Danny Tantang Gani Sirman Buka-bukaan Soal Fee Proyek! | Makassar Today
Connect with us

Sulsel

Danny Tantang Gani Sirman Buka-bukaan Soal Fee Proyek!

Published

on

Makasaartoday.com – Wali Kota Makassar non aktif, Moh Ramdhan Pomanto angkat bicara menanggapi nyanyian Gani Sirman, tersangka kasus korupsi pengadaan pohon ketapang kencana yang juga merupakan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar.

Danny, sapaan akrab incumbent calon Wali Kota Makassar itu langsung memberikan keterangan pers di kediaman pribadinya, Jl Amirullah, Senin (16/4/2018) sore.

Didampingi tim hukumnya, Danny menantang Gani Sirman untuk mengumpulkan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna secara terbuka mengaku jika ada permintaan fee proyek di masa jabatannya sebagai Wali Kota Makassar.

“Sejak kapan saya pernah meminta uang, jangan mi fee 30 persen deh. Itu saja sejak kapan saya meminta uang ke SKPD dan bisa ditanya semua SKPD,” tegas Danny.

Menurut Danny, sikapnya menonjobkan pejabat yang terbukti melanggar adalah bentuk sikap tegas dirinya sekaligus sebagai bentuk pembuktian jika dirinya tidak terlibat dalam kasus korupsi.


“Gampang itu diketahui kalau orang terkait setoran-setoran, kalau ada orang segan mengganti kabinetnya maka terindikasi ada kenyamanan soal setoran-setoran. Itu tandanya bahwa saya tidak terkait apapun, beban apapun dalam pemerintahan saya,” tegas Danny lagi.

Danny juga mempertanyakan pengakuan Gani Sirman membawa dan menyebut wali kota. Menurutnya, nama wali kota perlu dipertegas oleh Gani Sirman sehingga lebih jelas dan celar.

Atas pernyataan itu, Danny melaporkan Gani Sirman ke pihak kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik.

“Saya ingin bertanya sebenarnya dimaksud wali kota mana ? dan dibilang 30 persen, 30 persen apa ? Terus Wali Kota Makassar juga banyak sehingga itu juga perlu dijelaskan di mana tempatnya kalau pernah disetor, kapan dan siapa saksinya. Jadi sejak kapan saya minta uang ke SKPD,” ucapannya. (Kdr)

Advertisement
Comments

Sulsel

Polisi Tak Segan Tindaki Aksi Premanisme Debt Collector

Published

on

By

Makassartoday.com – Mitra Sulawesi menyelenggarakan diskusi publik yang dikemas dalam Bincang Ngopi yang bertajuk “Simalakama Debt Collector,  Dipecat atau Dipenjara” di Warkop 56, Jl Dg Bollo, Kabupaten Gowa, Jumat (20/4/2018).

Terkait maraknya penarikan kendaraan yang dilakukan debt collector, banyak isu negatif tersebar di kalangan masyarakat mulai dari aksi penggunaan ancaman kekerasan bahkan penganiayaan yang dapat mengakibatkan kematian.

Diskusi ini menghadirkan narasumber, Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga, praktisi hukum, Dr Asdar Arti, pihak perusahaan finance serta perwakilan dari OJK Sulsel.

Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga mengatakan, tidak segan-segan mengambil ketegasan terhadap aksi premanisme.

“Jika ada ancaman bahkan kekerasan yang dilakukan debt collector saat eksekusi, kami tidak segan-segan melakukan penindakan tegas terhadap aksi premanisme ini,” tegas Shinto.


Selain kreditur, penegakan hukum Polres Gowa juga mengakomodir laporan dari debitur sebagai ekses atau dampak dari cara collector mengeksekusi di lapangan.

Dalam materinya, Kapolres Gowa Akbp Shinto Silitonga SIK,. MSi menjelaskan dua peran Polres Gowa dalam dunia kefidusiaan.

“Sesuai UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Polres Gowa berperan sebagai penegak hukum sesuai Pasal 35 dan Pasal 36,” jelasnya.

Kreditor atau pihak leasing, sambung Kapolres, bisa membuat laporan tentang adanya dugaan pemalsuan informasi dalam akta fidusia, serta pengalihan dan penggadaian barang fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditut.

Dalam perkembangannya saat ini, laporan kreditur di atas juga dapat dilapis dengan persangkaan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP. (*)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler