NH Angkat Bicara Soal Deng Ical Pindah ke Golkar | Makassar Today
Connect with us

Politik

NH Angkat Bicara Soal Deng Ical Pindah ke Golkar

Published

on

Makassartoday.com – Bakal Calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid (NH), mengungkapkan bergabungnya Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal alias Deng Ical, dalam struktur pengurus Golkar menambah kekuatan pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) pada Pilgub Sulsel 2018. Pasalnya, sebagai pengurus dan kader partai beringin, Deng Ical memiliki kewajiban memenangkan usungan Golkar.

Bergabungnya Deng Ical ke Golkar memang tidak lepas berkat lobi dari NH. Ketua Koordinator Bidang Pratama DPP Golkar itu bercerita saat mengetahui Deng Ical mundur dari Demokrat, ia langsung mendekati orang nomor dua di Kota Makassar itu. Di matanya, Deng Ical merupakan sosok pemimpin muda yang memiliki potensi luar biasa. Sangat disayangkan bila tidak ikut masuk ranah politik untuk memperjuangkan hak rakyat.

“Deng Ical itu anak muda yang punya potensi luar biasa. Makanya, saat mundur dari Demokrat, ya saya dekati. Saya sampaikan sayang sekali kalau tidak masuk ranah politik untuk memperjuang kepentingan rakyat. Memang lama dia pertimbangkan dan alhamdullilah setelah dapat jawaban langsung saya berikan tempat (di Golkar),” kata NH yang juga Ketua DPD I Golkar Sulsel, Rabu, 7 Februari.

Di Golkar Sulsel, Deng Ical diamanahkan mengemban jabatan yang sangat strategis. Wawali Makassar itu didaulat sebagai Wakil Ketua Koordinator Bidang Kajian Strategis dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun Deng Ical sebelumnya berstatus Sekretaris DPD Demokrat Sulsel.

NH melanjutkan bergabungnya Deng Ical memberikan semangat baru bagi tim pemenangan pasangan tegas, merakyat dan religius itu. Toh, Deng Ical merupakan tokoh berpengaruh yang memiliki basis massa yang sangat besar. “(Kekuatan) Deng Ical itu mumpuni dan sudah teruji, tentu menambah kekuatan Golkar. Bagi NH-Aziz itu spirit baru mengingat Deng Ical kini memiliki kewajiban memenangkan calon usungan Golkar,” ulasnya.

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia itu bahkan meyakini Makassar kini menjadi basis kuat pemenangan NH-Aziz. Selain karena ditopang koalisi lima parpol, kehadiran Deng Ical memberikan jaminan suara NH-Aziz bakal terdongkrak. Terlebih, Deng Ical dipastikan mengambil alih tongkat kepemimpinan di Pemkot Makassar karena petahana harus cuti pilkada. (*)

Jika Pemilihan Gubernur Sulsel digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Jika Pilwalkot Makassar digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Advertisement

Comments

Politik

Hari Ini, Panwaslu Makassar Gelar Sidang Terkait 3 Laporan

Published

on

By

Makassartoday.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar mengagendakan sidang atas tiga laporan dugaan pelanggaran yang dialamatkan ke pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Danny Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) pada Senin (19/2/2018), hari ini.

Ketua Panwaslu Makassar, Nursari dikonfirmasi membenarkan jadwal sidang tersebut. Nursari menjelaskan, bahwa ada tiga kasus dugaan pelanggaran yang dilaporkan pihak kuasa hukum paslon nomor 1, Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), yakni
Penggunaan tagline Dua Kali Tambah Baik, Pengangkatan Tenaga Kontrak serta Pembagian Ponsel untuk RT dan RW.

“Ie, besok pukul 10 di Aula Gedung PKK. Anggenda sidang tanggapan dari KPU atas tiga laporan yang dilayangkan pihak kuasa hukum paslon urut 1 ke paslon urut 2,” jelas Nursari, Minggu (18/2/2018) malam.

Diketahui dalam Undang-undang PKPU nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil walikota di pasal 88 menyebutkan bahwa pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU apabila pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.

Selain itu, pasangan calon dibatalkan sebagai peserta apabila terbukti menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, sebelum hari pemungutan suara.

Selanjutnya sanksi bagi pasangan calon juga dilaksanakan apabila pasangan calon menerima dan atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terkahir, pasangan calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/kota atau keputusan KPU Provinsi.

“Kita belum bisa simpulkan apakah yang bersangkutan (Paslon urut 2) melanggar pasal yang dimaksud. Sidang nanti baru meminta kejelasan pihak KPU,” kuncinya. (Rusdi)

Jika Pemilihan Gubernur Sulsel digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Jika Pilwalkot Makassar digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler