Adakah Sanksi Pidana Bagi Komisioner KPU Jika Abaikan Putusan Panwas? | Makassar Today
Connect with us
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text

Politik

Adakah Sanksi Pidana Bagi Komisioner KPU Jika Abaikan Putusan Panwas?

Published

on

Makassartoday.com – Hubungan Masyarakat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar M Maulana menegaskan, keputusan Majelis Musyawarah Sengketa Pilkada Kota Makassar antara Pemohon M Ramdhan Pomanto dan Termohon KPU Makassar, sifatnyanya wajib dilaksanakan KPU Makassar.

“Hasil keputusan ini bukan rekomendasi, tapi ini wajib,” kata Maulana kepada wartawan, Senin (14/5/2018).

Keputusan Panwaslu yang mengesahkan pasangan DIAmi sebagai peserta Pilkada sifatnya final dan mengikat. Artinya KPU Makassar tidak diberikan sarana hukum lagi untuk melakukan upaya hukum.

Dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 135A, KPU tidak diberi ruang untuk menggugat keputusan Panwaslu ke Mahkamah Agung (MA).

Begitupun dalam Peraturan MA (Perma) nomor 11 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaikan sengketa TUN pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, KPU juga tidak diberi ruang untuk menggugat ke MA.

“Kami posisinya mengawal pelaksanaan tindaklanjut putusan Panwas oleh KPU,” kata Maulana.

Keputusan Sidang Musyawarah Sengketa Pilkada Kota Makassar, Minggu 13 Mei 2018, memerintahkan KPU Makassar membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU Makassar yang sebelumnya menjadikan pasangan Munafri Arifuddin – Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) sebagai calon tunggal di Pilkada Makassar.

Majelis kemudian memerintahkan KPU Makassar membuat SK baru, menjadikan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) ikut sebagai pasangan calon yang sah di Pilkada Makassar.

Berdasarkan hasil putusan Panwaslu Kota Makassar ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum.

Pertama, mengenai legal standing pemohon dan termohon, dimana pemohon memiliki kedudukan hukum untuk menggugat KPU, dan Panwas memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang diajukan oleh pemohon.

Kedua, tentang nebis in idem, objek gugatan pemohon tidak nebis karena merupakan KTUN yang berbeda dari objek gugatan sebelumnya.

Ketiga, pasangan DIAmi dalam sengketa di PTTUN dan MA, seharusnya dilibatkan. Majelis bisa berinisiatif untuk menghadirkan DIAmi sebagai para pihak dalam sengketa di PTTUN. Tapi dalam pelaksanaannya, pasangan DIAmi tidak dilibatkan sama sekali.

Kuasa Hukum DIAmi Zulkifli Hasanuddin mengungkapkan, jika KPU tidak mengindahkan keputusan Panwaslu, maka ancaman pidana bisa dikenakan. Sesuai Pasal 44 Perbawaslu Nomor 15 tahun 2017.

“Putusan Panwaslu bersifat mengikat, artinya KPU wajib menjalankan amar putusan Panwaslu, dan bilamana KPU tidak segera mengeksekusi putusan Panwaslu, maka KPU dapat dikategorikan melanggar pasal 180 UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada,” ungkapnya.

Pasal itu berbunyi, “Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).”

Anggota KPU Kota Makassar Rahma Saiyed meminta warga Makassar bersabar. Karena KPU Makassar sementara melakukan konsultasi ke KPU Provinsi dan KPU RI. “Sabar ya,” ujar Rahma. (*)

BAGIKAN:
Comments

Politik

Pilih Wawali, Deng Ical Tarik Diri Dari Bursa Caleg DPR RI

Published

on

By

Makassartoday.com – Syamsu Rizal alias Deng Ical memilih melanjutkan masa akhir periodenya sebagai Wakil Walikota Makassar.

Sikap Deng Ical ditunjukkan setelah menarik diri dari bursa pencalonan legislatif 2019 di Partai Golkar.

“Beliau (Deng Ical) sudah mantap mundur dari pencalegan,” ujar kerabat Deng Ical, Irwan Ade Saputra dikonfirmasi, Selasa (17/7/2018).

Ade membenarkan bahwa Deng Ical menarik diri dari proses pencalegan sejak sepakan lalu dan rencananya akan menyampaikan sikap tersebut ke media pada Kamis pekan ini.

“Iye, cuman belum mau dipublis. Tapi tdak bisami disembunyikan karena sudah mendaftar partai ke KPU,” tutup Ade.

Sekedar diketahui, Deng Ical pada Pilwali 2014 silam maju bersama Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto melalui usungan dua parpol, yakni Demokrat dan PBB.

Masa jabatan keduanya berakhir delapan bulan kedepan. Deng Ical sebelumnya juga tercatat sebagai Sekretaris DPD Demokrat sebelum hengkang dan bergabung dengan Partai Golkar.

Namanya sempat masuk dalam bursa bacaleg DPR RI untuk Dapil Sulsel I di Pileg 2019. (Tina)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya

Politik

Berkas Bacaleg Berbeda Dengan Yang Diupload ke Silon

Published

on

By

Makassartoday.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel hingga sore tadi masih menerima berkas pendaftaran bakal calon legislatif yang diajukan sejumlah partai politik (parpol).

Ada yang menarik dari berkas Bacaleg yang diterima pihak KPU Sulsel, salah satunya banyaknya berkas yang berbeda dengan yang diupload pihak parpol ke aplikasi
Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

“Berkas calon berbeda dari yang diupload ke Silon dengan yang diserahkan ke KPU Sulsel,” jelas Divisi Humas dan Data Informasi KPU Sulsel, Uslimin, Selasa (17/7/2018).

Hingga hari terakhir pendaftaran bacaleg di KPU Sulsel mencatat ada 10 parpol yang telah mendaftar, yakni Perindo, NasDem, PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, Gerindra,
Berkarya, PSI dan PKS.

“Masih ada tiga parpol terakhir ditunggu kelengkapan berkasnya hingga paling telat pukul 24.00 WITA hari ini,” tutup Uslimin. (Wiwi)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya

Politik

14 Pilkada Kota Berbuntut ke MK, Termasuk Makassar!

Published

on

By

Makassartoday.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat ada 67 permohonan penyelesaian hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 telah terdaftar sejak Minggu 8 Juli 2018.

Dari 67 permohonan penyelesaian hasil Pilkada tersebut, 14 diantaranya diajukan KPU Kota, yakni Tegal, Parepare, Gorontalo, Madiun, Cirebon, Padang Panjang, Subulussalam, Serang, Bau Bau, Palembang, Bekasi, Palopo, Bengkulu termasuk Makassar.

Kepala Biro Humas dan Protokol MK Rubiyo mengatakan, dari semua permohonan, tidak semua akan diterima MK, karena hanya daerah yang memiliki selisih suara 0,5-2 persen suara yang akan diterima.

“Syarat pengajuan sengketah hasil pilkada dengan selisih suara 0,5-2 persen suara, diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” jelasnya kepada media belum lama ini.

Seperti diketahui, Pilkada Makassar hanya diikuti calon tunggal, yakni pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika (Appi-Cicu). Pasangan usungan 10 parpol tersebut oleh KPU Makassar dinyatakan kalah dari kolom kosong.

Adapun hasil rekapitulasi suara di 15 Kecmatan se kota Makassar menempatkan kolom kosong meraih 53 persen atau 300.795 suara. Sementara paslon tunggal Appi-Cicu 47 persen atau 264.245 suara.

Dari 15 kecamatan yang ada di Makassar, paslon tunggal hanya unggul di dua kecamatan saja, yakni Kecamatan Manggala dan Tamalate.

Untuk Kecamatan Manggala, paslon tunggal meraih suara 30.384. Sedangkan kolom kosong 27.631 suara. (Wiwi)

BAGIKAN:
Baca Selengkapnya