Bentangkan Spanduk JK, lni Tuntutan Massa di Flyover | Makassar Today
Connect with us

Sulsel

Bentangkan Spanduk JK, lni Tuntutan Massa di Flyover

Published

on

Makassartoday.com – Ribuan massa pendukung calon Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar, Danny-Indira (DIAmi) yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Makassar (GERAM) menggelar aksi unjuk rasa di Flay Over, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (16/4/2018) siang.

Dalam aksinya, terlihat beberapa demonstran membentangkan spanduk raksasa yang bertuliskan akronim nama Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla “JK Bapak Bangsa”.

Demonstran juga menuliskan kalimat “Jangan Kaccaki MA” dan “Jangan Biarkan Makassar Berdarah” sebagai bentuk peringatan kepada pihak yang mereka sinyalir melakukan intervensi dalam proses Demokrasi Pilkada Makassar 2018.


“Aksi ini menuntut pihak-pihak tertentu yang telah berupaya mematikan proses Demokrasi di kota Makassar,” tegas Imran Yusuf, selaku Jendral Lapangan dalam orasinya.

Yusuf beranggapan jika ada beberapa pihak yang berkepentingan di Pilkada Makassar yang sengaja mencekal dan mengkriminalisasi paslon dukungannya, DIAmi untuk tidak ikut bertarung di TPS.

“Sebagai anak bangsa, kami sangat menginginkan Demokrasi ini berjalan dengan baik, jujur dan adil. Kami akan terus menggelar aksi yang serupa jika Demokrasi belum dianggapnya berjalan dengan baik,” sambungnya.

Usai menggelar orasi secara bergantian, massa selanjutnya membubarkan diri dengan tertib dengan pengawalan petugas kepolisian. (Rusdi)

Advertisement
Comments

Sulsel

Polisi Tak Segan Tindaki Aksi Premanisme Debt Collector

Published

on

By

Makassartoday.com – Mitra Sulawesi menyelenggarakan diskusi publik yang dikemas dalam Bincang Ngopi yang bertajuk “Simalakama Debt Collector,  Dipecat atau Dipenjara” di Warkop 56, Jl Dg Bollo, Kabupaten Gowa, Jumat (20/4/2018).

Terkait maraknya penarikan kendaraan yang dilakukan debt collector, banyak isu negatif tersebar di kalangan masyarakat mulai dari aksi penggunaan ancaman kekerasan bahkan penganiayaan yang dapat mengakibatkan kematian.

Diskusi ini menghadirkan narasumber, Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga, praktisi hukum, Dr Asdar Arti, pihak perusahaan finance serta perwakilan dari OJK Sulsel.

Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga mengatakan, tidak segan-segan mengambil ketegasan terhadap aksi premanisme.

“Jika ada ancaman bahkan kekerasan yang dilakukan debt collector saat eksekusi, kami tidak segan-segan melakukan penindakan tegas terhadap aksi premanisme ini,” tegas Shinto.


Selain kreditur, penegakan hukum Polres Gowa juga mengakomodir laporan dari debitur sebagai ekses atau dampak dari cara collector mengeksekusi di lapangan.

Dalam materinya, Kapolres Gowa Akbp Shinto Silitonga SIK,. MSi menjelaskan dua peran Polres Gowa dalam dunia kefidusiaan.

“Sesuai UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Polres Gowa berperan sebagai penegak hukum sesuai Pasal 35 dan Pasal 36,” jelasnya.

Kreditor atau pihak leasing, sambung Kapolres, bisa membuat laporan tentang adanya dugaan pemalsuan informasi dalam akta fidusia, serta pengalihan dan penggadaian barang fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditut.

Dalam perkembangannya saat ini, laporan kreditur di atas juga dapat dilapis dengan persangkaan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP. (*)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler