Putusan PTTUN Dinilai Langgar Perma, Pakar Sarankan Ini ke MA | Makassar Today
Connect with us

Sulsel

Putusan PTTUN Dinilai Langgar Perma, Pakar Sarankan Ini ke MA

Published

on

Makassartoday.com – Mahkamah Agung (MA) diminta untuk tidak ikut-ikutan melanggar Peraturan MA (Perma) Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dalam menyidang dan memutus sengketa yang diajukan pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu).

Pakar Tata Usaha Negara, Prof Dr Amiruddin Ilmar mengatakan, PTTUN telah melanggar perma sebab gagal membedakan antara sengketa TUN pemilihan dan sengketa pelanggaran. Gugatan yang diajukan Appi-Cicu adalah ranah pelanggaran yang menurut UU Nomor 10 tahun 2016 junto PKPU No. 15 Tahun 2017 dan Perbawaslu No 14 dan 15 tahun 2017 merupakan wewenang Bawaslu, bukan wewenang PTTUN.

“Putusan sesat lahir karena hakim keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan ataupun karena keliru dalam menerapkan aturan-aturan dan norma-norma persidangan. Mestinya Appi-Cicu tidak menggunakan jalur sengketa, tapi jalur pelanggaran. Karena menggunakan jalur sengketa pasti jadinya salah alamat. Sehingga putusan PTTUN menjadi putusan sesat karena salah kamar,” kata Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Hasanuddin ini dalam diskusi bertema “Membedah Dampak Putusan MA” di Warkop Dottoro, Jalan Boulevard, Makassar, Minggu (15/4/2018).


Guru Besar Fakultas Hukum Unhas ini menjelaskan dalam Perma No 11 tahun 2016 pasal 1 ayat 10 juga disebutkan bahwa Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan calon kepala daerah melawan KPU sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang pembatalan pasangan calon.

Sementara dalam Pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa pemohon sengketa pelanggaran administrasi pemilihan merupakan pasangan calon kepala daerah yang terkena sanksi administrasi dari KPU tentang pembatalan sebagai pasangan calon.

“Substansi gugatan Appi-Cicu bukan sengketa TUN tapi pelanggaran yang ranahnya ada di Bawaslu. Anehnya PTTUN menerima dan mengesahkan bahwa ini sengketa TUN. Mudah-mudahan MA bisa melihat kasus ini secara jernih sehingga tidak terjebak dengan kekeliruan yang dilakukan PTTUN. Kalaupun nanti MA juga tidak mempertimbangkan putusan Bawaslu kemarin maka saya secarapribadi menilai hakim MA juga benar-benar sesat,” tandas Aminuddin.

“Sengketa TUN pemilihan itu obyeknya adalah apakah putusan KPU sudah memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon. Sementara pasal 71 itu adalah tentang larangan sehingga konteksnya adalah pelanggaran. Dan inikan sudah di musyawarah-sengketakan di panwas bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan KPU terhadap penetapan pasangan calon oleh karena itu ditolak. Inilah yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk membawa ke PTTUN. Celakanya PTTUN menganggap ini sengketa TUN pemilihan, bukan sengketa pelanggaran,” imbuhnya. (Farel)

Advertisement
Comments

Sulsel

Polisi Tak Segan Tindaki Aksi Premanisme Debt Collector

Published

on

By

Makassartoday.com – Mitra Sulawesi menyelenggarakan diskusi publik yang dikemas dalam Bincang Ngopi yang bertajuk “Simalakama Debt Collector,  Dipecat atau Dipenjara” di Warkop 56, Jl Dg Bollo, Kabupaten Gowa, Jumat (20/4/2018).

Terkait maraknya penarikan kendaraan yang dilakukan debt collector, banyak isu negatif tersebar di kalangan masyarakat mulai dari aksi penggunaan ancaman kekerasan bahkan penganiayaan yang dapat mengakibatkan kematian.

Diskusi ini menghadirkan narasumber, Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga, praktisi hukum, Dr Asdar Arti, pihak perusahaan finance serta perwakilan dari OJK Sulsel.

Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga mengatakan, tidak segan-segan mengambil ketegasan terhadap aksi premanisme.

“Jika ada ancaman bahkan kekerasan yang dilakukan debt collector saat eksekusi, kami tidak segan-segan melakukan penindakan tegas terhadap aksi premanisme ini,” tegas Shinto.


Selain kreditur, penegakan hukum Polres Gowa juga mengakomodir laporan dari debitur sebagai ekses atau dampak dari cara collector mengeksekusi di lapangan.

Dalam materinya, Kapolres Gowa Akbp Shinto Silitonga SIK,. MSi menjelaskan dua peran Polres Gowa dalam dunia kefidusiaan.

“Sesuai UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Polres Gowa berperan sebagai penegak hukum sesuai Pasal 35 dan Pasal 36,” jelasnya.

Kreditor atau pihak leasing, sambung Kapolres, bisa membuat laporan tentang adanya dugaan pemalsuan informasi dalam akta fidusia, serta pengalihan dan penggadaian barang fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditut.

Dalam perkembangannya saat ini, laporan kreditur di atas juga dapat dilapis dengan persangkaan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP. (*)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler