JK: Tidak Ada Pasal Kapal Harus Dibakar | Makassar Today
Connect with us

Nasional

JK: Tidak Ada Pasal Kapal Harus Dibakar

Published

on

Makassartoday.com – Setelah Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta untuk tidak ada lagi penenggelaman kapal selama 2018. Kini giliran Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara.

Wapres menilai, tidak ada pasal di dalam UU Perikanan yang menyatakan, kapal yang ditangkap harus dibakar. Kapal yang ditahan menurut JK bisa juga di lelang sehingga negara mendapatkan pemasukan.

Kebijakan penengelaman kapal pencuri ikan menurutnya sudah cukup dilakukan dan saatnya kembali memikirkan untuk meningkatkan ekspor ikan tangkap. Untuk itu, ke depan, kapal-kapal yang ditangkap dapat dilelang atau dipergunakan kembali mengingat saat ini dibutuhkan kapal-kapal penangkap ikan.

“Cukup, tinggal supaya begini kita butuh kapal, jangan di lain pihak membeli kapal, di lain pihak banyak kapal yang nongkrong, kondisi kita begitu yang di sampaikan kepada Menteri Kelautan, kita butuh kapal, ekspor kita turun, ekspor ikan tangkap, di lain pihak banyak kapal nganggur. Jadi diselesaikan, ya janganlah beli kapal pakai ongkos APBN padahal banyak kapal nganggur, nganggur di Bitung, nganggur di Bali, nganggur di Tual, macam-macam,” paparnya di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Ia juga meminta agar penangkaran dan budi daya perikanan bisa ditingkatkan demi mendorong volume ekspor. “Misalnya, ikan Napoleon yang ditangkar itu di Natuna ada 35 ribu, bisa juga diekspor,” ujarnya.


Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak ada lagi penenggelaman kapal pada 2018, karena pemerintah ingin fokus pada upaya peningkatan produksi perikanan.

“Perikanan sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Ini perintah, cukuplah itu, sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor kita meningkat,” katanya seusai rapat koordinasi dengan empat menteri di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (8/1/2018).

Luhut mengatakan penenggelaman kapal sudah cukup dilakukan sehingga saat ini pemerintah seharusnya fokus meningkatkan produksi agar ekspor juga bisa meningkat.

Ia juga meminta agar penangkaran dan budi daya perikanan bisa ditingkatkan demi mendorong volume ekspor. “Misalnya, ikan Napoleon yang ditangkar itu di Natuna ada 35 ribu, bisa juga diekspor,” ujarnya.

Luhut menuturkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, ia ingin investasi termasuk di sektor perikanan bisa dilakukan dengan memperhatikan tiga syarat, yakni harus menggunakan teknologi ramah lingkungan, mempekerjakan tenaga kerja lokal dan harus bisa bergerak dari hulu ke hilir serta dilakukan transfer teknologi. (RILIS.ID)

Advertisement
Comments

Nasional

Suara Demokrat Merosot, AHY: 5 Tahun Kita Pahit

Published

on

By

Makassartoday.com – Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memotivasi ratusan kader di Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin, (9/4/2018) kemarin.

AHY meminta mereka kembali bangkit untuk menatap pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019. “2014, Partai Demokrat merasakan pahit, dan rasa pahit itu harus dirasakan selama lima tahun,” ujarnya.

AHY menuturkan menurunnya suara Partai Demokrat pada pemilu 2014 sangat terasa karena dalam dua periode sebelumnya, yakni 2004-2009 dan 2009-2014, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu meraih kemenangan gemilang, termasuk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Tapi hidup adalah penggalan-penggalan romantika jatuh-bangun. Sekarang, mari bangun semangat agar tahun 2019 Demokrat bangkit lagi dan kita bahagia lima tahun ke depan dan seterusnya,” ucapnya.


Kebahagiaan yang diperoleh jika Demokrat bangkit pada 2019, kata AHY, tentu bukan hanya untuk para kader, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. “Apa yang membuat kita bahagia selain melihat kebahagiaan lahir batin rakyat yang diperhatikan pemimpinnya?” tuturnya.

AHY berujar, pada masa kepemimpinan SBY selama 10 tahun telah terjadi peningkatan signifikan hampir di semua aspek pembangunan nasional. Perekonomian meningkat, penghasilan masyarakat, daya beli, dan pendapatan per kapita semuanya meningkat.

“Dan di masa (kepemimpinan SBY) itu, masyarakat bisa bekerja tenang, aman, tentram hatinya, keadilan hadir di negeri ini dan semua warga mendapat perhatian,” ujarnya.

Meski Indonesia merupakan negara majemuk, AHY melanjutkan, saat masa kepemimpinan SBY, Demokrat benar-benar telah menyuarakan pentingnya persatuan, toleransi, dan harmoni di antara perbedaan. (bm)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler