Danny Silaturrahmi ke Kampung "Budaya" Paropo | Makassar Today
Connect with us

Sulsel

Danny Silaturrahmi ke Kampung “Budaya” Paropo

Published

on

MAKASSAR – Wali Kota Makassar kembali mengunjungi Kampung Paropo yang dikenal sebagai Kampung Budaya Bugis-Makassar di Kecamatan Panakkukang, Makassar, Selasa (14/11/2017).

Meski hujan rintik, tak menyurutkan langkah Danny untuk menemui warga di sana. Danny yang akan kembali maju sebagai calon di Pilwali Makassar 2018 mendatang itu mengaku datang ke Kampung Paropo untuk bersilaturahmi dengan warga setempat.

Danny mengingatkan warganya agar tidak lengah dan terus meningkatkan gerakan-gerakan masyarakat khususnya dalam hal kebersihan lingkungan.

“Di tengah hujan rintik yang menyejukkan, ini sekaligus saya ingin menyampaikan kepada kita semua agar gerakan kita untuk Longgar, Lorong bersih, MTR, itu harus terus kita tingkatkan, kita jangan cepat puas,” sebutnya dihadapan warga.

Pernyataan ini disampaikannya mengingat intesitas hujan beberapa hari terakhir kian meningkat. Wali kota berlatar belakang arsitek ini mengaku tidak akan membiarkan Makassar kembali menjadi langganan banjir seperti sebelum- sebelumnya.

“Marilah kita terus bersemangat untuk membangun kota kita, dan alhamdulillah sudah beberapa hari hujan ini aman- aman saja, yah kalau pun ada genangan cepat surut. Kita patut bersyukur itu berarti drainase kita tetap lancar,” ucapnya.

“Dulu sebelum jadi wali kota, kalau hujan enak mi tidur. Sekarang, semakin deras hujan semakin dak bisaka tidur. Kenapa? Kita menjaga orang kita jaga kota ini agar insya Allah air bisa lancar, semoga tidak terjadi banjir,” sambung Danny.

Walaupun demikian, Danny mengimbau agar tetap waspada. Mengingat beberapa kasus tahun lalu ditemukan tumpukan karung pasir yang disumbatkan ke saluran drainase di berbagai tempat di kota ini.

“Sehingga saya kira kita jangan cepat berpuas. Pak Lurah, RT/ RW, dan LPM agar terus menggalakkan kebersihan untuk terus menjaga kota kita,” kata Danny.

Selain itu, manatan konsultan tata ruang kota ini juga menyampaikan untuk tahun 2018 ini dirinya akan lebih berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur jalan untuk seluruh wilayah Makassar.

Untuk mewujudkan semua itu, Danny percaya kebersamaan birokrasi dan masyarakat adalah kuncinya. Apa yang pemerintah sekarang lakukan, baginya adalah menyempurnakan terus kerja-kerja mereka di birokrasi agar makin hari semakin baik. “Coba kita lihat sendiri Pak Lurah, Pak Sekcam (sampai sekarang) belum pulang itu tandanya ada keikhlasan, ada dedikasi yang tinggi dari birokrasi kota Makassar untuk terus memperbaiki kota ini,” akunya.

Persoalan infrastruktur, drainase dan jalan akan secepatnya diselesaikan. Danny juga membantah jika hal ini merupakan langkah politik, tapi menurutnya, bisanya kalau masyarakat senang, pasti akan mau senang terus dan harus dipahami bahwa masyarakat Makassar itu tidak bisa dibodohi. Masyarakat akan tahu yang mana wali kota berprestasi dan yang mana ‘piti kana-kanai’. (*)


Advertisement
loading...
Comments

Sulsel

Organisasi Difabel Minta IDI Tidak Gunakan Istilah Disabilitas Medis

Published

on

By

Makassartoday.com – Sejumlah perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) atau difabel di Indonesia bersepakat untuk mengajukan merevisi Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 231 tahun 2017. Menyusul munculnya penggunaan kata atau istilah ‘disabilitas medis’ yang dianggap berpotensi mendeskriminasi difabel dalam setiap event politik di Indonesia.

Istilah ‘disabilitas medis’ disebut pertama kali oleh komisioner KPU Sulawesi Selatan, Misna M Attas saat memberi keterangan kepada sejumlah jurnalis usai pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan pada Sabtu 13 Januari 2018, di Private Care Centre (PCC) RSUP Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar.

April Kaisar, Manager Officer Pusat Pemilu Umum Akses (PPUA) Disabilitas mengatakan rapat yang digelar di Jakarta, pada Kamis 18 Januari 2018 yang dihadiri 10 perwakilan OPD sepakat mengajukan usulan revisi SK KPU nomor 231 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dalam Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota.

April yang menjadi notulensi dalam pertemuan koalisi OPD itu mengatakan usulan revisi terhadap penerbitan SK KPU Nomor 231/2017 itu terdapat pada isi lampiran pada Bab III, III dan V.

“Jadi, kita tidak merundingkan semuanya, hanya kata-kata tertentu, seperti disabilitas medik, standar kemampuan untuk menjalankan tugas sehari-hari, itu kan tidak boleh terjadi. ” kata April, dalam siaran pers Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), Sabtu, 20 Januari 2018.

Difabel netra ini mengatakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menjadi lembaga penafsir sehat jasmani dan rohani tidak boleh mengintervensi kewenangan KPU dalam menentukan standar kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas.

“Intinya, IDI hanya memberikan pernyataan atau keterangan mengenai bidang yang dia pegang yakni kesehatan. mereka tidak boleh mengintervensi wewenang KPU. Dan ini masih sementara kami proses, ” jelasnya.

Karena itu, koalisi organisasasi penyandang disabilitas ini akan memberikan masukan kepada IDI, bahwa tidak menggunakan kata-kata disabilitas medik. Apa lagi dalam SK KPU Nomor 231/2017 itu, tegas April, terdapat kata-kata yang sangat tidak enak dicerna dan bisa dikatakan tidak manusiawi, mendiskreditkan para disabilitas.

“Jangan sekali-kali menganggap bahwa disabilitas itu sama dengan orang sakit, apalagi disitu ada beberapa kata yang sangat tidak enak dicerna, seperti disabilitas medis, disabilitas motorik, disabilitas sensorik. itu kan sangat tidak bijak. atau pantas untuk saya bilang tidak manusiawi, karena sangat sangat mendiskreditkan para kaum disabilitas. ” ungkapnya.

Meski demikian, kata dia, koalisi ini belum bisa mengeluarkan usulan revisi SK KPU Nomor 231/2017 secara rinci karena pihaknya memang belum ada persetujuan dan kesepakatan bersama dalam koalisi untuk tidak mempublikasikan, namun bukannya dirahasiakan. “Ini untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan, ” ungkap April.

Menurutnya, usulan revisi hingga siang tadi (Sabtu, 20/1) masih terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan redaksi. Yang pastinya, kata April, pihak KPU akan menerima PPUA Disabilitas dan organisasi koalisi disabilitas pada Senin 22 Januari 2018 di Media Center KPU RI. “Itu hasil komunikasi kita melalui telepon saat rapat kamis lalu, ” ujarnya.

“Kita tunggu nanti, apakah KPU akan melakukan konferesni pers atau tidak, ” lanjutnya.

Dia juga berharap revisi SK itu segara dilakukan mengingat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 171 di provinsi, kabupaten/kota pada 27 Juni 2018. “Di hal yang lain pada awal Februari sudah dilakukan penyerahan dokumen kandidat, ”

Dalam proses itu ternyata revisi belum selesai, kata dia, pihaknya meminta pada KPU tidak menggunakan standar intervensi yang diberikan oleh IDI. “Dalam hal ini yang disebut ‘standar kemampuan menjalankan tugas’, istilah ‘disabilitas medis’, supaya tidak dipakai. ” kata dia.

Selain itu, koalisi ini akan mencari waktu yang tepat untuk bertemu langsung dengan pihak IDI memberikan masukan agar tidak sekali-kali intervensi kepada KPU. “Yang bisa berindikasi, diskriminasi terhadap para calon pemimpin daerah dari disabilitas, walaupun realitanya sangat tipis ada pemimpin dari disabilitas, tapi paling tidak hak kita bisa diakomodir oleh KPU. ”

Sementara Ketua PerDIK Ishak Salim mengatakan negara ini tidak bisa mengandalkan IDI sebagai satu-satunya penentu dalam memutuskan kemampuan seorang warga negara. Atau pun Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) yang menentukan “waras” atau “gila”-nya seseorang. Menurutnya yang mau diukur kemampuan jasmani dan rohani. Ia menegaskan lagi yakni; kemampuan!

“Jadi jangan cuma ganti istilah tapi ubah juga tim penilainya. Masukkan institusi non-medik sebagai tim penyusun standar kemampuan dan juga tetap masukkan tim non-medik dalam penilaian kemampuan itu. Rezim medik mesti dikurangi perannya dalam hal ini supaya standar kemampuannya tidak diskriminatif, ” tegasnya.

Sebelumnya, komisioner KPU Misna Attas yang pertama kali mempopulerkan di media ini mengakui bila pengunaan kata disabilitas medis itu berasal dari bahasa dari IDI, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpsi sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan kesehatan para kandidat kepala daerah.

“Sebenarnya disini penggunaan artian kata saja, kata disabilitas itu kan bahasa dari IDI, BNN dan HIMSI, saya tidak mau permasalahkan (kata disabilitas medis) itu lagi, disini kita liat mampu atau tidaknya seseorang memimpin, biarpun orang cacat kalau dia mampu kenapa tidak, ” kata Misna.

Menurutnya harusnya ada lembaga negara yang bertugas untuk itu. Dicontohkan, seperti depatment of standard-nya Malaysia.

Hal sama berlaku pada Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) yang bisa menentukan orang itu “gila” atau “waras”. Seharusnya untuk menentukan kriteria kemampuan warga negara itu dinilai oleh himpunan ahli dari berbagai bidang dan tidak diserahkan ke dan menjadi monopoli kaum medik. (rls)


Baca Selengkapnya
Advertisement

Trending

Terpopuler

loading...