Pertama di Sulsel, 100 Persen Warga Sidrap Jadi Peserta BPJS | Makassar Today
Connect with us

Sulsel

Pertama di Sulsel, 100 Persen Warga Sidrap Jadi Peserta BPJS

Published

on

Makassartoday.com — Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui Bupati Sidrap H Rusdi Masse (RMS) telah mengeluarkan kebijakan untuk menggartiskan atau menanggung premi BPJS atau Kartu Indonesia Sehat seluruh warga Sidrap 100 persen.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Cabang BPJS Wilayah Parepare Hj Dana, Senin (16/4/2018).

“Alhamdulillah, Sidrap itu pertama 100 persen warganya sudah menggratiskan BPJS nya,” ujarnya.


Selain Sidrap, ada juga menyusul Kota Parepare, dan Barru. “Hanya tersisa Pinrang yang belum,” tambahnya.

Sekadar diketahui, Pemkab Sidrap sudah menjamin kesehatan bagi warga Sidrap dengan memberlakukan BPJS gratis. Seluruh warga Sidrap kini sudah bisa menikmati kesehatan berbasis Universal Healt Coverage (UHC).

Senin (16/4/2018), Bupati Sidrap RMS kembali menyerahkan kartu sehat Indonesia dari BPjS yang ditanggunb preminya oleh pemerintah Sidrap di Kecamatan Tellu Limpoe. (*)

Advertisement
Comments

Sulsel

Polisi Tak Segan Tindaki Aksi Premanisme Debt Collector

Published

on

By

Makassartoday.com – Mitra Sulawesi menyelenggarakan diskusi publik yang dikemas dalam Bincang Ngopi yang bertajuk “Simalakama Debt Collector,  Dipecat atau Dipenjara” di Warkop 56, Jl Dg Bollo, Kabupaten Gowa, Jumat (20/4/2018).

Terkait maraknya penarikan kendaraan yang dilakukan debt collector, banyak isu negatif tersebar di kalangan masyarakat mulai dari aksi penggunaan ancaman kekerasan bahkan penganiayaan yang dapat mengakibatkan kematian.

Diskusi ini menghadirkan narasumber, Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga, praktisi hukum, Dr Asdar Arti, pihak perusahaan finance serta perwakilan dari OJK Sulsel.

Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga mengatakan, tidak segan-segan mengambil ketegasan terhadap aksi premanisme.

“Jika ada ancaman bahkan kekerasan yang dilakukan debt collector saat eksekusi, kami tidak segan-segan melakukan penindakan tegas terhadap aksi premanisme ini,” tegas Shinto.


Selain kreditur, penegakan hukum Polres Gowa juga mengakomodir laporan dari debitur sebagai ekses atau dampak dari cara collector mengeksekusi di lapangan.

Dalam materinya, Kapolres Gowa Akbp Shinto Silitonga SIK,. MSi menjelaskan dua peran Polres Gowa dalam dunia kefidusiaan.

“Sesuai UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Polres Gowa berperan sebagai penegak hukum sesuai Pasal 35 dan Pasal 36,” jelasnya.

Kreditor atau pihak leasing, sambung Kapolres, bisa membuat laporan tentang adanya dugaan pemalsuan informasi dalam akta fidusia, serta pengalihan dan penggadaian barang fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditut.

Dalam perkembangannya saat ini, laporan kreditur di atas juga dapat dilapis dengan persangkaan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP. (*)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler