DIAmi Setor Kekayaannya ke KPK, Kandidat Lain? | Makassar Today
Connect with us

Politik

DIAmi Setor Kekayaannya ke KPK, Kandidat Lain?

Published

on

Makassartoday.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar masih menunggu berkas perbaikan bakal calon wali kota dan wakil wali, yang telah melakukan pendaftaran untuk maju pada Pilwalkot Makasssr, 8-10 Januari lalu.

Menurut Komisioner KPU Makassar, Abdullah Manshur, sampai hari ini, memang ada kandidat yang belum melengkapi berkas pencalonannya. Meski, Manshur tak menyebut siapa yang dimaksud.

Namun, merujuk pada data dari situs kpk.go.id, dari 4 nama bakal calon yang telah terdaftar di KPU, hanya nama Munafri Arifuddin yang belum tertera datanya.

“Sudah memasukkan (LHKPN) tapi ada perbaikan,” kata Manshur, saat dikonfirmasi, pada Sabtu (13/1/2018). Batas akhir penelitian berkas perbaikan akan dilakukan hingga 16 Januari 2018.


Dari situs tersebut, pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) telah melaporkan LHKPN-nya ke KPK, pada 10 Januari lalu.

Tercantum, kekayaan Danny sebesar Rp. 79.732.759.695 dan wakilnya, Indira sebesar Rp.1.467.891.602.

Sementara itu, wakil dari Munafri, Rachmatika Dewi, terterang angka dengan kekayaan sebesar Rp.28.938.204.309 yang disetor ke KPK pada 28 Desember 2017 lalu.

Namun, Mashur mengaku, belum pernah melihat secara langsung data tersebut. Pastinya, kata Manshur, berdasarkan jadwal tahapan, KPU Makassar akan merilis LHKPN bakal calon pada 17-18 Januari mendatang. (Yu)

Advertisement
Comments

Politik

Agus Akui Akses Publik di CPI Masih Berpolemik

Published

on

By

Makassartoday.com – Sesi tanya jawab pada debat kedua antarkandidat Pilgub Sulsel berlangsung menarik dan banyak kejutan. Termasuk soal pertanyaan Cagub Sulsel, Nurdin Halid (NH) terkait proyek Center Point of Indonesia (CPI) kepada Agus Arifin Nu’mang, cagub paslon nomor urut dua yang juga mantan wakil gubernur.

NH menanyakan soal akses publik di Pantai Losari, khususnya di CPI, kini yang hanya bisa dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Tidak seperti dahulu, masyarakat bebas bersantai, nyaman, di mana saja di Losari.

Menjawab pertanyaan tersebut, Agus mengakui bahwa proyek CPI di wilayah Pantai Losari, Makassar, hingga kini masih berpolemik. “Masih berpolemik, saya yakin karena proyek ini belum selesai,” jawab Agus saat debat yang berlangsung di Jakarta, Kamis malam (19/4/2018).


“Jika saya sebagai gubernur saya akan menagih ke perusahaan tersebut soal akses publik ke CPI,” lanjut Agus yang diketahui sebagai wakil Syahrul Yasin Limpo, gubernur yang baru saja berakhir masa jabatannya.

Merespons jawaban Agus, NH mengatakan bahwa pemerintah provinsi sebetulnya tak perlu menghabiskan Rp 500 miliar hanya untuk membangun gedung bertingkat-tingkat, seperti yang ada di CPI, sementara hak masyarakat terkait akses publik terenggut.

“Lebih baik uang sebanyak itu untuk menghadirkan lapangan bertaraf internasional di daerah-daerah. Masyarakat bisa saling bersilaturahmi, olahraga, khususnya pemuda juga makin maju,” tutur NH. (*)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler