IYL-Cakka Caplok KTP Bupati? Ini Penjelasan KPU | Makassar Today
Connect with us
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text

Politik

IYL-Cakka Caplok KTP Bupati? Ini Penjelasan KPU

Published

on

MAKASSAR – Pasangan bakal calon gubernur dari jalur perseorangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) kembali difitnah dengan merekayasa seolah-olah beberapa bupati yang tercatat sebagai ketua DPD II Golkar, ikut memberikan dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada pasangan yang dikenal komitmen tersebut.

Setelah Bupati Bone, Andi Fahsar Padjalangi, kini giliran identitas “palsu” Bupati Selayar Basli Ali yang dimunculkan ke media oleh oknum tak bertanggungjawab dan dibuat seolah-olah telah memberikan dukungannya kepada IYL-Cakka. Padahal di berkas resmi IYL-Cakka yang dimasukkan ke KPU, nama kepala daerah tersebut sama sekali tidak ada. Dengan demikian, bisa dipastikan jika modus tersebut adalah bagian dari rekayasa untuk memfitnah IYL-Cakka.

Ketua KPU Kepulauan Selayar, Hasiruddin, mengatakan jika berdasarkan data yang ada di sistem informasi pencalonan (Silon) KPU Selayar, tidak ada nama Bupati Selayar yang tercatat sebagai yang memberikan dukungan.

Dijelaskannya bahwa dalam aplikasi Silon tersebut, memuat nama yang memberikan bukti dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan harus sesuai dalam bentuk fisik (Model B1 KWK) sebagai prasayarat pencalonan kepada KPU.

“Iyya saya juga heran kenapa bisa ada nama pak Bupati, padahal namanya tidak ada dalam Silon KPU,” kata Hasiruddin saat dikonfirmasi Wartawan, Rabu (13/12/2017).

Tidak adanya nama Basli Ali di silon KPU, sebelumnya juga diakui oleh Tim IYL Cakka jika nama politisi Golkar itu juga tidak tercatat di berkas pemberi dukungan. Sehingga mereka memastikan ada yang mencoba merekayasa.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Selayar, M Basli Ali, saat dikonfirmasi mengklaim terkait adanya beberapa orang yang mengaku petugas verifikasi datang ke rumah jabatannya dan memperlihatkan surat dukungan yang mencantumkan KTP dan surat dukungannya kepada pasangan IYL-Cakka.

“Iyya, saya kaget didatangi petugas dari KPU dan Panwas kecamatan yang melakukan verifikasi faktual. Mereka memperlihatkan surat dukungan ke paslon dan ada tanda tangan saya,” ujar Basli Ali.

Jika berdasar pada silon KPU dan klaim Basli, bisa diduga ada oknum yang bekerja secara sistematis menitip berkas palsu ke oknum tertentu, untuk diikutkan di verifikasi demi menyudutkan IYL Cakka. (*)

BAGIKAN:
Comments

Politik

Berkas Bacaleg Berbeda Dengan Yang Diupload ke Silon

Published

on

By

Makassartoday.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel hingga sore tadi masih menerima berkas pendaftaran bakal calon legislatif yang diajukan sejumlah partai politik (parpol).

Ada yang menarik dari berkas Bacaleg yang diterima pihak KPU Sulsel, salah satunya banyaknya berkas yang berbeda dengan yang diupload pihak parpol ke aplikasi
Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

“Berkas calon berbeda dari yang diupload ke Silon dengan yang diserahkan ke KPU Sulsel,” jelas Divisi Humas dan Data Informasi KPU Sulsel, Uslimin, Selasa (17/7/2018).

Hingga hari terakhir pendaftaran bacaleg di KPU Sulsel mencatat ada 10 parpol yang telah mendaftar, yakni Perindo, NasDem, PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, Gerindra,
Berkarya, PSI dan PKS.

“Masih ada tiga parpol terakhir ditunggu kelengkapan berkasnya hingga paling telat pukul 24.00 WITA hari ini,” tutup Uslimin. (Wiwi)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya

Politik

14 Pilkada Kota Berbuntut ke MK, Termasuk Makassar!

Published

on

By

Makassartoday.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat ada 67 permohonan penyelesaian hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 telah terdaftar sejak Minggu 8 Juli 2018.

Dari 67 permohonan penyelesaian hasil Pilkada tersebut, 14 diantaranya diajukan KPU Kota, yakni Tegal, Parepare, Gorontalo, Madiun, Cirebon, Padang Panjang, Subulussalam, Serang, Bau Bau, Palembang, Bekasi, Palopo, Bengkulu termasuk Makassar.

Kepala Biro Humas dan Protokol MK Rubiyo mengatakan, dari semua permohonan, tidak semua akan diterima MK, karena hanya daerah yang memiliki selisih suara 0,5-2 persen suara yang akan diterima.

“Syarat pengajuan sengketah hasil pilkada dengan selisih suara 0,5-2 persen suara, diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” jelasnya kepada media belum lama ini.

Seperti diketahui, Pilkada Makassar hanya diikuti calon tunggal, yakni pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika (Appi-Cicu). Pasangan usungan 10 parpol tersebut oleh KPU Makassar dinyatakan kalah dari kolom kosong.

Adapun hasil rekapitulasi suara di 15 Kecmatan se kota Makassar menempatkan kolom kosong meraih 53 persen atau 300.795 suara. Sementara paslon tunggal Appi-Cicu 47 persen atau 264.245 suara.

Dari 15 kecamatan yang ada di Makassar, paslon tunggal hanya unggul di dua kecamatan saja, yakni Kecamatan Manggala dan Tamalate.

Untuk Kecamatan Manggala, paslon tunggal meraih suara 30.384. Sedangkan kolom kosong 27.631 suara. (Wiwi)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya

Politik

2 Nama Ini Berpeluang Ganti Deng Ical di Posisi Wawali

Published

on

By

Makassartoday.com – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Nurmal Idrus menyampaikan jika posisi jabatan Wakil Walikota (Wawali) Makassar, jika ditinggal Syamsu Rizal MI dimungkinkan kosong alias tidak ditempati orang lain.

Hal tersebut dikemukakan Nurmal saat menanggapi kabar majunya, Syamsu Rizal Mi (Deng Ical) di Pileg 2019.

“Memungkinkan. Tak ada aturan wajib mengisi,” tegasnya.

Direktur Direktur Lembaga Survei dan Konsultan Politik, Nurani Strategic ini juga menyampaikan, jika posisi tersebut tetap diajukan, maka yang berhak dua parpol pengusung, yakni Demokrat dan PBB, bukan Golkar yang kini menjadi parpol Deng Ical.

“Yang berhak mengajukan adalah parpol pengusung ketika Danny dan Deng Ical bertarung di Pilwali 2013. Saat itu kalau tidak salah pengusungnya adalah Demokrat dan PBB. Jadi hanya dua parpol itu yang berhak mengajukan calon,” ucap Nurmal.

Mantan Jurnalis Harian Berita Kota Makassar (BKM) ini juga melihat ada dua figur yang berpotensi mengganti posisi Deng Ical. Mereka adalah, Ketua DPC Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) dan mantan Calon Wakil Walikota Makassaar pasangan Danny Pomanto di Pilwali Makassar 2018, Indira Mulyasari.

Baca Juga : Deng Ical Nyaleg, Jabatan Wawali Makassar Bisa Kosong?

“Jadi menurut saya peluang Adi Rasid Ali paling besar atau Pak Danny bisa melobi parpol untuk mengajukan Indira,” ujarnya.

Sesuai aturan, pengusulan pengganti Deng Ical wajib
dikonsultasikan ke Wali Kota Makassar, yang selanjutnya diserahkan ke DPRD dan dipilih dalam rapat paripurna.

“Jika wali kota setuju, maka diserahkan ke DPRD dan calon dengan peraih voting tertinggi akan menjadi wakil walikota,” sebutnya.

Adapun aturan yang mengikat mekanisme pengusulan pengganti wakil kepala daerah, kata Nurmal, bisa dilihat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada.

“Pak Dani juga tak bisa mengajukan calon sendiri, karena harus ada tandatangan rekomendasi dari dua parpol itu,” kuncinya.

Sekedar diketahui, nama Deng Ical saat ini telah masuk dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) tingkat DPR RI Dapil Sulsel 1 dari Partai Golkar.

Adapun jabatan Deng Ical sebagai Wali Kota Makassaar masih tersisa delapan bulan lagi. Meski demikian Deng Ical sejauh ini belum menyatakan sikap, apakah akan mundur dari posisi Wakil Walikota Makassaar atau tidak. (Wiwi)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya