Appi Lapor Harta Kekayaan Sejak 8 Januari | Makassar Today
Connect with us

Politik

Appi Lapor Harta Kekayaan Sejak 8 Januari

Published

on

Makassartoday.com – Setiap calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2018 serentak diwajibkan melaporkan kekayaan ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Data kekayaan tersebut biasa dikenal dengan istilah Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Yang kemudian selanjutnya akan diumumkan ke publik melalui situs kpk.go.id sebelum berlangsungnya Pilkada.

Berdasarkan pantauan situs kpk.go.id, Sabtu (13/1/2018) sejumlah LHKPN Calon kepala daerah telah diunggah.

Namun juga masih banyak yang belum terunggah meski telah melaporkannya ke KPK jauh hari sebelumnya.

Seperti misalnya bakal calon Wali Kota Makassar, Munafri ‘Appi’ Arifuddin, yang telah melaporkan LHKPN sejak 8 Januari 2018 lalu.

“Kami sudah menyetor berkas dan diterima oleh KPK ditandai dengan surat terima sejak 8 Januari 2018 lalu,” terang Sekretaris tim Appi, Ramli Manong.


Ia kemudian lanjut menjelaskan bahwa kemungkinan belum diuploadnya data kekayaan menyusul dari mekanisme KPK yang biasanya memiliki batas waktu pelaporan hingga upload data.

“Intinya kami sudah serahkan dan jelas ada tanda terima, mungkin KPK memiliki mekanisme atau batas waktu tersendiri setelah pelaporan ke upload data di situsnya,” terangnya. (Cu)

Advertisement
Comments

Politik

Agus Akui Akses Publik di CPI Masih Berpolemik

Published

on

By

Makassartoday.com – Sesi tanya jawab pada debat kedua antarkandidat Pilgub Sulsel berlangsung menarik dan banyak kejutan. Termasuk soal pertanyaan Cagub Sulsel, Nurdin Halid (NH) terkait proyek Center Point of Indonesia (CPI) kepada Agus Arifin Nu’mang, cagub paslon nomor urut dua yang juga mantan wakil gubernur.

NH menanyakan soal akses publik di Pantai Losari, khususnya di CPI, kini yang hanya bisa dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Tidak seperti dahulu, masyarakat bebas bersantai, nyaman, di mana saja di Losari.

Menjawab pertanyaan tersebut, Agus mengakui bahwa proyek CPI di wilayah Pantai Losari, Makassar, hingga kini masih berpolemik. “Masih berpolemik, saya yakin karena proyek ini belum selesai,” jawab Agus saat debat yang berlangsung di Jakarta, Kamis malam (19/4/2018).


“Jika saya sebagai gubernur saya akan menagih ke perusahaan tersebut soal akses publik ke CPI,” lanjut Agus yang diketahui sebagai wakil Syahrul Yasin Limpo, gubernur yang baru saja berakhir masa jabatannya.

Merespons jawaban Agus, NH mengatakan bahwa pemerintah provinsi sebetulnya tak perlu menghabiskan Rp 500 miliar hanya untuk membangun gedung bertingkat-tingkat, seperti yang ada di CPI, sementara hak masyarakat terkait akses publik terenggut.

“Lebih baik uang sebanyak itu untuk menghadirkan lapangan bertaraf internasional di daerah-daerah. Masyarakat bisa saling bersilaturahmi, olahraga, khususnya pemuda juga makin maju,” tutur NH. (*)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler