Dampak Penahanan Kepala BPKA di Pilwali, Ini Penjelasan KPU! | Makassar Today
Connect with us

Sulsel

Dampak Penahanan Kepala BPKA di Pilwali, Ini Penjelasan KPU!

Published

on

Makassartoday.com – Kasus dugaan korupsi yang menyeret Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar, Erwin Haiya ternyata membuat beberapa urusan keuangan menjadi terhambat, salah satunya pencairan gaji honorer.

Erwin Hayya menjalani penahanan pasca penetapan dirinya sebagai tersangka oleh pihak Polda Sulsel beberapa waktu lalu. Tak hanya gaji honorer, kekosongan jabatan yang ditinggal Erwin disebut-sebut ikut mempengaruhi anggaran Pilwali 2018.

KPU Makassar sebagai penyelenggara Pilwali 2018 angkat bicara. Komisioner KPU Makassar, Andi Shaifuddin menjelaskan, pihaknya dan Pemkot Makassar penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau MoU Anggaran Pilkada per 31 Juli 2017 lalu.

Penandatangan ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto dan Ketua KPU Makassar Syarif Amir.

“Anggaran Pilwali sudah tidak masalah lagi, karena penandatanganan NPHD cukup sekali,” jelasnya dikonfirmasi via WhatsApp, Jumat (9/2/2018).

Baca Juga : Nasib Ribuan Honorer Pemkot Makassar di Tangan Kemendagri

Seperti dilansir sebelumnya, Kepala BPKA Kota Makassar, Erwin Haiya mengatakan, dengan ditandatanganinya NPHD ini, maka Kota Makassar dinyatakan siap untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Juni 2018 mendatang.

“Jumlah angka yang ditetapkan dalam NPHD itu ialah sebesar Rp60 miliar. Dana tersebut diharapkan dapat mencukupi kebutuhan pelaksanaan Pilkada 2018,” sebut Erwin saat MoU tersebut ditandatangani.

Baca Juga : Diperiksa di Polda, Erwin Hayya Berpotensi Ditahan!

Baca Juga : Nasib Ribuan Honorer Pemkot Makassar di Tangan Kemendagri

Jika kasus yang menyeret Erwin tak berdampak pada anggaran Pilwali Makassar 2018, lalu bagaimana dengan nasib pegawai dalam lingkup KPU Makassar yang sebagian juga berstatus honorer?.

Andi Shaifuddin pun menerangkan, bahwa nilai anggaran Rp60 miliar sesuai NPHD sudah termasuk dalam biaya Honorer, PPK, PPS, KPPS serta PPDP.

“Semua Honorer PPK, PPS dan KPPS serta PPDP sudah masuk diangka Rp60 milyar itu, yang sudah selesai NPHD-nya. Jadi tidak ada masalah,” terang Andi Shaifuddin. (Rusdi)

Jika Pemilihan Gubernur Sulsel digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Jika Pilwalkot Makassar digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Advertisement

Comments

Sulsel

ASN Pemkot Diimbau “Makmurkan” Masjid, Deng Ical: Sudah Ada Surat Edaran

Published

on

By

Makassartoday.com – Plt Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal MI, mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Makassar untuk “memakmurkan” masjid ketika waktu salat sudah tiba.

“Kalau adzan sudah berkumandang, segeraki’ tinggalkan aktifitas, ada kewajibanta sebagai muslim, upayakan makmurkanki masjidta,” imbuh Deng Ical, sapaan akrab Syamsu Rizal, dalam arahannya usai melaksanakan salat berjamaah di Masjid Amirul Ilham Kompleks Kantor Balaikota Makassar, Rabu (21/2/2018).

Menurut Deng Ical, sebagai ASN terutama yang memiliki jabatan harus memberi contoh yang baik bagi staf, terutama dalam urusan agama. Sebagai bawahan juga harus mampu mengikuti arahan pimpinan, apalagi yang sudah menyangkut kewajiban.

“ASN dituntut menjadi contoh bagi orang disekitarnya. Jadilah teladan yang mengajak kebaikan, apalagi jika itu adalah kewajiban kita” ujarnya di hadapan jamaah yang sebagian besar adalah ASN yang berkantor di Balaikota.

Lebih lanjut pria murah senyum ini juga mengungkapkan bahwa sebelumnya telah ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar pada 2017 lalu.

“Apalagi sudah ada edarannya berisi imbauan untuk melakukan salat fardu berjamaah tepat waktu,” ujarnya di Masjid yang dibangun di masa kepemimpinan Wali Kota, Ilham Arief Sirajuddin ini. (*)

Jika Pemilihan Gubernur Sulsel digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Jika Pilwalkot Makassar digelar hari ini, siapa pilihan Anda?

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler