Tarif Sewa Rusun Bakal Diatur di Perda | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Tarif Sewa Rusun Bakal Diatur di Perda

Published

on

Makassartoday.com – Sekretariat DPRD Kota Makassar menggelar dialog publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan dan Pemilihan Rumah Susun (Rusun) di Pelataran Mesjid Nur Ilham, Kecamatan Mariso, Kamis (13/7/2018).

Hadir dalam dialog tersebut, Anggota DPRD Kota Makassar Susuman Halim, Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar M. Hamka dan Penyusun Naskah Akademik Syahruddin Nawi, serta masyarakat Rusun di Kecamatan Mariso.

Anggota DPRD Kota Makassar, Susuman Halim atau kerap disapa Sugali mangatakan, Ranperda Rusun merupakan perintah dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2011, yang mewajibkan setiap daerah membentuk payung hukum pada pengelolaan rusun.

“Perda Rusun dipercepat, karena terkait pengelolaan dan penghuni. Termasuk kepemilikan. Semua hal-hal penghuni dan pengelolahan rusun,” kata Legislator Fraksi Demokrat itu.

Pihaknya berharap, agar masyarakat kalangan bawah bisa menempati rusuna karena adanya berbagai kemudahan.

“Lebih efisien, negara sudah lakukan subsidi, kepastian hukum kalau mereka tinggal dikawasan yang tidak memiliki alas hak. Mereka bisa direlokasi,” jelas anggota Komisi A Bidang Pemerintahan itu.

alterntif text

“Dengan adanya perda ini akan memberi legalitas sebagai aset bisa jadi kepemilikan kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan Kota Makassar menjelaskan, Ranperda Rusun yang tengah digodok Dewan sangat penting bagi masyarakat. Sebab, peraturan yang berlaku untuk rusuna saat ini telah kadaluarsa.

“Selama ini pengelolaan rumah susun oleh Dinas PU masih menggunakan perda tahun 1994 yang sudah cukup lama. Tentu tidak sesuai dengan kondisi terkini. Juga perda no 15 itu masih mengacu ke Undang-undang lama. Jadi ini sudah sangat lama,” jelasnya.

Menurutnya, dalam pembahasan ranperda dimungkinkan untuk menerapkan peraturan penghuni dan tarif rusunawa yang baru.

“Saya kira dalam perda itu dibahas tentang hak dan kewajiban daripada penghuni rusunawa. Termasuk nanti juga apakah di dalam perda akan diatur tentang tarif. Saat ini kita masih menggunakan tarif lama 75.000-150.000 perbulannya,” ujarnya.

“Kalau kita penguatan tentang hak dan kewajiban daripada penghuni termasuk pengelolaan rusun ini. Kalau bisa juga tarif yang lebih jelas. Lebih menjangkau yang sesuai dengan kemampuan dari masyarakat,” katanya. (*)

BAGIKAN:
Advertisement
alterntif text
Comments

Trending