Dukungan Kader Parpol Pecah di Pilwali Makassar | Makassar Today
Connect with us

Politik

Dukungan Kader Parpol Pecah di Pilwali Makassar

Published

on

Makassartoday.com – Dukungan kader partai politik pecah di Pilwali Makassar 2018. Musababnya lantaran sikap partai yang inkonsisten di menit-menit terakhir (injury time) pencalonan. Selain itu, hubungan emosional kader partai bersama kandidat tertentu menjadi alasan.

Pilwali Makassar diikuti dua pasangan calon, yakni petahana Moh Ramdhan Pomanto yang berpasangan dengan Indira Mulyasari Paramastuti (Danny-Indira) dan pasangan penantang Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu).

Appi-Cicu mendaftar melalui koalisi besar dengan 10 partai politik atau akumulasi 43 kursi dari 50 kursi di parlemen secara keseluruhan. Sementara Danny-Indira mendaftar lewat jalur independen, dengan sokongan partai Demokrat serta 4 partai non parlemen, yakni PKB, Partai Berkarya, Perindo dan Partai Idaman.

Dinamika politik saat ini, partai politik pemilik kursi di DPRD Makassar cenderung tidak solid. Seperti PAN dan PKS misalnya, sekalipun rekomendasi partai ke Appi-Cicu, akam tetapi mayoritas dukungan kader all out memenangkan Danny-Indira.

Wakil Ketua DPW PAN Sulsel, Ahmad Pasima yang dikonfirmasi, tidak menepis hal tersebut. Menurutnya, memang kader PAN masih ada yang bertahan dan keukuh mendukung DIAmi. Diapun menegaskan, sikap kader itu adalah wajar.

“Wajar dan sangat pantas. Mendukung DIAmi bagi kader PAN logis, karena DP (Danny Pomanto) sukses memimpin Makassar,” kata Ahmad Pasima, Minggu (21/1/2018).

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPD PKS Kota Makassar, Mudzakkir Ali Djalim tidak menampik bahwa pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS DI 15 Kecamatan se-Makassar masih keukuh mendukung DIAmi. Alasannya, lantaran sejak awal, sebelum rekomendasi diterbitkan, kader sudah mengarahkan dukungan dan memiliki hubungan emosional yang baik dengan Danny-Pomanto.

“DPC kan sejak awal sudah menyatakan sikap dukungan itu,” kata Muda, sapaan akrabnya.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya sementara menunggu arahan dari Ketua DPW PKS Sulsel, Mallarangang Tutu. Pasalnya saat ini belum ada instrukksi tegas dari partai.

“Dalam waktu dekat DPD Makassar akan menghadap kepada DPTW (Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah) Sulsel untuk konsultasi masalah ini,” tandasnya.(yud)

Jika Pemilihan Gubernur Sulsel digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Jika Pilwalkot Makassar digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Advertisement

Comments

Politik

Hari Ini, Panwaslu Makassar Gelar Sidang Terkait 3 Laporan

Published

on

By

Makassartoday.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar mengagendakan sidang atas tiga laporan dugaan pelanggaran yang dialamatkan ke pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Danny Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) pada Senin (19/2/2018), hari ini.

Ketua Panwaslu Makassar, Nursari dikonfirmasi membenarkan jadwal sidang tersebut. Nursari menjelaskan, bahwa ada tiga kasus dugaan pelanggaran yang dilaporkan pihak kuasa hukum paslon nomor 1, Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), yakni
Penggunaan tagline Dua Kali Tambah Baik, Pengangkatan Tenaga Kontrak serta Pembagian Ponsel untuk RT dan RW.

“Ie, besok pukul 10 di Aula Gedung PKK. Anggenda sidang tanggapan dari KPU atas tiga laporan yang dilayangkan pihak kuasa hukum paslon urut 1 ke paslon urut 2,” jelas Nursari, Minggu (18/2/2018) malam.

Diketahui dalam Undang-undang PKPU nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil walikota di pasal 88 menyebutkan bahwa pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU apabila pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.

Selain itu, pasangan calon dibatalkan sebagai peserta apabila terbukti menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, sebelum hari pemungutan suara.

Selanjutnya sanksi bagi pasangan calon juga dilaksanakan apabila pasangan calon menerima dan atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terkahir, pasangan calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/kota atau keputusan KPU Provinsi.

“Kita belum bisa simpulkan apakah yang bersangkutan (Paslon urut 2) melanggar pasal yang dimaksud. Sidang nanti baru meminta kejelasan pihak KPU,” kuncinya. (Rusdi)

Jika Pemilihan Gubernur Sulsel digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Jika Pilwalkot Makassar digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler