Deng Ical Sebut Regulasi Lingkungan Hidup Masih Sering Diabaikan | Makassar Today
Connect with us

Sulsel

Deng Ical Sebut Regulasi Lingkungan Hidup Masih Sering Diabaikan

Published

on

Makassartoday.com – Plt Wali Kota Makassar Dr Syamsu Rizal MI, menyebutkan bahwa Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat penting dan strategis.

“Namun ahkir-ahkir ini UUD Nomor 32 tahun 2009 ini sering di nomor tigakan ataupun kurang mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia,” kata Deng Ical, pada saat membuka bimbingan teknis (Bimtek) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Makassar Tahun 2018, di Hotel D’ Maleo, Jl Pelita Raya, Selasa (17/4/2018).

Menurutnya, situasi seperti ini memang sering terjadi dihampir seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia termasuk kota Makassar.

“Di Makassar sendiri itu karena rencana detail tata ruangnya kita itu belum selesai, jadi implikasi KHLS masih sangat sedikit dan sangat terbatas,” katanya.


Lanjut, tetapi terlepas dari itu semuanya, amanah di dalam UUD sangat jelas bahwa sebelum ada pemanfaatan terhadap lahan mesti harus ada KLHS.

“Jadi KLHS itu bukan sekedar dokumen pelengkap atau administrasi yang bertujuan untuk mewujudkan kapasitas pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, tetapi juga bisa memberikan daya dukung terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Ia pun tak mempungkiri jika diahkir-ahkir masa priodenya, pemerinta baru membuat komitmen untuk menjaga lingkungan.

“Bukan karena kita tidak mau tetapi filosopi pembangunan kita memang yang sudah mulai berubah. Bolehki membangun tetapi tidak bolehki merusak, dan ini bukan pekerjaan mudah,” tutupnya. (*)

Advertisement
Comments

Sulsel

Polisi Tak Segan Tindaki Aksi Premanisme Debt Collector

Published

on

By

Makassartoday.com – Mitra Sulawesi menyelenggarakan diskusi publik yang dikemas dalam Bincang Ngopi yang bertajuk “Simalakama Debt Collector,  Dipecat atau Dipenjara” di Warkop 56, Jl Dg Bollo, Kabupaten Gowa, Jumat (20/4/2018).

Terkait maraknya penarikan kendaraan yang dilakukan debt collector, banyak isu negatif tersebar di kalangan masyarakat mulai dari aksi penggunaan ancaman kekerasan bahkan penganiayaan yang dapat mengakibatkan kematian.

Diskusi ini menghadirkan narasumber, Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga, praktisi hukum, Dr Asdar Arti, pihak perusahaan finance serta perwakilan dari OJK Sulsel.

Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga mengatakan, tidak segan-segan mengambil ketegasan terhadap aksi premanisme.

“Jika ada ancaman bahkan kekerasan yang dilakukan debt collector saat eksekusi, kami tidak segan-segan melakukan penindakan tegas terhadap aksi premanisme ini,” tegas Shinto.


Selain kreditur, penegakan hukum Polres Gowa juga mengakomodir laporan dari debitur sebagai ekses atau dampak dari cara collector mengeksekusi di lapangan.

Dalam materinya, Kapolres Gowa Akbp Shinto Silitonga SIK,. MSi menjelaskan dua peran Polres Gowa dalam dunia kefidusiaan.

“Sesuai UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Polres Gowa berperan sebagai penegak hukum sesuai Pasal 35 dan Pasal 36,” jelasnya.

Kreditor atau pihak leasing, sambung Kapolres, bisa membuat laporan tentang adanya dugaan pemalsuan informasi dalam akta fidusia, serta pengalihan dan penggadaian barang fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditut.

Dalam perkembangannya saat ini, laporan kreditur di atas juga dapat dilapis dengan persangkaan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP. (*)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler