Beroperasi Tanpa Izin, Dewan Ancam Labrak Upgrade by Diva! | Makassar Today
Connect with us

Sulsel

Beroperasi Tanpa Izin, Dewan Ancam Labrak Upgrade by Diva!

Published

on

Makassartoday.com – DPRD Kota Makassar melalui Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan mengancam akan mengeluarkan rekomendasi penutupan paksa Tempat Hiburan Malam (THM) Upgrade yang berlokasi di areal Pasar Segar, Jl Pengayoman, Makassar.

Ketua Komisi A DPRD Makassar, Abdi Asmara yang dikonfirmasi, nampak berang mengetahui THM tersebut, beroperasi tidak mengantongi izin.

“Ini THM harus ditutup kalau tidak ada izin, tidak boleh dilakukan pembiaran oleh Karna itu dinas terkait wajib melakukan tindakan,” tegas Abdi saat dikonfirmasi, Selasa (17/4/2018).

Atas kasus ini, pihaknya juga akan segera menjadwalkan tinjauan ke lokasi, serta penindakan seperti yang dilakukan sebelumnya pada banyak THM yang tidak mengantongi izin di Kota Makassar.


Baca Sebelumnya : Upgrade by Diva di Pasar Segar Beroperasi Tanpa Izin

“Akan kami jadwalkan dan dibicarakan di Komisi A,” kata Abdi.

Upgrade by Diva dipastikan beroperasi tanpa izin berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Makassar, Andi Bukhti Djufri, Senin (16/4/2018), kemarin.

“Tidak ada, dicek di sistem tidak ada tercantum nama Upgrade, berarti sudah tugas dari Disperindag untuk melakukan penindakan,” ujar Andi Bukti kepada wartawan. (Rusdi)

Advertisement
Comments

Sulsel

Polisi Tak Segan Tindaki Aksi Premanisme Debt Collector

Published

on

By

Makassartoday.com – Mitra Sulawesi menyelenggarakan diskusi publik yang dikemas dalam Bincang Ngopi yang bertajuk “Simalakama Debt Collector,  Dipecat atau Dipenjara” di Warkop 56, Jl Dg Bollo, Kabupaten Gowa, Jumat (20/4/2018).

Terkait maraknya penarikan kendaraan yang dilakukan debt collector, banyak isu negatif tersebar di kalangan masyarakat mulai dari aksi penggunaan ancaman kekerasan bahkan penganiayaan yang dapat mengakibatkan kematian.

Diskusi ini menghadirkan narasumber, Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga, praktisi hukum, Dr Asdar Arti, pihak perusahaan finance serta perwakilan dari OJK Sulsel.

Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga mengatakan, tidak segan-segan mengambil ketegasan terhadap aksi premanisme.

“Jika ada ancaman bahkan kekerasan yang dilakukan debt collector saat eksekusi, kami tidak segan-segan melakukan penindakan tegas terhadap aksi premanisme ini,” tegas Shinto.


Selain kreditur, penegakan hukum Polres Gowa juga mengakomodir laporan dari debitur sebagai ekses atau dampak dari cara collector mengeksekusi di lapangan.

Dalam materinya, Kapolres Gowa Akbp Shinto Silitonga SIK,. MSi menjelaskan dua peran Polres Gowa dalam dunia kefidusiaan.

“Sesuai UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Polres Gowa berperan sebagai penegak hukum sesuai Pasal 35 dan Pasal 36,” jelasnya.

Kreditor atau pihak leasing, sambung Kapolres, bisa membuat laporan tentang adanya dugaan pemalsuan informasi dalam akta fidusia, serta pengalihan dan penggadaian barang fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditut.

Dalam perkembangannya saat ini, laporan kreditur di atas juga dapat dilapis dengan persangkaan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP. (*)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler