Hukum & Kriminal

Sopir Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipu Wajib Pajak Reklame

MAKASSAR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar akhirnya berhasil mengidentifikasi salah seorang oknum pelaku penipuan wajib pajak reklame.

Pelaku adalah RZ yang tak lain adalah pegawai kontrak sekaligus sopir Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Makassar.

Pelaku berhasil teridentifikasi setelah salah seorang wajib pajak menghubungi pihak Bapenda saat kedatangan pelaku dengan maksud menagih pembayaran pajak reklame.

“Jadi kami tadi dapat info dari wajib pajak yang tinggal sekitar BTP, kalau si RZ datang melakukan penagihan pajak mengatasnamakan petugas Bapenda. Tapi si wajib pajak ini tahu kalau pembayaran pajak harus disetorkan langsung di bank, tanpa perantara,” ungkap Kepala Bidang Kasubid Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah Bapenda Makassar, Adiyanto Said, Rabu (6/12/2017) malam.

Saat pelaku melakukan penagihan, wajib pajak tersebut langsung mengabadikan wajah pelaku menggunakan kamera ponsel serta bukti pembayaran palsu yang dibawa pelaku.

“Kami sudah lama cari, cuma ini baru ada bukti. Mereka ini sepertinya pemain lama, suka berpindah-pindah. Pemkot Makassar tentunya mengalami kerugian yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Adiyanto Said mengatakan, RZ dalam aksinya biasa ditemani rekannya yang juga pegawai kontrak di DPKP Makassar berinisial AR. Keduanya bahkan diduga telah lama melakukan aksi penipuan dan mengakibatkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

“Kami rutin melakukan sosialisasi ke wajib pajak, bahwa pembayaran pajak disetorkan langsung oleh wajib pajak ke bank. Saat sosialisasi inilah, kami banyak menerima laporan mengenai kejadian seperti ini,” lanjut Adiyanto Said.

Atas kejadian ini pihaknya akan menempuh jalur hukum. Pasalnya tindakan mereka sudah tergolong pidana penipuan, mencuri uang rakyat, mencoreng nama Bapenda dan Pemerintah Kota Makassar.

Sementara itu, Kepala Bapenda Makassar, Irwan Adnan mengutuk keras tindakan tidak terpuji tersebut. Selain akan menempuh jalur hukum, Bapenda juga akan melapor ke BKPSDMD Makassar agar segera dilakukan pemecatan.

“Harus segera dilakukan pemecatan kalau dia pegawai, perbuatannya harus dipertanggungjawabkan karena ini merugikan pendapatan asli daerah. Banyak sekalimi pegawai yang sudah saya keluarkan gara-gara persoalan seperti ini ,” tegas Irwan Adnan. (Rusdi) 

alterntif text

BAGIKAN:
alterntif text
loading...
Comments

Terpopuler

loading...
To Top