Upgrade by Diva di Pasar Segar Beroperasi Tanpa Izin | Makassar Today
Connect with us

Sulsel

Upgrade by Diva di Pasar Segar Beroperasi Tanpa Izin

Published

on

Makassartoday.com – Tempat Hiburan Malam (THM) Upgrade By Diva yang berlokasi di Kompleks Pasar Segar, Jl Pengayoman, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, beroperasi tanpa mengantongi izin usaha. 

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Makassar, Andi Bukhti Djufri.

“Tidak ada, dicek di sistem tidak ada tercantum nama Upgrade, berarti sudah tugas dari Disperindag untuk melakukan penindakan,” ujar Andi Bukti saat di konfirmasi melalui via telepon, Senin (16/4/2018). 

Sementara Dinas Perdagangan Kota Makassar saat dikonfirmasi melalui Kepala Bagian Penindakan dan Pengawasan, Alwi Syaharuddin mengatakan akan melakukan koordinasi dan segera melakukan peninjauan ke lapangan.


“Nanti kami kordinasi, baru itu kita akan turun, saya juga baru tau terkait keberadaan THM Upgrade, kami akan segara melalukan penindakan,” ucap Alwi Syaharuddin dengan tegas.

Pihak Upgrade By Diva sendiri yang dikonfirmasi wartawan lewat Whatsapp perihal izin usaha, justru berkeras hati mengatakan Upgrade memiliki izin usaha sesuai dengan aturan Pemerintah Kota Makassar.

“Tau darimana, terus kenapa sampai katakan Upgrade By Diva, itu menjadi alasannya, awas yah,” ujar Rika dengan nada mengancam.

Rika juga mengungkapkan bahwa ia adalah penanggungjawab dari Diva Karaoke sekaligus Upgrade By Diva.

“Saya memback up empat owner, jadi berhadapan dengan saya, saya tidak mau ngomong,” tambahnya. (Rusdi)

Advertisement
Comments

Sulsel

Polisi Tak Segan Tindaki Aksi Premanisme Debt Collector

Published

on

By

Makassartoday.com – Mitra Sulawesi menyelenggarakan diskusi publik yang dikemas dalam Bincang Ngopi yang bertajuk “Simalakama Debt Collector,  Dipecat atau Dipenjara” di Warkop 56, Jl Dg Bollo, Kabupaten Gowa, Jumat (20/4/2018).

Terkait maraknya penarikan kendaraan yang dilakukan debt collector, banyak isu negatif tersebar di kalangan masyarakat mulai dari aksi penggunaan ancaman kekerasan bahkan penganiayaan yang dapat mengakibatkan kematian.

Diskusi ini menghadirkan narasumber, Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga, praktisi hukum, Dr Asdar Arti, pihak perusahaan finance serta perwakilan dari OJK Sulsel.

Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga mengatakan, tidak segan-segan mengambil ketegasan terhadap aksi premanisme.

“Jika ada ancaman bahkan kekerasan yang dilakukan debt collector saat eksekusi, kami tidak segan-segan melakukan penindakan tegas terhadap aksi premanisme ini,” tegas Shinto.


Selain kreditur, penegakan hukum Polres Gowa juga mengakomodir laporan dari debitur sebagai ekses atau dampak dari cara collector mengeksekusi di lapangan.

Dalam materinya, Kapolres Gowa Akbp Shinto Silitonga SIK,. MSi menjelaskan dua peran Polres Gowa dalam dunia kefidusiaan.

“Sesuai UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Polres Gowa berperan sebagai penegak hukum sesuai Pasal 35 dan Pasal 36,” jelasnya.

Kreditor atau pihak leasing, sambung Kapolres, bisa membuat laporan tentang adanya dugaan pemalsuan informasi dalam akta fidusia, serta pengalihan dan penggadaian barang fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditut.

Dalam perkembangannya saat ini, laporan kreditur di atas juga dapat dilapis dengan persangkaan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP. (*)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler