Danny Paparkan Sombere dan Smart City Bebas Korupsi di Forum DPRD se-Indonesia | Makassar Today
Connect with us
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text

Sulsel

Danny Paparkan Sombere dan Smart City Bebas Korupsi di Forum DPRD se-Indonesia

Published

on

MAKASSAR – Wali Kota Makassar Danny Pomanto menjadi Guest Speaker pada Rapat Kerja Teknis IV ADEKSI Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia dengan tema “Menuju Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Bebas Korupsi Melalui Pelaksanaan Sistem e-Planning, e-Budgeting dan e-Procurement” bertempat di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Dalam paparannya, Wali Kota Danny menekankan pentingnya transparansi disertai inovasi dalam sistem perencanaan berbasis big data diawali dari Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan diakhiri dengan Monev (Monitoring dan Evaluasi). Kesemua proses tersebut melibatkan eksekutif dan legislatif dalam pengambilan kebijakan daerah.

“Menerangi yang gelap – gelap adalah salah satu upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan konsep sombere’ and smart city hal tersebut menjadi sangat bisa untuk diakukan,” tegas Walikota berlatar arsitek ini.

Konsep Sombere dan Smart City kata Danny, dapat diintegrasikan dengan layanan bebas korupsi. Hal itu terbukti dari data yang dilansir oleh Transparancy International Indonesia (TII) pada November 2017 yang menempatkan Makassar di posisi teratas kota dengan persentase suap terendah di Indonesia.

Data itu menjelaskan ke publik jika Makassar menjadi kota dengan pelayanan publik yang paling minim atau paling bersih dari praktek suap (kolusi). “Data TII November 2017 menunjukkan kota dengan persentase biaya suap terendah adalah Makassar sebesar 1,8 persen dari total biaya produksi,” sebut Danny.

Ada lima komponen yang digunakan sebagai indikator dalam mengukur IPK ini diantaranya prevalensi korupsi, akuntabilitas publik, motivasi korupsi, dampak korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi.

Survei dilakukan terhadap 12 kota di Indonesia, salah satunya adalah Makassar dengan waktu pengambilan data survei sejak Juni hingga Agustus 2017 yang melibatkan 1.200 responden pelaku usaha.

Pengakuan terhadap pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi juga datang dari KPK dan Cowater Canada yang mengakui indeks integritas Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Danny naik hingga dua poin.

“Indeks integritas menjadi parameter bagi pemerintahan yang bersih dalam tiga indikator. Pada saat pemerintahan kami baru berjalan, kondisi integritas sangatlah rendah sekitar 5%. Alhamdulillah, dengan gerakan lawan korupsi di semua lini secara berani dan radikal maka di 2015, indeks integritas pemerintah kota Makassar berada pada kisaran 7%,” optimis Danny.

Ia mengakui upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi telah dimulai sejak awal pemerintahannya. Ia melakukan lelang jabatan untuk mengisi berbagai posisi strategis di pemerintahannya. Tolok ukurnya berdasarkan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki setiap kandidat.

Ia juga memaksimalkan peran TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) dalam mengawal sejumlah program yang dijalankan pemerintahannya. Proses birokrasi yang berjalan di Pemerintah kota Makassar terukur dan transparan.

Di akhir paparannya, Wali Kota Danny memberikan usulan kepada seluruh peserta Rakernis ADEKSI para legislatif se Indonesia untuk juga turut mewacanakan dan membentuk Smart DPRD di setiap kota masing-masing guna menjadikan fungsi-fungsi legislatif menjadi lebih terfokus dalam sistem digital dan lebih bersinergi dengan pihak eksekutif. (*)

BAGIKAN:
Comments

Sulsel

Pemkot dan KIIAT Bahas Target Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi

Published

on

By

Makassartoday.com – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menerima kunjungan The Australian Indonesia Infrastructure Giant Sanitation atau yang biasa disebut KIIAT. Mereka diterima di Balaikota Makassar, Senin (16/7/2018).

KIIAT menyamapikan dukungannya kepada pihak Indonesia, khususnya Pemerintah Kota Makassar untuk mempercepat investasi publik dalam infrastruktur penting dengan menyediakan keahlian teknis dalam perencanaan, desain, pemeliharaan, dan penilaian dampak lingkungan untuk mempermudah dalam memberikan proyek infrastruktur dan meningkatkan keberlanjutan jangka panjang.

Tujuan dari KIIAT sendiri untuk membantu Pemerintah Kota Makassar dalam mencapai target air bersih dan sanitasi untuk masyarakat, dengan meningkatkan investasi infrastruktur air dan sanitasi oleh pemerintah daerah setempat.

Danny menyambut kunjungan ini dengan sangat baik, dimana, kata dia, program sanitasi kota Makassar itu sendiri telah berjalan lama .

“Hal itu dikarenakan upaya yang terus menggenjot perbaikan perilaku masyarakat untuk tetap hidup sehat dengan dimulai dari pembenahan lorong,” ujarnya.

Danny menerangkan bahwa walaupun Makassar sudah cukup maju dalam hal sanitasi, namun menurutnya soal sanitasi tetap menjadi tantangan ke depan, karena belum mencapai 100 persen.

Salah satu upaya pemerintah mendorong pencapaian sanitasi yang baik yaitu melalui berbagai pendekatan seperti penyediaan infrastruktur utama dalam pengelolaan sanitasi. (hms)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya

Sulsel

Insentif Guru Mengaji Lambat Karena Alasan Ini!

Published

on

By

Makassartoday.com – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto tak menampik jika proses pencarian anggaran insentif bagi gugur mengaji, imam masjid dan pemandi jenazah tahun 2018 mengalami keterlambatan.

Hal itu disampaikan Wali Kota Makassaar saat memberikan jawaban atas tanggapan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna empat ranperda di gedung DPRD Makassar, Senin (16/7/2018).

Pertanyaan atas keterlambatan pencairan insentif disampaikan Fraksi PKS melalui juru bicara mereka, Yeni Rahman pada paripurna sebelumnya.

Danny dihadapan para wakil rakyat tersebut menyampaikan, jika keterlambatan pemberian insentif untum 1400, guru mengaji, imam masjid dan pemandi jenazah disebabkan persoalan administrasi.

“Terhadap pertanyaan Fraksi PKS, Yeni Rahman, pemerintah kota telah membayarkan insentif 1400 imam mesjid, guru mengaji, pemandi jenazah menjelang idul Fitri tahun 2017, namun pada tahun 2018 dijelaskan adanya kendala administrasi yang dinyatakan belum lengkap, sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran insentif mereka,” jelas Danny Pomanto.

Meski demikian,, pihaknya akan mengupayakan akan memberikan insentif tepat waktu.

“Kedepannya pemerintah kota akan melakukan upaya penyempurnaan sehingga pembayaran insentif kepada imam mesjid, guru mengaji dan pemandi jenazah dapat diterima tepat waktu sesuai harapan Anggota dewan,” ucap Danny. (*)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya

Sulsel

Perjanjian Internasional Antar Lembaga Harus Libatkan Pemerintah

Published

on

By

Makassartoday.com – Bagian Perekonomian dan Kerjasama pada Sekretariat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar kajian Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Luar Negeri Dan Kerja sama Lembaga Donor Internasional yang dilaksanakan di Hotel Amalia, Jl Andi Mappanyukki, Makassar, Senin (16/7/2018).

“Tujuan kegiatan ini adalah agar dalam pembuatan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan bentuk perjanjian dilingkup kewenangan masing-masing. Sehingga lembaga lain tidak bisa melakukan perjanjian Internasional secara langsung dan harus melalui pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang mewakili negara sebagai subjek hukum Internasional,” ucap Najiran Syamsudin, Kasubag Kerjasama antar Daerah/Lembaga Kota Makassar.

Dalam sambutannya PLH Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Naisyah Asikin menjelaskan, pentingnya kajian ini dilaksanakan agar pemerintah mampu mengindentifikasi isu-isu strategis, dan menelah bentuk atau model kerjasama yang tepat dengan pihak luar negeri, sehingga dalam melakukan perjanjian, pemerintah memperhatikan prinsip-prinsip dari segi politis keamanan dan yuridis.

“Kajian ini diharapkan mampu mengidentifikasi model kerjasama yang tepat, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam melakukan kerjasama dan perjanjian dengan pihak luar negeri mampu memberikan manfaat yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat,” jelas Naisyah.

Sebagai Narasumber pada Kegiatan ini, Muhammad Iqbal Djawad selaku Direktur Kerja sama Luar Negeri Unhas dan Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri RI Bapak Nelson Simanjuntak.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 25 Dinas, 9 Badan, 12 Bagian dan 15 Kecamatan dan 6 Perusda dilingkup Sekretariat Pemerintah Kota Makassar, serta rekanan Pemkot Makassar yang berjumlah kurang lebih 100 orang.(hms)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya