Tim Hukum DIAmi Sebut Ada Potensi Korupsi di KPU Makassar - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Politik

Tim Hukum DIAmi Sebut Ada Potensi Korupsi di KPU Makassar

Published

on

Makassartoday.com – Tim Hukum Danny Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi), Zulkifli Hasanuddin menyebutkan adanya potensi korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp65 miliar.

Indikasi tersebut, disampaikan Zulkifli saat menanggapi rencana KPU Makassar untuk pencetakan surat suara kolom kosong atau paslon tunggal.

“Nah rencana KPU akan mencetak kertas suara bergambar dan tidak bergambar (kolom kosong), bisa dipastikan akan menjadi temuan BPK nantinya. Jika KPU paksakan itu, pasalnya alokasi anggaran pilkada Makassar itu sekira 65 milliar itu digunakan untuk dua paslon bukan satu paslon, di sinilah ruang dugaan penyalahgunaanya atau mengarah ke ruang korupsi,” ungkap Zulkifli Hasanuddin, Minggu (27/5/2018).

Dia juga menanggapi sikap KPU Makassar yang ia nilai terkesan memaksakan untuk mengabadikan putusan Panwaslu. Menurutnya, KPU juga harus memikirkan fakta sidang, dimana sejumlah saksi ahli dan pakar hukum mengatakan, sikap KPU Makassar menolak putusan Panwas itu keliru dan melanggar UU, bahwa SK 64 yang menjadi rujukan KPU untuk menyelenggarakan Pilkada Makassar itu cacat, sebab SK 64 eksekusi dari SK 35 berdasarkan putusan PT TUN yang diperkuat oleh MA itu sebenarnya telah batal demi hukum.

“Jadi kalau KPU paksakan SK 64 sebagai bahan pertimbangan untuk dijalankan, maka bisa dikatakan Inskonstitusional. Seharusnya KPU membuat SK baru, karena KPU sendiri di dalam sidang sengketa Pilkada Makassar yang digelar oleh Panwaslu dalam petitumnya, KPU meminta kepada majelis hakim untuk memutuskan dengan seadil – adilnya, artinya KPU akan tunduk dan patuh apa yang menjadi putusan Panwaslu, ini fakta sidang lho,” kata Zulkifli Hasanuddin.

Dari fakta – fakta sidang berdasarkan keterangan saksi ahli, Refly Harun dan Prof. Ilmar dan sejumlah pakar hukum lainnya mengatakan, bahwa SK 64 itu cacat substansi. Kemudian para pakar hukum tata negara yang diambil keterangannya pada sidang sengketa pilkada Makassar di Panwaslu Makassar. Pasca putusan Panwaslu, KPU Makassar telah salah kaprah menilai keputusan Panwas yang telah membenturkan dengan putusan MA.

alterntif text

Seharusnya KPU menindak lanjuti putusan Panwas, tanpa membenturkan putusan PTTUN yang diperkuat oleh MA. Sebab menurut saksi ahli, permohonan sengeketa pelanggaran yang dimohonkan di PT TUN itu salah kamar dan KPU, kemudian KPU sudah jalankan putusan MA, KPU tidak salah dalam hal tindak lanjut putusan MA. Namun adanya gugatan DIAmi yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya pasca putusan MA, kemudian DIAmi mengajukan gugatan kepada KPU Makassar. Melalui sidang Sengketa Pilkada Makassar 2018 jilid II (dua) Panwas putuskan DIAmi tidak melakukan pelanggaran dan sifat putusan Panwaslu itu menjadi keputusan terakhir dan mengikat, bahkan diketahui pada putusan panwas pada sidang sengketa pilkada Makassar Jilid I (satu) dimana pihak Appi – Cicu menggugat KPU untuk membatalkan SK penetapan Paslon DIAmi, permohonan Appi – Cicu ditolak, dengan dalil permohonan Appi – Cicu tidak memenuhi unsur dan tidak pernah menjadi objek sengketa di Panwas Makassar.

“Jadi Panwaslu bukan mengkritik putusan MA, tetapi gugatan DIAmi itu punya subjek dan objek yang berbeda, nah disitulah KPU terjebak dalam keputusan yang keliru, bagaimana mungkin sengketa pelanggaran yang sifatnya teknis, itu masuk ke rezim PTTUN, sementara PTTUN itu adalah pengadilan yang mengadili Tata Usaha Negara, bukan pelanggaran pilkada, pelanggaran pilkada itu adalah rezimnya Bawaslu. Ketika panwas putuskan pelanggaran (tekhnis) apa tidak maka titik sampai disitu, bukan dibawa ke lembaga peradilan PTTUN, ” kata Refly Harun, di Jakarta beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Adnan Buyung Azis yang juga tergabung dalam tim hukum DIAmi memutuskan dalam menyikapi langkah KPU Makassar yang akan melaksanakan Pilkada Makassar 2018 dengan hanya satu paslon, kemudian ada keanehan dalam alokasi anggaran Pilkada Makasar yang mengarah ke korupsi, tim hukum DIAmi akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan ke pihak KPK RI.

“Tentu sikap aneh dari ketua dan komisioner KPU Makassar yang terkesan dipaksakan di Pilkada Makassar 2018 dengan hanya satu paslon yang sangat erat dengan penggunaan anggaran, kami dari tim hukum DIAmi akan melaporkan hal penggunaan anggaran KPU Makassar ke KPK. Kemudian kami juga berharap BPK untuk segera turun melakukan monitoring alokasi penggunaan anggaran di KPU Makassar,” tegas Adnan Buyung Azis. (*)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending