Dewan Usul Perda Sertifikasi Halal Untuk Rumah Makan, Caffe dan Restoran | Makassar Today
Connect with us

Sulsel

Dewan Usul Perda Sertifikasi Halal Untuk Rumah Makan, Caffe dan Restoran

Published

on

MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mulai mewacanakan lahirnya payung hukum perlindungan konsumen dan pengunjung rumah makan, caffe dan restoran.

Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan, Abdi Asmara menjelaskan, saat ini pertumbuhan sektor usaha bisnis makanan dan minuman di Kota Makassar cukup signifikan. Namun dari segi pengawasan hidangan yang disajikan belum terlihat maksimal.

Untuk itu pihaknya akan mendorong lahirnya peraturan daerah (perda) yang mewajibkan pengusaha rumah makan, caffe dan restoran untuk mengantongi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Upaya ini dipandang perlu mengingat Kota Makassar daerah yang berkembang pesat termasuk geliat sektor produk makanan dan minuman tersebut. Jadi perlu dilakukan pengawasan dan perlindungan bagi konsumen,” tegas legislator Partai Demokrat itu.

Ditambah lagi penduduk Kota Makassar yang sangat heterogen dengan didominasi Muslim. Disamping itu juga saat ini sudah memasuki era pasar bebas MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), jadi, menurutnya, perlu kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha makanan dan minuman.

“Secepatnya kita akan bahas dan kita berharap agar segera dimasukkan dalam Prolegda 2018. Kami juga banyak menerima aduan terkiat standar bahan makanan dan minuman yang digunakan termasuk sterilisasi pengelolahannya,” kunci Abdi Asmara. (*)

Jika Pemilihan Gubernur Sulsel digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Jika Pilwalkot Makassar digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Advertisement

Comments

Sulsel

Deng Ical Kumpulkan Pejabat Pemkot Makassar, Bahas Ini!

Published

on

By

Makassartoday.com – Usai Memimpin Apel Pagi, di Halaman Kantor Balaikota Makassar, Senin (19/2/2018), Plt Wali Kota Makassar Syamsu Rizal MI, langsung mengumpulkan seluruh Asisten, Kepala SKPD, Camat dan Lurah, di Ruangan Sipakalebbi.

Dalam kesempatan tersebut, Deng Ical membahas terkait Netralitas PNS dan kesiapan perangkat kerja Kota Makassar dalam menjalankan tugas masing-masing selama dirinya memimpin Plt Wali Kota.

“ASN harus betul-betul netral di Pilkada karena itu menjadi contoh bagi masyarakat. Selain itu, kita harus fokus menjalankan semua program-program yang sudah ada,” kata Deng Ical.

Ia juga menekankan tiga tugas dan fungsi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak bisa di pisahkan satu dengan yang lainnya. 

“Pertama fungsi ASN itu pelaksana aturan perundang-undangan termasuk norma-norma konvensi, kedua itu melayani masyarakat dan ketiga itu fungsi utama ASN itu menjadi perekat kesatuan dan persatuan sosial. Itu harus ASN yang di depan,” kata pria berlatar doktor kebijakan publik itu.

“Jadi tidak boleh ada PNS atau ASN yang justru jadi trouble meker karena tugas ASN itu betul betul sebagai perekat,” tambahnya. (*)

Jika Pemilihan Gubernur Sulsel digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Jika Pilwalkot Makassar digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler