Tim DIAmi Laporkan Dugaan Pelanggaran Verifikasi Faktual ke Panwaslu | Makassar Today
Connect with us

Politik

Tim DIAmi Laporkan Dugaan Pelanggaran Verifikasi Faktual ke Panwaslu

Published

on

MAKASSAR – Tim Pendataan dan Bidang Hukum bakal pasangan calon (bapaslon) Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar, Danny Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) melayangkan laporan ke Panwaslu Kota Makassar, Jl Anggrek Raya, Rabu (13/12/2017).

Laporan pihak DIAmi terkait temuan sejumlah pelanggan pada proses verifikasi faktual berkas perseorangan yang berlangsung di PPS, Selasa (12/12/2017) kemarin.

“Kami sudah sampaikan laporan ke Panwaslu bersama beberapa temuan yang kami dapatkan selama proses verifikasi faktual yang digelar Selasa kemarin. Salah satunya adanya pemotrotetan KTP dimana hal tersebut melanggar kode etik penyelanggara pemilu serta pencatutan logo KPU oleh paslon lain, sehingga dianggap menganggu jalannya proses verifikasi faktual di lapangan,” tegas Juru Bicara sekaligus Ketua Tim Pendataan DIAmi, Abdul Haris Awie.


Awie mengaku terjadi pelanggaran yang bersifat intervensi terhadap penyelenggara pada proses verifikasi faktual di tingkat PPS, dimana ada saksi diluar kandidat perseorangan yang berasal dari dua parpol, yakni NasDem dan PPP.

“Parpol Hanura dan PPP telah melakukan intervensi dalam proses verifikasi dengan mengutus saksi yang dalam aturan ditegaskan tidak memiliki domain pada tahapan ini,” tegas Awie lagi.

Sementara Anggota Panswaslu Bidang Hukum dan Penindakan, Andi Maulana, mengaku, akan segera melakukan penyelidikan, dengan mengumpulkan bukti bukti yang masuk.

“Kita segera merespon laporan ini. Besok kita pelajari semua bukti-bukti pelanggaran yang dimaksud, kemudian teman komisioner mengkaji dan menyimpulkan langkah tegas apa yang ditempuh bilamana ini terbukti,” pungkasnya. (Rusdi)

Advertisement
Comments

Politik

Agus Akui Akses Publik di CPI Masih Berpolemik

Published

on

By

Makassartoday.com – Sesi tanya jawab pada debat kedua antarkandidat Pilgub Sulsel berlangsung menarik dan banyak kejutan. Termasuk soal pertanyaan Cagub Sulsel, Nurdin Halid (NH) terkait proyek Center Point of Indonesia (CPI) kepada Agus Arifin Nu’mang, cagub paslon nomor urut dua yang juga mantan wakil gubernur.

NH menanyakan soal akses publik di Pantai Losari, khususnya di CPI, kini yang hanya bisa dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Tidak seperti dahulu, masyarakat bebas bersantai, nyaman, di mana saja di Losari.

Menjawab pertanyaan tersebut, Agus mengakui bahwa proyek CPI di wilayah Pantai Losari, Makassar, hingga kini masih berpolemik. “Masih berpolemik, saya yakin karena proyek ini belum selesai,” jawab Agus saat debat yang berlangsung di Jakarta, Kamis malam (19/4/2018).


“Jika saya sebagai gubernur saya akan menagih ke perusahaan tersebut soal akses publik ke CPI,” lanjut Agus yang diketahui sebagai wakil Syahrul Yasin Limpo, gubernur yang baru saja berakhir masa jabatannya.

Merespons jawaban Agus, NH mengatakan bahwa pemerintah provinsi sebetulnya tak perlu menghabiskan Rp 500 miliar hanya untuk membangun gedung bertingkat-tingkat, seperti yang ada di CPI, sementara hak masyarakat terkait akses publik terenggut.

“Lebih baik uang sebanyak itu untuk menghadirkan lapangan bertaraf internasional di daerah-daerah. Masyarakat bisa saling bersilaturahmi, olahraga, khususnya pemuda juga makin maju,” tutur NH. (*)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler