Legislator Perempuan NasDem Sosialisasi Pengarusutamaan Gender | Makassar Today
Connect with us

Politik

Legislator Perempuan NasDem Sosialisasi Pengarusutamaan Gender

Published

on

Makassartoday.com – Legislator perempuan NasDem melakukan kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan produk hukum di Kabupaten Soppeng, Kamis (8/2/2018) kemarin.

Dihadapan ratusan hadirin perempuan, Desy memaparkan soal pengarusutamaan gender yang sudah di-Perdakan atas inisiatif DPRD Provinsi Sulsel.

Dipaparkan Desy perlu dipahami dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

“Perempuan harus mengeksploitasi segala kemampuan yang dimiliki dalam bidang politik,hukum,pendidikan,ekonomi dan sosial,demi pembangunan daerah, dengan tetap menyadari kodratnya sebagai perempuan.dimana jumlah perempuan yang sangat besar menjadi modal utama dalam pembangunan daerah untuk kemajuan bangsa,” imbuh Ketua Bidang pendidikan dan pelatihan DPW Partai NasDem itu. (Farel)

Jika Pemilihan Gubernur Sulsel digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Jika Pilwalkot Makassar digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Advertisement

Comments

Politik

Hari Ini, Panwaslu Makassar Gelar Sidang Terkait 3 Laporan

Published

on

By

Makassartoday.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar mengagendakan sidang atas tiga laporan dugaan pelanggaran yang dialamatkan ke pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Danny Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) pada Senin (19/2/2018), hari ini.

Ketua Panwaslu Makassar, Nursari dikonfirmasi membenarkan jadwal sidang tersebut. Nursari menjelaskan, bahwa ada tiga kasus dugaan pelanggaran yang dilaporkan pihak kuasa hukum paslon nomor 1, Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), yakni
Penggunaan tagline Dua Kali Tambah Baik, Pengangkatan Tenaga Kontrak serta Pembagian Ponsel untuk RT dan RW.

“Ie, besok pukul 10 di Aula Gedung PKK. Anggenda sidang tanggapan dari KPU atas tiga laporan yang dilayangkan pihak kuasa hukum paslon urut 1 ke paslon urut 2,” jelas Nursari, Minggu (18/2/2018) malam.

Diketahui dalam Undang-undang PKPU nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil walikota di pasal 88 menyebutkan bahwa pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU apabila pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.

Selain itu, pasangan calon dibatalkan sebagai peserta apabila terbukti menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, sebelum hari pemungutan suara.

Selanjutnya sanksi bagi pasangan calon juga dilaksanakan apabila pasangan calon menerima dan atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terkahir, pasangan calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/kota atau keputusan KPU Provinsi.

“Kita belum bisa simpulkan apakah yang bersangkutan (Paslon urut 2) melanggar pasal yang dimaksud. Sidang nanti baru meminta kejelasan pihak KPU,” kuncinya. (Rusdi)

Jika Pemilihan Gubernur Sulsel digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Jika Pilwalkot Makassar digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler