Danny Paparkan Sombere dan Smart City Bebas Korupsi di Forum DPRD se-Indonesia | Makassar Today
Connect with us

Sulsel

Danny Paparkan Sombere dan Smart City Bebas Korupsi di Forum DPRD se-Indonesia

Published

on

MAKASSAR – Wali Kota Makassar Danny Pomanto menjadi Guest Speaker pada Rapat Kerja Teknis IV ADEKSI Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia dengan tema “Menuju Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Bebas Korupsi Melalui Pelaksanaan Sistem e-Planning, e-Budgeting dan e-Procurement” bertempat di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Dalam paparannya, Wali Kota Danny menekankan pentingnya transparansi disertai inovasi dalam sistem perencanaan berbasis big data diawali dari Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan diakhiri dengan Monev (Monitoring dan Evaluasi). Kesemua proses tersebut melibatkan eksekutif dan legislatif dalam pengambilan kebijakan daerah.

“Menerangi yang gelap – gelap adalah salah satu upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan konsep sombere’ and smart city hal tersebut menjadi sangat bisa untuk diakukan,” tegas Walikota berlatar arsitek ini.

Konsep Sombere dan Smart City kata Danny, dapat diintegrasikan dengan layanan bebas korupsi. Hal itu terbukti dari data yang dilansir oleh Transparancy International Indonesia (TII) pada November 2017 yang menempatkan Makassar di posisi teratas kota dengan persentase suap terendah di Indonesia.

Data itu menjelaskan ke publik jika Makassar menjadi kota dengan pelayanan publik yang paling minim atau paling bersih dari praktek suap (kolusi). “Data TII November 2017 menunjukkan kota dengan persentase biaya suap terendah adalah Makassar sebesar 1,8 persen dari total biaya produksi,” sebut Danny.

Ada lima komponen yang digunakan sebagai indikator dalam mengukur IPK ini diantaranya prevalensi korupsi, akuntabilitas publik, motivasi korupsi, dampak korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi.


Survei dilakukan terhadap 12 kota di Indonesia, salah satunya adalah Makassar dengan waktu pengambilan data survei sejak Juni hingga Agustus 2017 yang melibatkan 1.200 responden pelaku usaha.

Pengakuan terhadap pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi juga datang dari KPK dan Cowater Canada yang mengakui indeks integritas Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Danny naik hingga dua poin.

“Indeks integritas menjadi parameter bagi pemerintahan yang bersih dalam tiga indikator. Pada saat pemerintahan kami baru berjalan, kondisi integritas sangatlah rendah sekitar 5%. Alhamdulillah, dengan gerakan lawan korupsi di semua lini secara berani dan radikal maka di 2015, indeks integritas pemerintah kota Makassar berada pada kisaran 7%,” optimis Danny.

Ia mengakui upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi telah dimulai sejak awal pemerintahannya. Ia melakukan lelang jabatan untuk mengisi berbagai posisi strategis di pemerintahannya. Tolok ukurnya berdasarkan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki setiap kandidat.

Ia juga memaksimalkan peran TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) dalam mengawal sejumlah program yang dijalankan pemerintahannya. Proses birokrasi yang berjalan di Pemerintah kota Makassar terukur dan transparan.

Di akhir paparannya, Wali Kota Danny memberikan usulan kepada seluruh peserta Rakernis ADEKSI para legislatif se Indonesia untuk juga turut mewacanakan dan membentuk Smart DPRD di setiap kota masing-masing guna menjadikan fungsi-fungsi legislatif menjadi lebih terfokus dalam sistem digital dan lebih bersinergi dengan pihak eksekutif. (*)

Advertisement
Comments

Sulsel

Deng Ical Lantik 116 Pejabat Pemkot Makassar

Published

on

By

Makassartoday.com – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar, Dr Syamsu Rizal MI, melantik 116 pejabat lingkup Pemerintah kota (Pemkot) Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Balaikota Makassar, Jumat (20/4/2018).

Pelantikan didasarkan pada SK Wali Kota Makassar Nomor 821.23.22 – 2018 tertanggal 20 April 2018, dan disaksikan sejumlah pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan camat, diantaranya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah (BKPSDMD) Andi Baso Amiruddin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Andi Hadijah Iriani, Kepala Dinas Perhubungan Mario Said, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Rahman Bando, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Nielma Palamba, dan Kepala Inspektorat Zainal Ibrahim. 

Dari 116 pejabat yang dilantik, 30 diantaranya menempati jabatan eselon IV a, 47 pejabat eselon IV b, 8 menduduki jabatan eselon III, 4 lurah, 13 kepala sekolah, dan 5 Dinas Dukcapil. Mereka mengisi posisi jabatan administrasi, pengawas, dan lurah.

Selain melantik pejabat lingkup pemerintahan, Deng Ical juga melantik pejabat fungsional guru atau pamong belajar sebagai kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang berbentuk satuan pendidikan sebanyak 9 orang.

Pelantikan hari ini dilakukan setelah berkonsultasi dan mengantongi izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengisian jabatan lowong yang tujuannya mengantisipasi potensi terjadinya stagnasi dalam tubuh birokrasi di pemerintahan kota Makassar.


“Pelantikan ini memiliki makna simbolik yang menandakan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar telah diamanahkan kepada pejabat yang dilantik,” kata Deng Ical sapaan Plt Wali Kota Makassar Dr Syamsu Rizal. 

Harapannya, lanjut Deng Ical, pejabat yang dilantik dapat menunjukkan kinerja dan prestasi sebagai pelayan masyarakat. Mereka yang dilantik hari ini telah melalui serangkaian proses panjang dan memenuhi aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak yang baik berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja yang diketuai oleh penjabat sekertaris daerah untuk mengisi jabatan yang lowong. 

Saat pelantikan, Deng Ical menyampaikan apresiasi khusus kepada Kepala BKPSDMD Andi Baso Amiruddin beserta seluruh jajarannya yang telah mempersiapkan pelantikan hari ini hingga berjalan sukses.

Deng Ical juga menekankan pelantikan hari ini lepas dari unsur politik dan semata – mata didasarkan pada pertimbangan profesional.

“Semua proses pelantikan ini tidak ada kaitannya dengan politik, karena tujuan utama pelantikan ini adalah bagaimana agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meskipun dalam proses pelantikan ini pasti ada yang senang dan tidak senang,” tuturnya. (*)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler