Dapat Posisi Koorbid di Golkar, NH Bilang Begini! | Makassar Today
Connect with us

Politik

Dapat Posisi Koorbid di Golkar, NH Bilang Begini!

Published

on

Makassartoday.com – DPP Golkar mengumumkan kepengurusan baru di bawah kepemimpinan sang ketua umum Airlangga Hartarto untuk masa bakti 2018-2019.

Airlangga melakukan revitalisasi struktur kepengurusan partai berlambang beringin. Salah satu jabatan yang dihilangkan adalah ketua harian yang sebelumnya diisi oleh Nurdin Halid (NH).

Hilangnya jabatan ketua harian tidak membuat NH tersingkir dari kepengurusan pusat Golkar. Bakal Calon Gubernur Sulsel itu tetap dipercaya mengemban jabatan strategis.

NH didaulat menjadi Ketua Koordinator Bidang (Koorbid) Pratama. Jabatan tersebut memang terbilang baru. Meski demikian, posisi Koorbid Pratama tidak bisa dipendeng enteng.

Koorbid Pratama diketahui masuk kategori pengurus inti Golkar. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Koorbid Pratama dibantu dua wakil. Istimewanya, dua wakil itu merupakan politikus Golkar senior.

Mereka adalah putri keempat mantan Presiden Soeharto yakni Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

Menurut NH, tugas dari Bidang Pratama berupa koordinasi terhadap program-program Golkar. Jabatan Ketua Koordinator Bidang Pratama sangat strategis. Bila di pemerintahan ibaratnya menteri senior.

Soal hilangnya jabatan ketua harian, NH menyebut juga atas permintaannya. Pasalnya, eks Ketua PSSI itu mengaku sedang fokus pada Pilgub Sulsel 2018.

“Bidang Pratama itu mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan-pelaksanaan program. Adapun jabatan ketua harian dihilangkan itu juga termasuk karena saya memang minta, saya secara pribadi harus konsentrasi di (Pilgub) Sulsel,” terang NH, Senin (22/1/2018).

Menurut NH, struktur kepengurusan DPP Golkar yang ramping dimaksudkan agar partai bisa bergerak lebih kencang menghadapi tahun politik. Golkar menargetkan kemenangan pada pilkada serentak 2018 serta pileg dan pilpres 2019. “Semua struktur itu arahnya untuk pemenangan,” pungkasnya. (Farel)

Jika Pemilihan Gubernur Sulsel digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Jika Pilwalkot Makassar digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Advertisement

Comments

Politik

Hari Ini, Panwaslu Makassar Gelar Sidang Terkait 3 Laporan

Published

on

By

Makassartoday.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar mengagendakan sidang atas tiga laporan dugaan pelanggaran yang dialamatkan ke pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Danny Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) pada Senin (19/2/2018), hari ini.

Ketua Panwaslu Makassar, Nursari dikonfirmasi membenarkan jadwal sidang tersebut. Nursari menjelaskan, bahwa ada tiga kasus dugaan pelanggaran yang dilaporkan pihak kuasa hukum paslon nomor 1, Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), yakni
Penggunaan tagline Dua Kali Tambah Baik, Pengangkatan Tenaga Kontrak serta Pembagian Ponsel untuk RT dan RW.

“Ie, besok pukul 10 di Aula Gedung PKK. Anggenda sidang tanggapan dari KPU atas tiga laporan yang dilayangkan pihak kuasa hukum paslon urut 1 ke paslon urut 2,” jelas Nursari, Minggu (18/2/2018) malam.

Diketahui dalam Undang-undang PKPU nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil walikota di pasal 88 menyebutkan bahwa pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU apabila pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.

Selain itu, pasangan calon dibatalkan sebagai peserta apabila terbukti menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, sebelum hari pemungutan suara.

Selanjutnya sanksi bagi pasangan calon juga dilaksanakan apabila pasangan calon menerima dan atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terkahir, pasangan calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/kota atau keputusan KPU Provinsi.

“Kita belum bisa simpulkan apakah yang bersangkutan (Paslon urut 2) melanggar pasal yang dimaksud. Sidang nanti baru meminta kejelasan pihak KPU,” kuncinya. (Rusdi)

Jika Pemilihan Gubernur Sulsel digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Jika Pilwalkot Makassar digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler