Soni Minta TNI dan Polri Tingkatkan Sinergitas di Pilkada Serentak | Makassar Today
Connect with us

Sulsel

Soni Minta TNI dan Polri Tingkatkan Sinergitas di Pilkada Serentak

Published

on

Makassartoday.com – Pasukan berkemampuan khusus, Yonif Raider 700/Wira Yudha Cakti Kodam Hasanuddin, dituntut lebih andal dari pasukan biasa. Sudah tentu hal ini harus pula didukung oleh alat peralatan tempur yang memadai.

Sebagai ungkapan rasa memiliki prajurit raider, Plt Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono menyerahkan bantuan 100 rompi anti peluru dan satu unit mobil ambulance kepada Yonif Raider 700 yang diterima langsung oleh Danyon Letkol Inf. Utju Sumantri di Markas Yonif Raider 700, Jl Perintis Kemerdekaan Makassar, Selasa (17/4/2018).

“Kalian adalah prajurit yang luar biasa. Saya merasa tenang sekaligus bangga berada ditengah-tengah kalian. Sebagai pasukan yang aandal, sangat terasa manfaatnya menciptakan keamanan dan kedamaian masyarakat di daerah ini,” puji gubernur dihadapan satu batalyon prajurit andalan Kodam Hasanuddin itu.


Gubernur juga mengharap kepada TNI, khususnya Batalyon Raider untuk membantu pemerintah daerah mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak, tanpa hambatan yang berarti.

“Saya minta untuk bersinergi dengan Polri mengawal Pilkada. Saya yakin tanpa peran TNI, kita tidak tahu bagaimana nasib bangsa Indonesia kedepan” tegas Gubernur.

Pada kesempatan itu pula, Pangdam Hasanuddin Mayjen TNI Agus SB menyampaikan terimakasih atas perhatian yang besar dari Pemprov Sulsel.

“Semoga dengan bantuan yang diserahkan langsung gubernur, akan menambah motivasi tugas para prajurit Raider 700 yang memiki kemampuan khusus dan menjadi kemampuan cadangan Pangdam yang siap ditempatkan dimana saja,” ungkap Mayjen Agus.

Hadir dalam acara penyerahan rompi dan mobil ambulance tersebut, selain Kasdam Hasanuddin Brigjen TNI Budi Sulistijono, juga Kakesbangpol Sulsel Asmanto Baso Lewa, Irdam, Asisten dan para Kabalak Kodam Hasanuddin. (Hajji Taruna)

Advertisement
Comments

Sulsel

Polisi Tak Segan Tindaki Aksi Premanisme Debt Collector

Published

on

By

Makassartoday.com – Mitra Sulawesi menyelenggarakan diskusi publik yang dikemas dalam Bincang Ngopi yang bertajuk “Simalakama Debt Collector,  Dipecat atau Dipenjara” di Warkop 56, Jl Dg Bollo, Kabupaten Gowa, Jumat (20/4/2018).

Terkait maraknya penarikan kendaraan yang dilakukan debt collector, banyak isu negatif tersebar di kalangan masyarakat mulai dari aksi penggunaan ancaman kekerasan bahkan penganiayaan yang dapat mengakibatkan kematian.

Diskusi ini menghadirkan narasumber, Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga, praktisi hukum, Dr Asdar Arti, pihak perusahaan finance serta perwakilan dari OJK Sulsel.

Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga mengatakan, tidak segan-segan mengambil ketegasan terhadap aksi premanisme.

“Jika ada ancaman bahkan kekerasan yang dilakukan debt collector saat eksekusi, kami tidak segan-segan melakukan penindakan tegas terhadap aksi premanisme ini,” tegas Shinto.


Selain kreditur, penegakan hukum Polres Gowa juga mengakomodir laporan dari debitur sebagai ekses atau dampak dari cara collector mengeksekusi di lapangan.

Dalam materinya, Kapolres Gowa Akbp Shinto Silitonga SIK,. MSi menjelaskan dua peran Polres Gowa dalam dunia kefidusiaan.

“Sesuai UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Polres Gowa berperan sebagai penegak hukum sesuai Pasal 35 dan Pasal 36,” jelasnya.

Kreditor atau pihak leasing, sambung Kapolres, bisa membuat laporan tentang adanya dugaan pemalsuan informasi dalam akta fidusia, serta pengalihan dan penggadaian barang fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditut.

Dalam perkembangannya saat ini, laporan kreditur di atas juga dapat dilapis dengan persangkaan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP. (*)

Baca Selengkapnya
Advertisement

Terpopuler