulai marginnya produsen, margin distributor, dan margin retailer atau toko,” sebut dia.

Dengan demikian, harapannya harga likuid di konsumen bisa ditekan, dan naiknya hanya berkisar 5-10 persen.

“Sehingga nanti di konsumen itu naiknya hanya sekitar 5-10 persen,” tambahnya. (sumber: detik.com)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya

Nasional

Mensos Idrus Marham Diperiksa Kasus Suap PLTU Riau-1

Published

on

By

Makassartoday.com – Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dipanggil KPK terkait kasus suap pembangunan PLTU Riau-1. Perkara itu menjerat anggota DPR Eni Maulani Saragih.

“Direncanakan pemeriksaan saksi Idrus Marham pada Kamis (19/7),” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (18/7/2018).

Dalam perkara ini, Eni selaku Wakil Komisi Komisi VII diduga menerima suap total Rp 4,5 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1. Johannes merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Sedangkan keterkaitan Idrus berawal dari undangannya kepada Eni untuk datang ke kediamannya dalam acara ulang tahun anaknya. Saat itulah, Eni ditangkap KPK pada Jumat, 13 Juli, lalu. (sumber: detik.com)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya

Nasional

Danny Paparkan Kondisi Layanan Publik Makassar ke Juri IAI

Published

on

By

Makassartoday.com – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto berkesempatan memaparkan kondisi infrastruktur dan pelayanan publik dihadapan Juri Indonesia Attractiveness Index (IAI) di Gedung Tempo, Jl Palmerah, Jakarta, Rabu (18/7/2018).  

Pemaparan itu disaksikan langsung Juri IAI yang  beranggotakan Bambang Harimurti (Tempo), Handi (Frontier), Faisal Basri (Pengamat Ekonomi), dan Aviliani (Pengamat Ekonomi).

Sekedar diketahui, IAI adalah penghargaan yang diberikan kepada daerah yang memiliki daya tarik di sektor investasi, infrastruktur, layanan publik, dan pariwisata.

“Saya hadir bersama Kepala Inspektorat Zainal Ibrahim. Dihadapan juri, saya sampaikan soal Kota Makassar yang terus tumbuh progresif di berbagai sektor. Salah satunya adalah terkait inovasi kebijakan publik, seperti Pasikola (mobil antar jemput untuk anak sekolah di Kota Makassar), Makassar Home Care, Makassar Smart Card, dan beberapa kebijakan lainnya,” urai Danny.

Danny menegaskan, Pemerintah Kota Makassar berupaya terus memaksimalkan program pembangunan. “Semoga yang saya sampaikan mampu meyakinkan juri. Bagi Danny Pomanto, prestasi adalah bonus dari apa yang telah dilakukan,” ucapnya.  

Menurut Danny, hal terpenting adalah bagaimana program Pemerintah Kota Makassar mampu bermanfaat bagi masyarakat.

“Mohon doanya agar Kota Makassar semakin sejahtera dan mendapatkan pengakuan sebagai kota yang jaya,” imbuh Danny.
(hms)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya